Kran Pemekaran Dibuka, Lotim Ditarget Miliki 300 Desa

Kran Pemekaran Dibuka, Lotim Ditarget Miliki  300 Desa

Pemekaran kembali Desa dan Dusun di Kabupaten Lombok Timur akan dibuka kembali mulai tahun 2019, setelah memenuhi persyaratan berdasarkan UU Pemerdagri No. 1 tahun 2017, tentang Penataan Desa. Persyaratan tersebut haruslah melalui pengkajian dan dinilai oleh Tim Kabupaten yang telah dibentuk oleh Bupati Lombok Timur (Lotim). Dengan dibukanya kembali pemekaran tersebut maka, oleh Pemda Lotim jumlah Desa akan tingkatkan dari 239 menjadi 300 Desa. Adalah juga merupakan bagian dari perwujudan Visi-Misi Bupati/Wabup Lotim saat kampanye jelang Pilkada 2018 yang lalu.

Lombok Timur, SR – Salah satu dari isi Permendagri No.1 tahun 2017 tentang Penataan Desa adalah persyaratan jumlah penduduk. Untuk di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan syarat memenuhi 2500 jiwa dan 500 KK untuk desa yang baru. Sebagaimana disampaikan Lukman Nul Hakim, SE., Kasi PPD (Pembinaan Pemerintahan Desa) Bidang PKD (Pemerintahan dan Kelembagaan Desa) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lotim, belum lama ini.
Menurut Lukman, perihal pemekaran ini telah diketahui oleh desa. Karena itu, gaungnya sudah semakin menguat sehingga sudah ada di antara desa yang berwacana untuk mekar. Namun harus dulu diawali dulu dengan sosialisasi, lanjutnya, dari pihak leading sektor yaitu Dinas PMD Lotim.
Lukman menjelaskan, terbukanya kembali pemekaran desa tersebut merupakan bagian dari Visi-Misi Bpati/Wabup Lotim saat kampanye jelang Pemilu 2018 yang lalu. Pemekaran desa dimaksud segera dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang, setelah Tim Kabupaten melakukan sosialisasi terkait dengan pemekaran tersebut. “Awal tahun 2019 segera dilaksanakan, setelah Tim Kabupaten mengadakan sosialisasi,” terang alumni Fakultas Ekonomi Universitas Mataram ini.
Dikatakannya, terkait dengan adanya pemekaran tersebut berdampak kepada penganggaran bagi desa yang baru mekar. Menurutnya, desa yang baru mekar akan disubsidi anggaran dulu oleh desa induk. “Desa yang baru mekar, penganggaran diasup oleh desa induk selama 2 tahun,” pungkasnya. (rdi)

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or