PD NW Lotim Serahkan SK Menkumham Soal Legalitas NW kepada Bupati

 

Lombok Timur SR – Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan SK terbaru untuk Perkumpulan Nahdlathul Wathan (NW) dan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) hasil Muktamar XIV di Mataram 2019.
SK bernomor AHU 0001269.AH.0108 diterbitkan pada putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor: no 278 pk / pdt / 2020, tertanggal 15 Mei 2020 yang bersedia dan memberikan legitimasi NW yang dipimpin Syaikhuna Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani.
Untuk menyosialisasikan SK Menkumham tersebut, Pengurus Daerah Nadlatul Wathan (PDNW) Kabupaten Lombok Timur, bersama jajaran dan didampingi Pimpinan Daerah Pemuda NW Lotim melakukan kunjungan silaturahim kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beberapa waktu lalu.
Roadshow tersebut dimulai dengan mendatangi Polres Lotim yang diterima langsung Kapolres Lotim AKBP Tunggul Sinatrio. Setelah itu, mendatangi Makodim 1615 yang diterima juga Kodim Letkol. Inf. Agus Prihanto Donny.

Ketua PDNW TGH Muzayyin Sobri saat menyerahkan SK Menkumhan ke Wakil Bupati Lotim H Rumaksi

Kepada PDNW, kedua pimpinan keamanan daerah Lotim itu meminta kita menjaga kondusivitas darerah.
Rombongan PDNW Lotim selanjutnya mendatangi Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyambut baik atas selesainya kasus hukum soal legalitas NW. Ia berharap momentum ini bisa dijadikan untuk mempersatukan persepsi dalam memperjuangkan dan mengembangkan NW.

“Saya kira ini momen baik untuk bersatu. Mari tanggalkan ego demi kemajuan NW yang didirikan Pahlawan Nasional Maulanasyaikh ini,” harap Bupati

Selain mendatangi Bupati, PDNW juga mendatangi kediaman Wakil Bupati Lotim H Rumaksi, dengan tujuan yang sama menyerahkan copian SK Kememkumham tersebut.

Ketua PDNW Lotim, TGH Muzayyin Sobri, dihadapan para pemimpin daerah itu mengungkapkan bahwa kegiatan silaturahim dan sosialisasi SK Menkumham ini adalah perintah langsung dari Ketua Umum PBNW Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH Zainuddin Atsani, kepada semua pengurus NW se Indonesia, permakluman bahwa NW sudah sah dan satu kepengurusan seperti yang di dalam SK Kemenkumham tersebut.
“Jadi, kami ingin pemerintah daerah juga siaga NW yang sudah satu dalam kepengurusan, sehingga pemda tidak ragu ketika ingin melibatkan organisasi NW dalam berbagai aspek pembangunan,” tandasnya. (*)

Optimalkan Peran Pesantren, Ketum PBNW Lantik Pengurus PESAN NW dan LAZZAH NW

Lombok Timur SR – Dalam mendukung program kerja Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), baik di bidang sosial dan pengembangan pondok pesantren, PBNW membentuk Persatuan Pesantren Nahdlatul Wathan (PESAN NW) diketuai Dr H Sayyid Ali Jadid, MA., Dan Lembaga Amil Zakat Sadakoh dan Wakaf (LAZZAH) NW yang diketuai Ust Zakaria, QH, MA, di halaman Masjid Mahad Darul Quran wal Hadits NW Anjani, Rabu (27/01).
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH Zainuddin Atsani, menjelaskan
Keberadaan lembaga ini penting dan kedekatan, karena hampir 85 persen pondok pesantren di NTB ini berada di bawah naungan NW, ditambah pondok pesantren yang ada di 31 provinsi se Indonesia.
“Tujuan dibentuk PESAN NW ini adalah untuk mengakomodir keberadaan pesantren-pesantren NW yang terbesar di berbagai pelosok Nusantara, sehingga dengan terakomodirnya keberadaan pesantren ini mampu menunjukan peran yang lebih hebat dalam ikut membangun Bangsa dan Negara,” tandasnya.
Sementara dengan kehadiaran LAZZAH NW ini, kami berharap akan memberikan semangat kepada korban bencana, bukan saja dari materi segi tapi juga bathinnya diisi dengan nasihat agama. “Termasuk LAZZAH NW akan selalu hadir kepada orang-orang yang membutuhkan seperti menyantuni anak yatim, pakir miskin dan orang terlantar,” tegasnya.
Nantinya, lanjut Amidul Mahad NW ini, LAZZAH NW ini akan menjadi lumbung zakat dan sadakoh bukan hanya dari masyarakat warga NW saja, tapi, untuk masyarakat Indonesia pada umummnya maupun warga luar negeri yang mau menyalurkan bantuannya kepada korban bencana dan yang membutuhkan.
“Insya Allah NW sudah ‘on the track’ terutama tiga bidang pokok perjuangan NW, Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islamiyah. Tinggal pengembangan dan pemberdayaan potensi kita saja yang akan ditingkatkan, ”tandasnya. Tim ini akan berkolaborasi dengan semua Departemen PBNW dalam mengekspos program untuk dipublish di media agar bisa diketahui seluruh dunia
Sebelumnya PBNW juga sudah melantik pengurus IT NW dengan nama Nasyru Liwa’i NW, yang diketuai Novian Agustiar, yang tugas dan fungsinya, di samping berbagai program dan kegiatan NW, juga membantu mempublish potensi-potensi NW dalam semua bidang.(sr)

Majelis Krama Desa, Berat Tugasnya Anggaran Tiada

 

Lombok Utara, SR – Majelis Krama Desa (MKD) memiliki tugas berat dalam menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat. Sudah banyak masalah di tengah-tengah msayarakt yang sudah melalui filosofi duduk bareng guna mencapai musyawarah mufakat.

“Di tingkat desa kita sudah banyak penyelesaian masalah,” aku ketua Forum MKD Kabupaten Lombok Utara, Muhammad Sa’I ditemui Suara Rinjani di Tanjung, Rabu (27/1).

Ia menjelaskan, masalah-masalah yang menjadi masalah MKD yang memuat masalah Tindak Pidana Ringan (Tipiring), masalah adat, bahkan yang berhubungan dengan hukum perdata.

Ia mencontohkan, seperti beberapa hari ini MKD menyelesaikan kasus piutang dan masalah tanah hibah. Dimana masalah itu sudah bertindak sebagai musyawarah mufakat.

“Jadi sejatinya persoalan yang demikian itu sebenarnya berat kan. Bisa saja antara kedua belah pihak saling melaporkan atau salah satu pihak saling melaporkan, tapi ujung-ujungnya tidak berakhir baik. Yang menang bisa jumawa, yang kalah bisa mendendam. Nah ini yang sebenarnya patut kita hindari,” ujarnya.

Di dalam menyelesaikan persoalan, MKD, lanjut Sa’i, bukanlah sebagai yang memutuskan. Tapi MKD memosisikan diri sebagai mediator.

“Bukan kami yang memutuskan tapi kami sebagai mediator, yang memberi solusi dan masukan. Yang tentu sebelumnya kita mendengar dan mencermati dulu duduk persoalannya. Kemudian kita tawarkan solusi,” sambungnya.

Di samping itu, MKD berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya. Seperti kepolisian, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan lainnya.

“Kami sudah MoU dengan pihak kepolisian mapun dengan DP2KBPMD Lombok Utara, jika ada masalah Tipiring misalnya di tengah masyarakat agar grup dulu di MKD, tidak langsung ke kepolisian saling melaporkan,” jelasnya.

Lebih jauh, di tengah tugas menyelesaikan tugas yang cukup berat tersebut. MKD ternyata tidak memiliki anggaran satu.

“Kami hanya ada uang transport saat ada kegiatan. Itu saja. Tapi itu tidak menyurutkan niat kami membantu masyarakat. Tapi tentu harapan kami anggaran untuk MKD itu ada, ”pungkasnya. (zett)

Covid-19 Mengkhawatirkan, Mulai Besok Bupati Lotim Tutup Sekolah

Lombok Timur SR- Banyaknya sekolah yang tidak menerapkan protokol kesehatan (Prokes) membuat Pemkab Lotim akan mengambil langkah menutup semua sekolah mulai besok sampai Sabtu 30 Januari 2021. Selain itu, mengingat masih adanya kasus Covid-19 yang dikhawatirkan menyebabkan klaster sekolah.

“Setelah melakukan evaluasi bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 Lotim dan berdasarkan laporan yang diterima, banyak sekolah yang tidak mematuhi prokes. Jumlahnya mencapai 85 persen, 15 persennya menerapkan prokes dengan baik. Maka sudah diputuskan untuk menutup sekolah yang ada di Lotim mulai besok sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari, “kata Bupati Lotim HM Sukiman Azmy pada wartawan, Selasa (26/01).

Adapun untuk sekolah yang ditutup mulai dari jenjang SMP, SD dan ke bawahnya. Ia menambahkan, bagi sekolah yang ingin tetap melakukan pembelajaran tatap muka, kepala sekolahnya diharuskan menandatangani surat pernyataan dan harus menaati prokes dengan baik. Ia pergi, jika sudah diberikan ijin dan didapati masih melanggar aturan dari surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan tidak menerapkan prokes dengan baik, maka akan diberikan sanksi.

Sanksi yang diberikan sanksi administrasi atau pemberhentian dari jabatan kepala sekolah, ”pungkasnya.

Terpisah, Kadis Dikbud Lotim Ahmad Dewanto Hadi menjelaskan, saat ini pihaknya masih berpegang pada surat edaran (SE) empati pada tanggal 20 Desember 2020 yang bertindak belajar tatap muka dan kebijakan penutupan atau pembukaan sekolah diserahkan kepada daerah.

“Sudah tidak ada lagi sistem zonasi seperti pada saat kegiatan belajar mengajar sebelumnya,” kata Dewanto.

Menanggapi langkah Pemkab Lotim yang akan menutup sekolah mulai besok pagi, ia mengatakan hal tersebut sebagai langkah antisipasi.

“Saya hanya menutup sekolah yang berada di dekat pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19,” jelasnya.(wan)

Tuntut Diangkat jadi PNS, GTKHNK Lotim Hearing dengan DPRD Lotim

Lombok Timur SR- Puluhan anggota Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) Lotim melakukan pendengaran di Kantor DPRD Lotim, Senin 25 Januari 2021. Mereka menuntut tenaga honorer umur di atas 35 tahun ke atas menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK ) tanpa melalui tes.

“Untuk regulasi yang sekarang diterbitkan Kementrian Pendidikan, kami menginginkan PNS dan PPPK ini tanpa tes. Tujuan awalnya kan PNS tanpa tes, ”kata Ketua GTKHNK Lotim Muhammad Sopiandi pada wartawan, Senin (25/1).

Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres), setiap calon PNS harus mengikuti tes. Akan tetapi, batas usia di atas 35 tahun sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengikuti tes tersebut. GTKHNK 35+ tersebut juga memperhatikan perhatian atau diperioritaskan berdasarkan lama pengabdian.

“Kami akan tetap mengikuti dan mendukung langkah pemerintah melalui tes, tetapi kami meminta-minta sekala prioritas. Bisa bobot pengabdian itu sebagai tambahan biaya untuk lulus karena kami mengabdi sudah cukup lama,” imbuhnya.

Berdasarkan data Dapodik, jumlah guru honorer di Lotim dari jenjang SD-SMA saat ini berjumlah 779 orang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim Ahmad Dewanto Hadi mengatakan, tidak bisa melebihi Keppres karena sudah menjadi ketetapan bersama yang harus dipatuhi. Tetapi, dengan diadakannya pendengaran tersebut, setidaknya akan ada perhatian dari Pemda maupun pusat untuk diperhatikan sesuai dengan tujuan.

“Tetap kami akan perhatikan tuntutan teman-teman GTKHNK 35+ ini. Semoga saja pemerintah bisa merealisasikannya,” kata Dewanto.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lotim H. Daeng Paelori yang menerima langsung GTKHNK mendukung aspirasi para tenaga guru honorer tersebut. Ia juga meminta GTKHNK terus memperjuangkan nasib mereka dengan cara apapun asalkan sesuai dengan aturan. Selain itu, ia berharap guru honorer tidak ikut berpolitik karena dapat merusak nama baik pahlawan tanpa tanda jasa.

“Terus perjuangkan nasib teman-teman dengan cara apapun, melalui apapun asalkan sesuai dengan aturan,” harapnya. (Lemah)

Pleno KPUD KLU Tetapkan JODA Paslon Terpilih Pilbup 2020

 

Lombok Utara, SR – Setelah pemungutan suara pada ajang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara (Pilbup) awal Desember silam, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara mengadakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon (paslon) terpilih (22/1/2021).

Hadir pada acara tersebut, pasangan calon bupati-wakil bupati terpilih H Djohan Sjamsu SH dan Danny Carter Febrianto Ridawan ST MEng, Kapolres Lotara AKBP Fery Jaya Satriansyah SH, Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan SSos MT, Ketua Bawaslu KLU Adi Purmanto SE, Wakil Ketua I DPRD Lombok Utara H Burhan M Nur SH, Wakil Ketua II DPRD Mariadi SAg, Ketua Tim Pemenangan JODA H Raden Nuna Abriadi SIP, Ketua Tim Pemenangan NADI Endri Susanto SPd, pengurus gabungan partai pengusung serta tamu undangan lainnya.

Pada acara pleno tersebut dilakukan penetapan paslon terpilih Pilbup 2020 yang tertuang dalam keputusan KPUD KLU Nomor: 4PR.02.7-KPUD/5208/KPU-4/1/2021 tentang Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara tahun 2020. Ketua KPUD KLU Juraidin SH MH usai membuka rapat pleno mengatakan, untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

“KPUD KLU melaksanakan pleno ke-4 terkait penetapan paslon bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilbup Lombok Utara tahun 2020. Pada hari ini Jum’at tanggal 22 Januari 2021 hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara KPUD KLU tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Selanjutnya salinan surat keputusan tersebut, disampaikan kepada gabungan partai politik, DPRD KLU, Bawaslu Lombok Utara dan paslon,” imbuhnya.

Ditetapkannya paslon bupati dan wakil bupati terpilih H Djohan Sjamsu SH dan Danny Carter Febrianto Ridawan ST MEng dengan perolehan suara sebanyak 83.659 suara atau 56,18 persen dari total suara hasil berdasarkan Pilbup 2020.

Dikatakannya, KPUD KLU mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Lombok Utara atas partisipasi yang relatif tinggi sebesar 87,73 persen dari jumlah pemilih dalam pilbup 2020. Lanjutnya pula, berterima kasih kepada Polres, Kodim, Pemda KLU, DPRD, Bawaslu, kedua pasangan calon dan tim dalam rangka bersama menyukseskan Pilbup 2020.

Dalam pada itu, bupati terpilih H Djohan Sjamsu SH dalam sambutannya menyampaikan tidak ada kata yang patut diucapkan selain ucapan alhamdulillah.

“Proses panjang pilkada tahun ini berjalan aman, tenteram dan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu, pasangan Joda Akbar menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat pemilih KLU yang sudah memberikan suaranya pada 9 Desember 2020, sehingga menghasilkan sesuatu untuk kepentingan Lombok Utara,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, bupati terpilih Djohan Sjamsu mengimbau bila ada perbedaan-perbedaan karena pilihan, maka sudah saatnya bersatu untuk membangun Lombok Utara, terlebih lagi saat ini pascagempa dan Covid-19. Lanjutnya, mengajak mari bersatu membangun daerah tercinta.

“Saya yakin dan percaya, insha Allah kami percaya, kita bisa bangkit membangun Lombok Utara,” tandasnya.

Ditambahkannya lagi, selama proses pelaksanaan pilkada bisa berjalan lancar, walaupun ada gejolak-gejolak kecil tapi dapat diselesaikan dengan baik.

“Untuk itu sekali lagi, saya mohon kekompakan ita selapuq (kita semua), untuk membangun daerah yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Rangkaian acara khidmat dan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta pengamanan dari unsur Polres dan TNI. Acara berlangsung singkat, tampak seluruh hadirin, tetap dengan menghindari kerumunan, menjaga jarak dan menggunakan masker. (zett)

5 Lembaga Rayakan HUT Perdana JMSI dengan Penghijauan dan Baksos

 

Lombok Tengah SR – Jaringan Media Siber Indonesia NTB berkolaborasi dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) NTB, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, Sekolah Nasional 3 Bahasa dan Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung, Dodokan Moyosari menggelar penghijauan dan bhakti sosial.

Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT perdana Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang jatuh pada tanggal 8 Februari 2021.

Ketua JMSI NTB, Boy Mashudi mengatakan sekitar 250 pohon yang ditanam di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.

“Ini kepedulian JMSI NTB untuk merawat bumi dan melestarikan sumber daya udara,” katanya.

Menurut Boy, kegiatan ini merupakan rangkaian dari beberapa acara HUT perdana JMSI. “Kegiatan serupa sudah beberapa kali kita adakan bersama INTI dan Walhi,” terangnya.

Ketua harian INTI NTB, S Widjanarko yang mewakili Ketua INTI NTB, Alwan S Theo mengatakan ini momen yang tepat melakukan penghijauan karena bersamaan dengan musim hujan.

“Kami selalu mengadakan penghijauan di seluruh Pulau Lombok,” katanya.

“Mohon dukungan semua pihak agar tanaman ini dijaga, dirawat dan dipupuk,” pintanya.

Sekretaris Yayasan Pendidikan Budi Luhur, Kristo Sunggara SH mengatakan edukasi sekaligus pengamalan menghijaukan lingkungan dimulai dari sejak  ini, dan sekolah nasional 3 bahasa terus terlibat dalam hal ini.

“Kami akan terus aktif dalam aksi penghijauan dan pendidikan lingkungan hidup termasuk zero waste,” katanya.

Eksekutif Direktur Walhi NTB, Murdani mengatakan penanaman kali ini ada 150 pohon durian, 100 pohon kenari, ekor tupai dan ketapang kencana. ” Lantan juga terkenal dengan kopi dan hasil hutan yang perlu dijaga bersama agar tidak rusak, ” kata Dani sambil menjelaskan ratusan ribu hektare kawasan hutan yang rusak di NTB.

“Ini kita harapkan bisa dijaga dan ditambah penanamannya oleh masyarakat setempat termasuk pokdarwis,” tuturnya.

Kepala Seksi RHL BPDAS HL Dodokan Moyosari, Apriadi mengatakan sangat mendukung acara penghijauan ini. “Kita siap membackup kegiatan penghijauan dimanapun yang akan dilakukan nantinya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Lantan, M Irwandi mengatakan penanaman pohon di Lantan sangat penting karena Lantan merupakan salah satu daerah penyangga Gunung Rinjani di Lombok Tengah.

Seperti diketahui, lanjut Irwandi, Desa Lantan mempunyai beberapa destinasi wisata yang bagus seperti Babak Rinjani, Wisata Lahan Kopi Robusta dan kaya akan hasil kebun seperti pisang, talas dan hasil hutan lainnya.

Pembina Desa Lantan, Adrian mengatakan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Lantan sudah terbentuk semakin kompak.

“Kita rencananya akan buka destinasi wisata olahraga Air Softgun. Mohon dukungan dan masukan dari semua pihak akan hal itu,” ujarnya.

Ketua JMSI NTB sangat respect dengan rencana tersebut, demikian juga tentang pemasaran pariwisata dan hasil hutan.

Kita coba backup di tingkat provinsi dan nasional,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal JMSI Pusat, Mahmud Marhaba yang dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan atas nama Pengurus Pusat JMSI sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh JMSI NTB.

“Apalagi ini berkaitan dengan lingkungan, dimana kita tahu bersama jika lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik saat ini maupun masa mendatang yang akan dinikmati oleh anak cucu kita nanti.

“Selamat untuk JMSI NTB yang telah mengambil bagian kegiatan dalam rangkain HUT JMSI yang pertama,” ungkap Mahmud Marhaba Sekjen JMSI.

Untuk itu, PP JMSI mengharapkan agar kegiatan seperti ini juga akan diikuti oleh daerah lainnya sambil kita tetap memperhatikan anjuran pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Kita berharap semua anggota dan keluarga besar JMSI dalam kondisi yang sehat dan terhindar dari segala penyakit serta bencana alam yang mengancam kehidupan kita,” tegas Mahmud sembari memberikan semangat untuk teman-teman yang terdampak bencana alam seperti di Sulbar, Sulut, Kalsel, Jawa Barat dan juga daerah lainnya. (*)

PERUMDUM Sumbawa, Terus Ikhtiarkan Pelayanan Maksimal kepada Perlanggan

Sumbawa Besar, SR – Perusahaan Daerah Umum Air Minum (PERUMDAM) Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, terus berupaya melayani kebutuhan air bersih untuk masyarakat dan mencari jalan keluar terkait dengan air yang seringkali dikeluhkan oleh beberapa warga masyarakat Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa (NTB).

“PERUMDAM Kabupaten Sumbawa ini terus berusaha untuk melayani air bersih untuk masyarakat Sumbawa secara umum,” kata Dirut PERUMDAM Sumbawa, Juniardi, saat ditemui Suara Rinjani, di kantornya, Kamis (21/01).

Ia menambahkan, cuma segala sesuatu itu kan dibutuhkan proses, semuanya sudah terprogram oleh program pemerintah, baik Pemerintahan Pusat maupun daerah.

“Nah, jadi di beberapa tempat ini sedang masih dalam berproses mulai dari Beringin Sila sampai dengan Aig-Ngelar,” jelasnya.

Menurutnya, bagaimana hasil prosesnya. Itu nanti kita menunggu bagaimana proses yang dibuat oleh pemerintah melalui beberapa instansi terkaitnya mulai dari program pusat maupun program dari daerah. Di samping itu, kita juga terus mengupayakan untuk perbaikan tersebut.

“Beringin Sila itu kan, direncanakan 3 tahun. Nah di tahun ini, tahun ke-2. Berarti kalau sudah tahun ke-2, maksimal paling telat tahun depan itu sudah bisa mendapatkan layanan air yang baik, khususnya di daerah Utan dan sekitarnya,” paparnya.

Sementara itu, Muhamad Arbain Sabri, selaku Satuan Pengawasan Internal mengatakan, kaitannya dengan air yang di Utan, kita di sini, sudah melakukan koordinasi dengan pihak manajemen proyek Beringin Sila dan mereka sudah mengikuti petunjuk kita.

“Karena sedimennya lebih besar yang keluar dari proyek. Jadi, otomatis tidak tertampung lagi. Sudah dibikin, tapi tidak mampu. Akhirnya kita rehab lagi. Artinya apa, bahwa selama ini, kita tetap koordinasi, sampai ada jalan keluarnya,” sambungnya.

Lanjutnya, setelah jadinya saluran terowongan, baru dibuatkannya inti PDAM untuk pengambilan pertama airnya, cuma sampai sekarang belum tersambung.

“Tapi airnya Beringin Sila ketika mereka itu tidak bekerja. Maka airnya itu bersih,” tandasnya.

“Airnya itu kan, di dalam Dam. Jadi armadanya itu, karena setiap hari mereka bekerja sehingga airnya itu juga ikut kotor,” terangnya.

Menurut Kepala Bagian Teknik Perencanaan, Faruk mengatakan, kemarin kita juga sudah bersurat ke proyek PT. Berantas untuk penambahan pipa yang ada di dalam terowongan itu, supaya dikeluarkan keluar.

“Supaya bagaimana aktivitasnya itu, tidak mengganggu inti atau sumber air kita yang ada di sana,” tutup Faruk.(bgs)

Soal Dualisme Tuntas, NW Fokus untuk Kemaslahatan Umat dan Pembangunan

MATARAM SR – Pasca keluarnya SK Kemenkumham RI yang mengacu pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan sengketa Organisasi Nahdlathul Wathan (NW), kini organisasi yang didirikan Pahlawan Nasional TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, akan terus mendukung kemaslahatan umat. Selain mendukung pembangunan daerah di Provinsi NTB terutama di bidang dakwah, pendidikan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan juga membantu program Pemerintah Pusat untuk kesejahtraan masyarakat.

Ketua Umum Pengurus Besar NW (PBNW), Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH Muhammad Zainuddin Atsani berharap seluruh jajaran dan jemaah NW untuk bersinergi dan solid dalam empat sektor perjuangan NW tersebut.

” Sudah tidak ada lagi dualisme di dalam organisasi yang didirikan Maulana Syaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid ini, menyusul terbitnya SK Kemenkumham bernomor AHU 0001269.AH.0108 tertanggal 30 November 2020. NW ini hanya satu. Tidak ada lagi NW Anjani atau NW Pancor. Dualisme kita akhiri,” katanya, melalui press release, Kamis (21/01).
Syaikhuna Tuan Guru Bajang, panggilan akrabnya, juga meminta kepada semua pemerintah dari tingkat pusat sampai paling bawah harus taat pada keputusan hukum yang berlaku. Menjalankan regulasi bernegara yang sudah menjadi keputusan.
“Ayo bersama membangun Negara kita. Berhenti membuat kegaduhan. Jalankan saja keputusan Negara sebagai bentuk kita taat kepada pemimpin yang sah,” tandasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan SK terbaru untuk Perkumpulan Nahdlathul Wathan (NW) dan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) hasil Muktamar XIV di Mataram 2019.

SK bernomor AHU 0001269.AH.0108 diterbitkan mengacu pada putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor: no 278 pk/pdt/2020, tertanggal 15 Mei 2020 yang mengakui dan memperkuat legitimasi NW Yg di pimpin Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani.

TGB Atsani mengatakan, sudah saatnya jamaah NW bersatu dan kembali meraih kejayaannya seperti ketika dipimpin oleh Almagfurullah Maulana Syaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid dulu.

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, TGB Atsani juga meminta jajaran dan jemaah NW untuk bisa membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19. NW harus bisa menjadi teladan dan contoh baik bagi masyarakat NTB terkait penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan bermasyaraat sehari-hari.

“Meski saat ini pandemi Covid-19, aktivitas organisasi yang diinginkannya tetap berjalan. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Jemaah NW juga harus menjadi teladan bagi masyarakat, kita semua berharap agar pandemi ini segera berlalu,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum NW, Muhammad Ihwan, SH., Mengatakan, terbitnya SK Kemenkumham untuk NW memastikan bahwa NW tetap satu, sekaligus menghilangkan dualisme selama ini.

Menurutnya, jamaah NW di tengah masyarakat tentu akan sangat mengapresiasi hal ini, untuk kemudian mengisi ruang-ruang kontribusi bagi kemaslahatan umat, pembangunan daerah dan juga pembangunan bangsa.

Tentu semua ini merupakan proses yang panjang. NW bisa kembali satu dan bersinergi semuanya untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan, “tukasnya. (Sr)

Wakil Bupati Lotim Kunjungi Ponpes Syaikh Zainuddin NW Anjani

 

Lombok Timur SR – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur, H Rumaksi, SJ, SH mengunjungi Yayasan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW anjani, Rabu (20/01). Lawatan Wakil Bupati itu sekaligus melakukan peletakan batu pertama pada beberapa bangunan di lingkup ponpes tersebut.

Kehadiran Wabup disambut Sekretaris Yayasan Ponpes Syaikh Zainuddin NW Anjani, yang juga Ketua Umum PBNW Tuan Guru Bajang KH M Zainuddin Atsani, yang didamping sejumlah kepala madrasah dan santri MA Mu’allimat NW Anjani.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati mengatakan fasilitas pendidikan sangat menentukan kemajuan dunia pendidikan untuk generasi selanjutnya.

“Oleh karena itu, mari kita support dan dukungn pembangunan di ponpes Syaikh Zainuddin, termasuk Rektorat IAIH NW Lotim demi kemajuan generasi dan daerah kita,”katanya.

Wabup juga mengatakan memang pondok pesantren khsususnya di Lombok Timur memberikan kontribusi besar bagi kemajuan pendidikan dan akhlak, sehingga perlu disupport agar terus bisa berkarya untuk kemajuan daerah.

“Kita memang akui peranan pondok pesantren cukup besar bagi kemajuan daerah Lombok Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, harus kita berikan perhatian serius dan besar kepada pondok pesantren,” katanya.

Ketua Umum PBNW Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH M Zainuddin Atsani, berharap perhatian besar dari pemerintah agar pondok-pondok pesantren pencetak kader pemimpin yang agamis bisa terus berjalan dan berkembang. Namun sekarang ini kami masih rasakan cukup kecil perhatian pemerintah kepada pondok-pondok pesantren.

“Hampir sebagian besar bangunan yang ada di lingkungan Ponpes Syaikh Zainuddin NW di Anjani, adalah swadaya dan sumbangsih dari jamaah NW. Masih cukup kecil perhatian pemerintah kepada induk lembaga pendidikan NW ini,”ungkapnya.

Kedepan, kata Syaikhuna Tuan Guru Bajang, panggilan akrabnya, pemerintah bisa memberikan perhatian lebih besar bagi pengembangan ponpes di Anjani ini. Sebab santri yang belajar di Anjani mencapai 10 ribu lebih santri dari berbagai provinsi dan daerah di Indonesia.

“Tentu, ini aset yang besar bagi daerah dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM), khususnya daerah Lombok Timur. Oleh sebab itulah Pemda harus melihat sebagai peluang dalam meningkatkan kualitas masyarakat,”tandasnya.

Setelah melakukan peletakan batu pertama, Syaikhuna Tuan Guru Bajang, mengajak Wakil Bupati Lombok Timur untuk berkeliling pondok pesantren yang sedang banyak melakukan pembangunan untuk memenuhi kebetuhan dan fasilitas para santri yang menuntut ilmu. (sr)