LBH KPK Harapkan Pilkada Berjalan Damai dan Sehat

LBH KPK Harapkan Pilkada Berjalan Damai dan Sehat

Lombok Timur, SR- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Sebagaimana konstitusi kita menyebutkan, bahwa pilkada merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Suatu kedaulatan yang tercermin dari maksud dan tujuan digelarnya Pilkada itu sendiri.

Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kuda Perang Keadilan (LBH KPK) – Hayyaalatain,SH,-MH,- CLA saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/4), mengatakan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur (KPU Lotim), harus bekerja sesuai dengan pokok tugasnya, yaitu mengatur bagaimana agenda perebutan kekuasaan tersebut berlangsung secara baik.

“Lingkup tugas KPU Lotim ialah menjamin agar perebutan kekuasaan tersebut berlangsung dengan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, keterwakilan yang lebih tinggi, serta mendorong mekanisme akuntabilitas yang jelas. Ketika adanya Perkara Hasil Pilkada (PHP) maka KPU Lotim bisa jadi termohon di Mahkamah Konstitusi (MK),”tegsanya.

Ketentuannya, untuk menjadi legal standing pasangan calon (paslon) yang merasa keberatan dengan ketentuan apabila jumlah penduduk lebih dari satu juta dan dua juta maka selisih suara dengan ketentuan 0,5 persen dari selisih suara sah. Hal tersebut sebagaimana dimaksud mengenai ketentuan pengajuan permohonan pemilihan bupati/walikota pasal 158 ayat 2 UU No.10/2016 junto pasal 7 ayat 2 PMK No.5/2017 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

“Sehingga tentu saja dengan aturan tersebut masing-masing paslon untuk dapat berada di posisi aman supaya tidak terjadi perkara perselisihan pemilihan kepala daerah harus mendapatkan suara yang maksimal paling tidak selisih suara antara paslon terbanyak satu dengan paslon terbanyak dua harus melebihi 0,5 persen dari jumlah suara sah berdasarkan hasil penghitungan KPU Kabupaten/Kota,”jelasnya.

Lanjutnya, adapun untuk pemilihan gubernur, dengan jumlah penduduk dua juta sampai dengan enam juta ketentuan selisih suara sah paslon diatur sebanyak 1,5 persen sebagai legal standing untuk bisa mengajukan perkara PHP sebagai permohonan di MK. Dan tidak ada putaran kedua sesuai Undang-undang yang berlaku.

“Para pihak dalam PHP adalah pemohon paslon yang mempunyai suara sah terbanyak ke dua dan termohon adalah KPU Kabupaten/Kota/Provinsi serta para pihak terkait dalam hal ini paslon yang mempunyai suara terbanyak,”pungkasnya. (pri).

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or