Bupati dan Wabup Hadiri Paripurna DPRD LKPJ Kepala Daerah

Bupati dan Wabup Hadiri Paripurna DPRD LKPJ Kepala Daerah

LOMBOK UTARA SR – Bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Lombok Utara, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara menghadiri rapat Paripurna DPRD KLU dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Senin (26/3).

Rapat Paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD KLU  Dra Hj Ni Wayan Sri Pradiyanti itu didampingi Wakil Ketua DPRD, Para anggota DPRD, Para kepala OPD, sektetaris DPRD KLU,Para kabag lingkup Setda KLU dan tamu undangan lainnya.

Sebelum membaca LKPJ setebal empat puluh halaman itu, Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH memintakan izin kepada pimpinan dewan untuk membaca sebagian LKPJ, kemudian dilanjutkan Wabup Sarifudin SH MH.

“Sebelum saya mulai membacakan LKPJ ini, mohon izin kepada pimpinan dewan. Saya membaca setengah dan wabup setengah, karena ini pertanggungjawaban kami berdua,” tandas bupati yang juga pernah menjabat anggota parlemen itu.

Bupati mengapresiasi dan berterima kasih pada pimpinan dan anggota DPRD KLU dalam upaya mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan, demikian pula terhadap forum OPD, pers baik elektronik maupun cetak, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pegiat NGO.

LKPJ merupakan agenda tahunan, mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengenai diktum kepala daerah yang wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD dan masyarakat.

Bupati menambahkan, pembangunan daerah tahun 2017 sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 dan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2016 terkait belanja daerah dan KUA PPAS serta penjabaran pendapatan dan belanja daerah.

Untuk mewujudkan visi dan misi, Pemda KLU melakukan inovasi dan peningkatan pembangunan serta percepatan reformasi sehingga diperlukan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif yang dilaksanakan kurun waktu lima tahun.

Sementara itu, pembacaan LKPJ yang dibacakan Wabup Sarifudin SH MH diantaranya urusan keluarga berencana, otonomi daerah, pertanian dan ketahanan pangan.

“Untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, indikator KB realisasinya 70,95 persen. Sedangkan untuk perlindungan sosial dan hukum bagi masyarakat dan melindungi masyarakat dari penjualan orang, terdapat 99 program dan 56 kegiatan dengan anggaran 77 milyar. Urusan Otonomi Daerah, Pemda KLU mendapat 18 penghargaan baik dari pusat maupun provinsi,” jelasnya.

Ditambahkan wabup, ketahanan pangan, realisasinya 90,17 persen. Sedangkan urusan pertanian dengan terpenuhinya stok pangan daerah melalui anggaran 17,95 milyar.

Masih terkait LKPJ, paripurna selesai untuk dilanjutkan pada sidang paripurna berikutnya. (ndk).

Tipikor Polres Loteng Resmi Tahan Suburman

Lombok Tengah SR : Suburman, mantan Kepala Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kab. Loteng, Prov. NTB), pada hari Senin (26/03) resmi ditahan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Loteng.

            Suburman, yang kini berada di sel tahanan milik Mapolres Loteng ini terpaksa harus mendekam untuk sementara waktu guna menjalani proses hukum selanjutnya. Pasalnya, salah satu mantan pejabat perangkat desa di salah satu kecamatan terdapat di wilayah Kab. Loteng ini ditahan karena tersandung kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Langko tahun 2017.

            Selain penahanan dilakukan aparat guna mempermudah proses penyidikan dan pemeriksaan lebih mendalam lagi juga oleh Tipikor Polres Loteng sendiri melakukannya karena sudah sesuai dengan prosedur hokum yang berlaku.

“Tersangka sudah mulai bisa ditahan karena kita telah memiliki cukup bukti. Penahan juga harus kita lakukan terhadap tersangka agar nantinya tidak melarikan diri dan menghilangkan alat bukti lain,” tegas Kapolres Loteng, AKBP. Kholilur Rochman S.iK, SH, MH, melalui Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP. Rafles P. Girsang.

            Lanjut dijelaskan, terkait kasus ini, dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPKN) dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan adanya kerugian negara hingga sebesar Rp. 249. 506. 826. 54 Juta. Dan dari temuan hasil audit BPK RI  ternyata temuan tersebut lebih besar didapatkan daripada hasil temuan dilakukan penyidik Tipikor.

            Dimana sebelumnya hasil temuan dilakukan pihak penyidik Tipikor Polres Loteng yang hanya menemukan nilai kerugian negara sebesar Rp. 184 Juta. “Dengan  ditemukannya sejumlah bukti besaran nilai kerugian negara tadi. Maka tersangka pun selanjutnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” terangnya lagi.

            Terakhir dikatakan AKP. Rafles P. Girsang, atas perbuatannya tersangka pun nanti akan dikenakan Pasal 2 Ayat (1), atau Pasal 3 Undang – undang (UU) Nomor 31, Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto UU Nomor 20, Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31, Tahun 1999, Tentang Tindak Pidana Korupsi. Junto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Junto Pasal 64 Ketentuan Undang – undang Hukum Pidana (KUHP). (ang)

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or