Pjs. Bupati Perkuat Hubungan dengan Camat dan Kades se Lombok Timur

Pjs. Bupati Perkuat Hubungan dengan Camat dan Kades se Lombok Timur

 

Lombok Timur SR- Pjs. Bupati Lombok Timur dan unsur Forkopimda (Kapolres, Dandim,  Pejabat dari Kajari) silaturrahim dan sambung rasa dengan camat dan kepala desa se Kabupaten Lombok Timur bertempat di Pendopo Bupati, Sabtu (07/4).

Pertemuan ini tidak ada kaitannya dengan politik, persoalan – persoalan yang sedang terjadi di daerah kita merupakan tanggung jawab yang besar  dan harus kita jalani bersama-sama dengan baik,  ungkap Ahsanul saat menyampaikan sambutannya.

Ide pertemuan ini awalnya  karena banyaknya laporan-laporan dari masyarakat terhadap kepala desanya yang bermasalah.

“Tentu ini adanya sumbatan-sumbatan komunikasi sosial dan komunikasi individual yang sangat penting kita buka sekatnya secara bersama-sama  melalui silaturrahim ini dengan cara saling memberi informasi dan saling mengisi.

Ini yang akan kita selesaikan bersama dengan cara-cara yang formal,  karena melalui tingkat desa akan banyak persoalan-persoalan yang muncul akibat ketidak sinkronisasian komunikasi antara kepala desa dengan jajaran dan kelompok -Kelompok lainnya yang menimbulkan ketidaksinambungan pelaksanaan pembangunan di daerah Lombok  Timur ini”, ungkap Ahsanul.

Terlebih Dana Desa (DD) yang dimiliki  masing-masing desa cukup besar, sehingga menjadi sorotan dan perhatian bagi orang-orang  yang “tidak suka” kepada kepala desanya.

Ahsanul berharap percepatan yang harus dilakukan adalah bagaimana dana desa dan juga dana yang ada di daerah bisa dikeluarkan sesuai dengan aliran kas yang dibuat, karena kesejahteraan masyarakat tergantung dari bagaimana desa mengelola anggarannya dengan baik.

“Mari kita mengayomi masyarakat dengan baik, membangun sebuah kebersamaan untuk mendapatkan langkah dan solusi terbaik ketika ada persoalan yang timbul ditengah-tengah masyarakat,  sehingga persoalan tersebut tidak sampai terkena ranah hukum”,  ungkap Ahsanul diakhir sambutannya.

Sementara itu Kapolres Lombok Timur,  AKBP. M. Eka Faturrahman, S. IK, SH dalam sambutannya melaporkan kondisi Lombok Timur selama ini belum ada hal-hal krusial yang perlu dikhawatirkan.

“Kami berupaya mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan berkomitmen dengan Pemerintah daerah mengutamakan pencegahan untuk masalah penyalahgunaan keuangan yang ada di desa dengan cara bagaimana masing-masing Kepala Desa mengelola anggaran desanya dengan baik agar tidak terjerat dengan hokum,” ungkap Kapolres.

Berkaitan dengan Pilkada Polres akan melakukan semaksimal mungkin pengamanan dengan melibatkan masyarakat ikut turun langsung di dalamnya.

Hal yang sama disampaikan Dandim 1615/Lombok Timur,  Letkol inf. Agus Setiandar, S. IP menyampaikan sesuai dengan bidang Kodim yang bertugas untuk menjaga kondisi geografis dan sosial sebagaimana harapan bersama untuk menciptakan ruang gerak dan kondisi juang yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Karena Tujuan kita sama yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur,  sehingga proses pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan lancar, ungkapnya.

Dandim mengharapkan komunikasi,  Koordinasi dan kerjasama yang baik semua pihak demi kepentingan masyarakat banyak dan berupaya untuk berinovasi demi kemajuan pembangunan Kabupaten Lombok Timur.

Dandim berpesan untuk seluruh Kepala Desa, “jadilah trisula desa yang tangguh sehingga tidak ada pihak yang mampu untuk memecahbelahkan persaudaraan kita”.

Terakhir Dandim berharap dukungan dan kerjasama semua pihak untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Lombok Timur.

Sebelumnya Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok  Timur,  Drs. H. M. Juaini Taofik, M. AP dalam laporannya menyampaikan untuk memperlancar pelayanan keuangan bagi  desa-desa bahwa sampai hari  jumat tanggal 6 April 2018, dari 239 desa yang sudah direkomendasikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sekitar 72 desa yang sudah memenuhi persyaratan.

“Posisi dari 239 desa dikurangi 72 desa memiliki posisi yang bervariatif,  yaitu masih ada beberapa desa yang rancangan APBDesnya ada dalam pembahasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),”  jelas Taufik.

Berdasarkan regulasi yang ada ungkap Taufik,  bilamana ada folemik antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, masih menemukan kekosongan hukum dalam hal itu. Kalau rekomendasi Camat jelas dikatakan bahwa bilamana dalam 20 hari Camat tidak melakukan evaluasi rancangan Peraturan desa yang mengatur tentang APBDes atau regulasi yang lain maka boleh langsung dilaksanakan tetapi kalau bersama Badan Permusyawaratan Desa, “kami terus mencari celah itu dan sudah dikonsultasikan ternyata belum ada aturan untuk itu”.

Lebih lanjut Taufik menjelaskan kalau kita cermati alur pengelolaan keuangan desa, sebelum membahas APBDes sudah melalui penetapan RKPDes, bilamana didalam RKPDes substansi yang ada di APBDes sudah diatur, maka jalan keluarnya adalah Camat  selaku Korbimwas penyelenggara pemerintah desa tentunya dapat menyikapi persoalan tersebut dengan mengakomodir apa yang diusulkan dalam APBDes.

“Kata kuncinya adalah yang ada di RKPDes, karena Dana desa untuk memenuhi harapan dan hajatan masyarakat banyak,”tegasnya.

Dalam acara sambung rasa ini, dimeriahkan dengan kehadiran Baiq Gita kontestan Lida Dangdut yang disambut meriah oleh seluruh undangan.

Baiq Gita sengaja dihadirkan oleh pjs. Bupati untuk lebih memperkuat lagi ikatan emosional dengan masyarakat, agar nantinya dapat mendukung kesuksesan Gita.

Acara diakhiri dengan deklarasi pilkada damai oleh seluruh camat dan kepala desa yang hadir. (fen)

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or