Peranan Komunikasi dan Informatika pada Pilkada

Peranan Komunikasi dan Informatika pada Pilkada

Peranan Komunikasi dan Informatika pada Pilkada

Oleh: Lalu Pangkat Ali, S.IP

Pejabat Fungsional Pranata Humas Pemkab.Lombok Barat, tinggal di Kopang-Lombok Tengah

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004 untuk memilih Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dan juga pada tahun 2005, dilaksanakan untuk memilih Kepala Daerah. Dipandang berhasil dan sukses dalam penyelenggaraan Pemilu, karena dapat terlaksana dengan aman, jujur dan adil. Dan diakui oleh dunia internasional, karena pelaksanaannya diamati secara langsung oleh organisasi dan perwakilan negara asing. Peristiwa politik ini, mempunyai makna yang penting dalam proses pelembagaan politik, yang diperlukan bagi suatu negara yang mencoba melewati masa transisi menuju suatu tingkat perkembangan yang disebut konsulidasi demokrasi.

Berbagai permasalahan atau persoalan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilu 2004 dan Pilkada 2005, dapat diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme hukum yang demokratis. Keberhasilan ini, merupakan peran serta dari seluruh komponen bangsa, termasuk dukungan bidang komunikasi dan informatika. Melalui Pilkada secara langsung oleh rakyat tersebut, diharapkan dapat mendorong tumbunya kepemimpinan eksekutif di darah yang kuat, yang berkarakter pada masyarakatnya.

Pemilihan seorang Kepala Daerah, tidak lagi tergantung pada seberapa luas kepercayaan yang mendukungnya, akan tetapi lebih pada seberapa luas kepercayaan masyarakat atas pencalonannya, dan sekaligus karakter kepemimpinannya. Lebih mendasar lagi, Pilkada secara langsung oleh rakyat ini, akan lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal, dan memberi ruang bagi masyarakat di daerah untuk menentukan pimpinannya secara langsung. Hal tersebut juga lebih mencerminkan bahwa, sesunguhnya kedaulatan ada di tangan rakyat dan sekaligus mendidik rakyat untuk memakai hak-hak demokrasinya.

Tip O’Neill (1994), seorang pakar politik pernah mengatakan “all politics local”, yang intinya menekankan bahwa, demokrasi akan berkembang dengan subur dan akan terbangun secara kuat ditingkat nasional, apabila dalam tingkatan yang lebih rendah (lokal) nilai-nilai demokrasi telah berakar dengan kuat. Dengan demikian, pembangunan demokrasi ditingkat lokal yang antara lain diwujudkan dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh akyat, merupakan event yang penting dalam konteks konsulidasi dan penguatan demokrasi di Indonesia yang sedang kita lakukan, karena penyelenggaraan pemilihan langsung Kepala Daerah oleh rakyat, merupalan pilar yang akan memperkokoh bangunan demokasi secara nasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Angota DPR, DPD dan DPRD, secara eksplisit menegaskan keterlibatan pers/media dalam proses Pemilu antara lain, pada Pasal 73 Undang-undang tersebut menyatakan, Media elektronik dan Media cetak memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk menyampaikan tema dan materi kamanye Pemilu. Berikutnya, Media elektronik dan Media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk memasang iklan Pemilu dalam rangka kampanye.

Demikian pula halnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, mencantumkan keterlibatan pers dan media massa dalam proses Pilkada. Dalam pasal 61 ayat (3) penjelasan, yang pada intinya pengumuman calon peserta Pilkada, dilakukan secara terbuka dan wajib dihadiri salah satunya oleh pihak pers.

Dalam pasal 76 ayat (1) huru c dan d, yang pada intinya, kampanye dapat dilaksanakan melalui Penyebaran melalui media cetak dan elektronik. Penyiaran melalui radio dan/atau teevisi. Pada Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), yang pada intinya, Media cetak, media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye. Media elektronik dan Media cetak memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan pemilihan Kepada Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam rangka kampanye.

Dalam Pasal 106 Ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentin Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, yang pada intinya menyatakan bahwa, anggota panitia pengawas pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati/Wakil bupati dan Walikota/Wakil Walikota seta Panitia Pengawas Kecamatan, salah satunya terdiri dari unsur pers.

Mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, maka begitu penting dan strategis sukses penyelenggaraan Pilkada memerlukan dukungan peran komunikasi dan informatika. Tidak dapat dibayangkan, pelaksanaan Pilkada dan bahkan Pemilu yang berskala nasional tanpa melibatkan peran serta komunikasi dan informatika. Penghitungan perolehan suara calon Kepala Daerah maupun pimpinan nasional, dapat diketahui dengan cepat dan akurat, dikarenakan dukungan komunikasi dan informatika. Tidak bisa dibayangkan manakala proses penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, dilakukan secara konvensional, tidak didukung peran komunikasi dan informatika, maka sudah dapat dipastikan, sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan serta hasilnya, baru diketahui dalam hitungan bulanan dan jauh hari dipublikasi.

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or