Sejumlah Warga Pertanyakan Pemecatan dan Pelantikan Perangkat Desa Langko

Sejumlah Warga Pertanyakan Pemecatan dan Pelantikan Perangkat Desa Langko

Sriunan: Kami Lakukan Pemecatan dan Pelantikan Sesuai Prosedur

Lombok Tengah SR- Sejumlah masyarakat Desa Langko Kecamatan Janapria Lombok Tengah (Loteng), mempertanyakan pemecatan dan pengangkatan Delapan perangkat Desa, yang telah di lakukan Kades Langko Sriunan.

Junaidi salah seorang masyarakat setempat mengatakan, apa yang telah dilakukan oleh kades Langko telah menyalahi aturan, mulai dari pemecatan hingga pengangkatan, Delapan Kadus di Desa Langko.“Pemecatan dan pelantikan perangkat desa yang telah dilakukan oleh Kades kami, telah menyalahi aturan,” katanya, Rabu (12/02).

Pasalnya beberapa aturan dan mekanisme pemecatan dan pengangkatan perangkat desa, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 43, itu telah dilanggar oleh kades. Dimana dalam Perbup tersebut dijelaskan tentang pedoman pengangkatan n pemberhentian perangkat desa.

Pasal 26 dijelaskan, perangkat desa yang diangkat sebelum berlakunya peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai masa tugasnya berdasarkan keputusan  pengangkatan. Perangkat desa yang diberhentikan karena habis masa tugasnya namun usianya kurang dari 60 tahun diangkat kembali sampai memenuhi syarat 60 tahun.

Selain itu anehnya lagi, yang diberhentikan sampai saat ini belum menerima surat pemberhentian sehingga sejumlah masyarakat bingung ketika mengurus keperluan mereka, apakah harus mengadu ke kadus yang sudah dilantik atau sudah di pecat. “Yang di pecat malah belum menerima surat pemberhentian, sehingga segala urusan masyarakat dia urus, termasuk kadus yang dilantik juga melaksanakan tugas hal yang sama. Dan ini membingungkan masyarakat,” herannya.

Terkait hal tersebut, pihaknya akan mempersoalkan hal tersebut ke pemkab Loteng dan jika pemkab tidak respon, maka pihaknya akan mempidanakan kades beserta camat. “Persoalan ini akan kami bawa ke pemkab, jika pemkab tidak mengindahkan, kami kan pidanakan kades dan camat,” ancamnya.

Terpisah, Kades Langko Kecamatan Janapria Loteng Sriunan mengatakan, pihaknya selaku kades sangat naif mengambil keputusan tanpa prosedur, apalagi melanggar aturan yang sudah di tetapkan pemerintah.“Kan bodoh namanya, kalau saya mengambil keputusan tanpa ada prosedur yang jelas kami melakukan pemecatan dan pengangkatan, itu sesuai aturan yang sudah ditetapkan pemerintah,” katanya.

Dikatakan, apa yang dipersoalkan oleh saudara Junaidi memang benar tertuang dalam perbup 43, namun yang perlu digaris bawahi, ada beberapa pasal yang tidak pernah dipelajari. Salah satunya kades diberikan wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, jika tidak produktif. Sedangkan di Desa Langko, sudah disepakati ada sistem Periodisasi, artinya perangkat desa diberikan kesempatan selama satu tahun, untuk melaksanakan tugas. Ketika, ditemukan perangkat desa tersebut, tidak produktif, maka kepala desa atas persetujuan BPD berhak melakukan pansel.

“Sistem Periodisasi, ini merupakan kesepakatan bersama dengan BPD, jika tidak produktif lagi, maka berhak melakukan pansel, dan itu sudah tertera di perbup di pasal lain yang belum dipelajari oleh saudara Junaidi,” ungkapnya.

Dijelaskan, dalam pelaksanaan pansel, nama nama kadus yang dipersoalkan tersebut yang jumlahnya Delapan kadus diantaranya kadus Langko Tengak, Lauk, Lengarak, Jebak Langko, Langko Daye, Pondok Gading Ngunting dan Lewok. Untuk Kadus Langko Tengak dan Lauk, mereka udah mendaftar namun menarik diri atau tidak ikut pansel, sedangkan Kadus Lengarak mundur.

Selanjutnya Kadus Jebak Langko, Langko Daye, Pondok Gading Belek, mereka semua ikut pansel dan dinilai layak untuk melanjutkan tugasnya sebagi kadus. Sedangkan untuk Kekadusan Lewok dan Ngunting, mereka berdua ini sudah lulus dalam program Tunjangan Sertifikasi (TS), dan tidak diperbolehkan dobel job.

Selanjutnya persoalan belum menerima SK pemecatan, baginya itu tidak penting dan ia ringankan, sebab hari ini atau besok pagi surat pemecatan bisa ia buat. “Saya saja dulu, selang dua bulan diberikan SK pengangkatan sebagai Kades oleh Bupati, setelah dilantik,” paparnya singkat (ap)

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or