Beriri Jarak Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat

Beriri Jarak Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat

Lombok Timur, SR- Berbagai upaya pemerintah desa beriri jarak kecamatan wanasaba untuk mempercepat capaian kesejahteraan masyarakatnya. Kepala Desa Beriri Jarak, Lalu Pauzi saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (12/04), mengatakan, prioritas pembangunan tahun 2018 diantaranya penyediaan infrastruktur seperti pembukaan jalan usaha tani, pengaspalan jalan, perpipaan untuk irigasi pertanian, rabat jalan, pentalutan dan pembuatan lapangan voli di depan kantor desa.

“Kalau non fisik penambahan modal Bumdes “Alam Subur” sebesar Rp.50 juta untuk kegiatan pengelolaan sampah dan air bersih termasuk ekowisata. Untuk kegiatan ekowisata kita sudah menggelar festival matak lik rau (panen padi di hutan) dalam rangka melestarikan budaya lokal, sehingga akan merangsang pertumbuhan ekonomi setempat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata,”tandasnya.

Disamping itu juga kegiatan ekowisata mampu menjaga dan menaikkan mutu lingkungan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Destinasi ekowisata kita ada di Gawah Gong (hutan desa) yang memiliki mata air cukup besar dimanfaatkan oleh delapan desa lintas kecamatan untuk irigasi dan air minum. Ia menambahkan, pada tahun 2017 kita sudah melakukan pencetakan sawah seluas 272 Haktare dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Yang dulunya lahan tidak produktif sekarang menjadi lahan produktif, hanya mengandalkan air hujan pada saat tanam padi, kalau tanaman selain padi masih bisa ditanam walaupun musim kemarau karena ada sedikit air dari perpipaan,”ungkapnya.

Mq. Pauzi menambahkan untuk mengairi hasil pencetakan sawah tersebut, maka harus diambilkan dari mata air di hutan yang berjarak lima kilo meter dari rumah penduduk dan pembuatan embung. Lahan tanah embung sudah ada tinggal anggaran pembangunannya yeng belum ada. Oleh sebab itu kami sudah mengusulkan proposal ke Kementerian Desa dan PDT mudah-mudahan bisa cepat cair, dan berharap kepada anggota DPR RI Dapil NTB untuk membantu mempercepat realisasi usulan pembangunan embung tersebut.

“Untuk formasi belanja desa terdiri dari belanja Kepala Desa, BPD, Kaur, Kadus, Karang Taruna, Ketua RT, Kader Posyandu, PKK dan yang lainnya diambilkan dari alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp.400 juta, sedangkan belanja pembangunan diambilkan dari dana desa (DD) sebesar Rp.900 juta,”ujarnya. (pri).

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or