Pjs. Bupati Lobar Minta Panwaslu Gencarkan Sosialisasi Terkait Meningkatnya Trend Pelanggaran Kasus Kampanye

Pjs. Bupati Lobar Minta Panwaslu Gencarkan Sosialisasi Terkait Meningkatnya Trend Pelanggaran Kasus Kampanye

 

Lombok Barat SR –Trend pelanggaran kasus selama kampanye, terjadi meningkat. Dari catatan Panwaslu Lombok Barat terhadap  pelanggaran tersebut menyeret nama ASN, kades dan perangkat desa. Sejauh ini terdata enam kasus dugaan pelanggaran ditangani Panwaslu, sedangkan untuk kasus pelanggaran ASN hanya tiga kasus. Selain itu,  Panwaslu juga mencatat semua paslon melakukan indikasi pelanggaran lantaran tak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan  (STTP) dari kepolisian. Atas kondisi ini, Pjs Bupati HL Saswadi meminta panwaslu agar lebih menggencarkan sosalisasi.
Demikian mengemuka diacara Ngopi dan Ngeteh Bareng yang diadakan Humas dan Protokol Setda Lobar, dihadiri Pjs Bupati didamping kepala Kesbapol, H Fajar Taufiq dan Kabag humas H Saepul Ahkam. Hadiri pula  Ketua Panwaslu L Arjuna dan komisioner KPU Suhardi.
Ketua Panwaslu L Arjuna  mengungkapkan, sampai hari ini , sebanyak kasus yang ditangani terjadi peningkatan trend dugaan pelanggaran selama kampanye berlangsung,
“Trend tertinggi itu dugaan pelanggaran kades dan perangkat desa, lalu ASN dan paslon yang kampanye tanpa mengantongi STTP dari kepolisian,” jelasnya.
Dari enam kasus pelanggaran, kata Arjuna, diantaranya kades dan perangkat desa, satu kasus sudah direkomendasikan ke Pemda. Sedangkan sisanya masih berproses. Sementara tiga kasus pelanggaran ASN, dua kasus sudah direkomendasikan ke pemda sedangkan  satu kasus direkomendasikan ke provinsi. Dua kasus pelanggaran ASN Lobar  telah direkomendasikank ke pemda belum ada pemberitahuan tindaklanjut. Selain kasus dugaan pelanggaran ini, ada juga kasus pengerusakan alat peraga sosialisasi sebanyak 3 kasus.
Setelah dilakukan analisa dan kajian di centra Gakkumdu, terhadap tiga kasus ini dua kasus sudah ditangani aparat Polres Lobar sedangkan satu kasus ditangani Polsek Gerung.
“Berbicara tren grafiknya keterlibatan kades dan aparatur desa paling tinggi,” jelasnya.
Diakuinya memang sosialisasi kurang menyentuh ke desa, pihaknya sudah melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten. Menurutnya sosialisasi ditingkat desa tidak bisa dilakukan, karena dari awal disampaikan terkendala masalah anggaran. Dari Rp 4 miliar yang diajukan, dari APBD II diberika hibah Rp 2,9 miliar kemudian APBD I  1 miliar lebih sehingga totalnya rp 3,9 miliar. Dibandingkan kota bima memiliki lima kecamatan menganggarkan Rp 3,5 miliar di APBD I. 
“Kami terkendala anggaran sehingga tidak menyentuh sosialisasi sampai ke desa. Kondisi ini menyebabkan banyak desa tidak tahu terkait aturan main pelanggaran pilkada, bahwa ada ketentuan pidana dan administrasi,” tutup Arjuna.
Sementara itu, Pjs Bupati H Saswadi mengatakan, sosialisasi harus digencarkan terutama terkait aturan pelanggaran di pikada.  Hal ini untuk mengantisipasi adanya pelanggaran yang lebih banyak, sebab banyak aparatur desa belum tahu aturan mainnya. Langkah pemda sendiri semenjak menjabat ia memberikan penekanan dalam rapat pimpinan  kepada ASN agar netral.
Selain itu ia turun silaturahmi ke desa-desa terbagi menjadi empat titik, pertama ia mengumpulkan kades dan BPD kecamatan Narmada dan Lingsar, lalu kecamatan Gunung Sari Batulayar. Selanjutnya ia mengumpulkan tiga kecamatan yakni  Sekotong, Lembar dan Gerung. Terakhir ia mengumpulkan kades dan BPD kecamatan Kediri dan Labuapi serta Kuripan.
“Hal yang kami sampaikan soal pilkada, kami juga bantu sosialisasi,” tukasnya.
Hal ini, kata mantan Sekwan Lobar ini, pastinya untuk memaksimalkan tingkat partisipasi masyarakat khususnya pemilih di pilkada. Sebab ukuran keberhasilan penyelenggaraan pilkada adalah tingkat partisipasi pemilih, sehingga setiap ia turun ke kecamatan ia menekankan agar camat, kades menyampaikan hal ini ke kadus hingga RT.
Menurutnya pelaksanaan pilkada kali ini harus jauh lebih baik dan berkualitas dibandingkan sebelumnya. Sebab pilkada kali ini tidak ada istilah putaran ke dua sehingga berapapun masyarakat yang datang memilih tentu akan ada pemenang dipilkada, namun kalau pemilih yang memilih hanya 100 ribu orang maka tentu kualitasnya kurang bagus. 
Terkait tindaklanjut pelanggaran ASN yang direkomendasikan Panwaslu ke Pemda, menurutnya sejauh ini ia belum ada informasi. Namun demikian tentunya pemberian sanksi tetap diberikan namun disesuaikan tingkat kesalahan, tidak bisa pihaknya main pecat ASN.
“Sementara terkait kekurangan anggaran kita bicarakan dengan panwaslu. Saat ini sudah masuk tahap kampanye sehingga apapun kendala harus ditangani segera,” tutupnya. (Wan)

 

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or