Tipikor Polres Loteng Resmi Tahan Suburman

Tipikor Polres Loteng Resmi Tahan Suburman

Lombok Tengah SR : Suburman, mantan Kepala Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kab. Loteng, Prov. NTB), pada hari Senin (26/03) resmi ditahan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Loteng.

Suburman, yang kini berada di sel tahanan milik Mapolres Loteng ini terpaksa harus mendekam untuk sementara waktu guna menjalani proses hukum selanjutnya. Pasalnya, salah satu mantan pejabat perangkat desa di salah satu kecamatan terdapat di wilayah Kab. Loteng ini ditahan karena tersandung kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Langko tahun 2017.

Selain penahanan dilakukan aparat guna mempermudah proses penyidikan dan pemeriksaan lebih mendalam lagi juga oleh Tipikor Polres Loteng sendiri melakukannya karena sudah sesuai dengan prosedur hokum yang berlaku.

“Tersangka sudah mulai bisa ditahan karena kita telah memiliki cukup bukti. Penahan juga harus kita lakukan terhadap tersangka agar nantinya tidak melarikan diri dan menghilangkan alat bukti lain,” tegas Kapolres Loteng, AKBP. Kholilur Rochman S.iK, SH, MH, melalui Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP. Rafles P. Girsang.

Lanjut dijelaskan, terkait kasus ini, dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPKN) dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan adanya kerugian negara hingga sebesar Rp. 249. 506. 826. 54 Juta. Dan dari temuan hasil audit BPK RI  ternyata temuan tersebut lebih besar didapatkan daripada hasil temuan dilakukan penyidik Tipikor.

Dimana sebelumnya hasil temuan dilakukan pihak penyidik Tipikor Polres Loteng yang hanya menemukan nilai kerugian negara sebesar Rp. 184 Juta. “Dengan  ditemukannya sejumlah bukti besaran nilai kerugian negara tadi. Maka tersangka pun selanjutnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” terangnya lagi.

Terakhir dikatakan AKP. Rafles P. Girsang, atas perbuatannya tersangka pun nanti akan dikenakan Pasal 2 Ayat (1), atau Pasal 3 Undang – undang (UU) Nomor 31, Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto UU Nomor 20, Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31, Tahun 1999, Tentang Tindak Pidana Korupsi. Junto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Junto Pasal 64 Ketentuan Undang – undang Hukum Pidana (KUHP). (ang)

 

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or