Pemkab Lotim Siap Lakukan Vaksinasi Covid-19

Lombok Timur SR – Respon positif ditunjukkan Pemkab Lotim atas kedatangan vaksin jenis Sinovac dengan pernyataan siap melaksanakan vaksinasi Covid-19. Di Lotim, vaksinasi akan dimulai dari jajaran Forkopimda. Vaksinasi Lotim akan dilaksanakan pertama kali di Pendopo Bupati dan diikuti oleh seluruh Forkopimda yang berusia 18-59 tahun. Bagi Nakes, tidak mesti didahulukan. Sedangkan untuk kebutuhan vaksin, Lotim membutuhkan 1,2 juta lebih.

“Secara nasional, vaksinasi serentak dimulai 13 Januari 2021. Vaksinasi pertama kali dilakukan terhadap Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo diikuti oleh seluruh kabinet dan secara simbolis oleh Departemen Kesehatan. Kemudian diikuti pada hari Kamis, 14 Januari 2021 kemudian dengan vaksinasi terhadap Forkopimda provinsi seluruh Indonesia, mulai dari Gubernur, Wagub, Danrem, Kapolda dan lain-lain, ”kata Kepala Dinas Kesehatan Lotim dr HM Hasbi Santosa pada wartawan, Rabu (13/1).

Lanjutnya, khusus untuk Provinsi NTB, vaksinasi pada tanggal 15 Januari 2020 tersebut akan dilaksanakan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Sementara Kabupaten Lotim karena keterbatasan vaksin yang didroping, sehingg diundur hingga pekan depan.

“Kalau rencana awal, jika kita semua itu mencukupi. Maka Lotim ikut di hari Jumat tanggal 15 Januari. Posisi saat ini menunggu,” jelas Hasbi.

Sementara itu, dari 35 Puskesmas di Lotim, hanya dua Puskesmas yang belum memiliki vaksin refrigator yang jenisnya semacam kulkas namun memiliki spesifikasi khusus. Dimana untuk vaksin Covid-19 harus bisa mencapai suhu minus 10 derajat celcius. Artinya Vaksin Sinovac asal Cina ini disimpan dalam minus dua hingga minus delapan derajat celcius.

InsyaAlloh secara SDM dan Sarpras kita sudah siap, tegasnya.

Proses pengambilan, menyimpan dan melaporkannya pun, Pemda diwajibkan untuk melibatkan aparat keamanan baik dari kepolisian maupun TNI. Hal tersebut karena kebutuhan vaksin se-Indonesia mencapai 421 juta dosis vaksin dengan perhitungan dilakukan vaksinasi 189 juta penduduk Indonesia beserta cadangan 15 persen. Sementara yang sudah pasti didapatkan oleh pemerintah sebanyak 125 dosis vaksin.

“Kelangkaan inilah sehingga perlu dijaga keamanannya. Apalagi proses vaksin dua kali dengan jarak 14 hari,” pungkasnya. (Wan)

Perhatani NW Gelar Demplot Kemitraan Pertanian Organik

Lombok Timur SR – Perhimpunan Tani Nahdlatul Wathan (Perhatani NW) menggelar Demplot Kemitraan Pertanian. Program ini adalah bentuk dukungan terhadap Ketahanan Pangan Nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan hasil produksi.
“Kegiatan Demplot Kemitraan Pertanian Organik ini kita lakukan di lahan pertanian milik H. Hamdi seluas 1,5 Ha, di Dusun Tengeh Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, kata Ketua Perhatani NW Adi Kusmawan, usia kegiatan Demplot, Senin, (11 / 01).

Ketua Perhatani Adi Kusmawan, saat melakukan kegiatan Demplot di wilayah Sepit Kecamatan Keruak

Katanya, program pertanian organik untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus agar pertanian Lombok Timur tidak terdegradasi. “Apalagi dari segi dampak lingkungan dan kelestarian alam harus mengarah pada pertanian organik,” ucapnya.
Lanjutnya, demplot pertanian sehat ini menggunakan pupuk organik cair hasil industrialisasi yang dikerjasamakan dengan perkumpulan Desa Industri Mandiri (DIM) dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang dijadikan produk pertanian Perhimpunan Tani Nahdlatul Wathan. Pupuk organik cair ini merupakan produk pemulih dan penyubur tanah yang terdiri dari konsorsium 12 mikroba dalam satu media yang disebut Pupuk Organik Marolis.
“Penggunaan Pupuk Organik Cair Marolis ini sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan serta ketergantungan petani terhadap pupuk kimia,” jelasnya.
Selain melakukan demplot di Desa Sepit Kecamatan Keruak, Ketua Perhatani NW mangakui saat ini pihaknya juga melaksanakan kegiatan di beberapa tempat di Lombok Timur seperti Kecamatan Masbagik, Kec. Wanasaba, Suela dan beberapa desa di wilayah lain di wilayah Lombok Timur.
“Saat ini kami terus mensosialisasikan pertanian sehat terutama kepada jamaah NW yang berprofesi sebagai petani” tandasnya
Selaku pemilik lahan tempat Demplot, H.Hamdi menyampaikan pesan terimaksih kepada pengurus Perhatani NW karena langsung mendampingi petani dalam pelaksanaan demplot pertanian sehat.
Semoga dengan hasil demplot ini, panen gabah kami meningkat, “harapnya. (Vin)

Ruang Kasir Kantor Pos Kopang Kebakaran

Ruang Kasir Kantor Pos Kopang Kebakaran

Lombok Tengah, SR – Ruangan kasir Kantor PT Pos Indonesia (Persero) di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat terbakar, Selasa (12/1/21) pukul 13.00 wita. Diperkirakan puluhan juta uang dan arsip penting hangus dilalap api.

Kapolsek Kopang AKP Suherdi membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 wita siang. Kebakaran terjadi disaat Suparlan (50) pimpinan kantor Pos, keluar meninggalkan ruang kasir menuju toilet.

“Seusai dari toilet, Suparlan melihat kabel penghubung instalasi listrik dengan komputer yang berada di dalam ruangan sudah terbakar,” terang Herdi.

Kapolsek menambahkan, sejumlah saksi mata lainnya mendengarkan suara Suparlan meminta tolong sambil berusaha memadamkan sumber api menggunakan tabung pemadam atau pemadam kebakaran. Setelah dibantu warga sekitar, apipun berhasil dipadamkan.

“Setelah sekitar 40 menit, api berhasil dipadamkan namun sejumlah uang tunai sebesar 50 juta rupiah, satu unit komputer beserta arsip-arsip penting hangus terbakar,” katanya.

Diduga, api berasal dari kabel instalasi listrik yang menghubung kekomputer diruangan kasir, karena menurut keterangan Suparlan, bahwa saat meninggalkan ruang kasir komputer sedang dalam keadaan hidup.

Akibat kebakaran tersebut, kopang kecamatan PT Pos Indonesia (Persero) mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000, – (Enam puluh juta rupiah). (Ang)

Desa Dasan Borok Jadi Desa Pertama Launching BUMDes sebagai Supplier BPNT

Lombok Timur SR- Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga Lotim menjadi desa pertama yang melaunching BUMDes sebagai supplier BPNT dari 20 desa yang menjadi percontohan yang dicanangkan Bupati Lotim beberapa bulan lalu.

Kades Dasan Borok, Angga Sarimah mengatakan, menyambut baik program Bupati yang membuat BUMDes menjadi supplier BPNT untuk KPM yang ada di wilayah masing-masing. Untuk Desa Dasan Borok terdapat sekitar 188 KPM dari BPNT ini.

“Hari ini kami melaunching BUMDes menjadi supplier BPNT untuk mewujudkan arahan Bupati beberapa waktu lalu. Dengan atau tanpa mengurangi dan merugikan pihak manapun, karena supplier yang sudah ada juga kami ajak berkerjasama untuk pengadaan itemnya,” kata Angga, Selasa (12/01).

Angga juga menambahkan, isi paket itu akan dikerjakan oleh BUMDes dengan mengakomodir UMKM dan pengusaha yang ada di Desa Dasan Borok dan isi paket itu sesuai dengan permintaan dan kebutuhan KPM.

“Isi dari paket itu sesuai permintaan dan kebutuhan dari KPM. Misalnya bulan ini mereka meminta daging sapi, ya kita potongkan sapi yang kita beli dari peternak yang ada di Desa Dasan Borok ini. Lalu bulan depan mungkin bosan dengan daging sapi dan mereka minta daging ayam, kita belikan ayam dari peternak yang ada di desa kami,” imbuhnya.

Ia juga melihat kebijakan Bupati dalam menunjuk BUMDes sebagai supplier sangat tepat karena dengan demikian barang -barang yang masuk dalam paket BPNT dapat kita jamin kesegaran dan kebaikannya dan tidak akan ada lagi KPM yang akan mendapatkan barang kadaluwarsa.

Sementara itu, Camat Suralaga Agus Masrihadi mengapresiasi langkah cepat Kades Dasan Borok yang mewujudkan keinginan Bupati yang menjadikan BUMDes sebagai penyalur BPNT dengan mengakomodir potensi UMKM dan pengusaha yang ada di desa.

“Bumdes Desa Dasan Borok ini menjadi desa pertama yang di Kecamatan Suralaga yang melaunching BUMDes menjadi supplier sesuai harapan Bupati. Bahkan mungkin ini yang pertama di Lotim,” kata Agus.

Agus juga menyambut baik pola kerja dari BUMDes Desa Dasan Borok sebagai penyalur BPNT dimana isi dari paket ditentukan melalui musyawarah dengan KPM sehingga apa yang menjadi kebutuhan KPM itu akan dipenuhi oleh BUMDes.

“Pola kerja BUMDes Dasan Borok ini cukup bagus, dimana isi paket BPNT ditentukan oleh KPM. Sehingga saya yakin tidak akan ada lagi komplain dari KPM dan perputaran uang di Desa Dasan Borok saja,” tandasnya.(wan)

Fasilitasi Hearing GTKHNK, Dewan Lobar Akan Datangi BKN Regional Bali

 

Lombok Barat SR – Puluhan Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori usia 35+ tahun audiensi ke DPRD Lombok Barat. Mereka meminta dukungan dari lembaga legislatif tersebut, agar bantu menyuarakan GTKHNK 35+ menjadi prioritas agar terakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Selasa 12/1.

Forum audiensi GTKHNK 35+ di ruang sidang utama DPRD Lobar tersebut, ditetima langsung Wakil Ketua l Hj. Nurul Adha Muharrar S.Th.I, Anggota Komisi lV Lalu Irwan, Kepala Bidang BKDPSDM Pengadaan Penempatan Fasilitas Purna Tugas, L Suastariadi Handayani dan Kepala Bidang TKD Dikbud H. Ahmad Suja’i.

Ketua GTKHNK Mahsyun meyebutkan, hearing hari ini merupakan hearing yang ke dua. Karena di hearaing yang pertama tujuan kita minta ke DPR untuk memperjuangkan kita menjadi PNS bagi guru honor yang usia 35+ bagi yang sudah masuk Dapodik. Tapi karena regulasi pemerintah sekarang tidak ada lagi pengangkatan PNS untuk 2021 dan dialihkan ke P3K sebanyak satu juta orang.

Suasana Hearing Oleh GTKHNK Saat Menyampaikan Aspirasi Terkait Harapan DPRD Lombok Barat. Puluhan Perwakilan Guru Honor ini Meminta Agar Bisa Diprioritas Untuk Diakomodir Sebagai P3K

Makanya GTKHNK 35+ hearing lagi agar bisa diprioritaskan, karena pada rekrutan P3K ini semua bisa diakomodir bagi guru honor yang penting masuk Dapodik. Jadi tidak melihat umur dan masa pengabdian.

“Artinya kami yang usianya sudah tua ini dituntut untuk bersaing sama yang muda. Kalau begini kan bukan prioritas lagi,”paparnya.

Untuk itu lanjut Mahsyun, pihaknya menuntut Pemerintah Daerah agar memperjuangkan agar GTKHNK 35+ ini bisa dijadikan prioritas bahkan tanpa tes lagi. Bayangkan saja, untuk kita di Lobar terdapat 573 orang usia 35+. Kalau kita tereliminasi dari P3K tahun ini, otomatis akan tergeser dan tereliminasi. Ini bisa menjadi masalah.

“Kami sangat berharap kepada Pemda membantu agar bisa diprioritas mendapat (P3K),” pintanya.

Mengenai regulasi pengangkatan P3K dari pusat sudah dipahami. Hanya saja masih ada galau dan keraguan pasal data. Misalnya terdapat 1.828 data yang diusulkan, tapi apakah bisa menjamin nama nama GTKHNK35+
dari data yang ada.

“Sebab kami ini banyak yang rata rata diatas 10 tahun yang sudah mengabdi dan masuk Dapodik semua,” terang dia.

Wakil Ketua l DPRD Lobar Hj Nurul Adha dan komisi IV DPRD Lobar Menangapi permintaan GTKHNK.
Kalangan DPRD mengaku jika penerimaan P3K itu menjadi kebijakan pusat. Daerah tak memiliki kewenagan untuk menentukan itu. Meski demikian Hj Nurul mengatakan akan berusaha memperjuangkan aspirasi para guru itu. politisi PKS itu bahkan menegaskan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) memprioritaskan 573 anggota GTKHNK+35 itu masuk formasi P3K Lobar.

“Data yang 500 sekian itu harus diprioritaskan. Dan akan kami susul dengan surat agar terus ditindaklanjuti,” tegas Nurul.

Demi mengawal aspirasi para guru itu, dalam waktu dekat ia bersama dengan komisi IV akan datang ke BKN Regional Bali. Disamping ia meminta pengurus GTKHNK itu terus berkoordinasi dengan Dikbud untuk memastikan sudah terakomodir 573 guru itu.

Anggota Komisi lV Lalu Irwan menyebutkan, mestinya Dikbud menunjukan keberpihakan ke kawan kawan tenaga pendidikan ini. Namun lanjut dia, kepada tenaga pendidikan yang ada tetap harus mengedepankan aturan minimal 20 tahun dan diatas 35 tahun dengan harus terdaftar di Dapodik.

Kalau memang data Dapodik ini menjadi salah satu syarat agar teman teman ini yang belum masuk data Dapodik agar bisa diselesaikan dan diprioritaskan.

“Mekanismenya sederhana, dari pusat memberikan data kepada daerah dan Daerah yang mengusulkan berdasarkan kebutuhan,” tegasnya.

Kalau bisa kebutuhan kebutuhan ini, kepada teman teman tang sudah pukuhan tahun mengabdi. Mereka harus mendapat peluang karena faktor umur.

“Harapan kami kepada Dikbud tolong agar dapat diprioritaskan, kalau tidak kami akan berteriak,” tekan dia.

Ketua Komisi lV H. Jumarti mengatakan, yang baru ini dirinya telah mengikuti Rakor Penyusunan Informasi P3K bahwa, yang terdata dari 1762 merupakan formasi guru kelas dan guru Mapel lainnya. Untuk Lombok Barat dari data 1828 orang terdapat 66 formasi Pendidikan Agama Islam (PAI). Angka ini karena BKDPSDM telah melakukan penyusunan eformasi. Namun bagi daerah yang telah menyusun eformasi dan PAI tidak bokeh ditambah dan bokeh dikurang. Artinya mengakui formasi PAI.

“Jadi untuk Lobar tidak usah khawatir karena ada sekitar 66 formasi guru agama,” terangnya. (w @ N)

Diduga Selingkuh, Pria Ini Nyaris Dihakimi Massa

 

Lombok Tengah, SR – Seorang Pria S (29) warga Dusun Sepit Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah diamankan Polisi karena nyaris dihakimi massa, Minggu (10/1/21).

Lentaran nyaris dihakimi massa diduga selingkuh dengan seorang perempuan yang sudah mempunyai suami. Perempuan itu yakni D (21) warga Dusun Sinah, Desa Pengembur Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP I Putu Agus Indra mengatakan, peristiwa tersebut berawal dari suami D yang belum lama ini baru pulang dari Malaysia, dan menemukan bukti rekaman rekaman mesra catatan suara antara D dengan S.

“Hubungan terlarang mereka terbongkar setelah suami D menemukan rekaman percakapan Voice Note whatsapp antara D dengan S,” kata Agus, Senin (11/01).

Hal itu memicu amarah suami D dan keluarganya. Rumah beserta mobil Dump Truck milik S, sempat menjadi pelampiasan kemarahan suami D dengan keluarganya. Tidak berhenti disitu, S juga sempat dicari dan akan diamuk massa, beruntung personel Polsek Pujut di Back Up personel Polres Lombok Tengah dengan sigap langsung mengevakuasi S ke Mapolres Lombok Tengah.

“S berhasil diamankan oleh personel menuju Polres, namun Rumah dan Dump Truk miliknya sempat jadi sasaran amarah keluarga suaminya D,” terang Kasat Reskrim.

Lanjut Agus, dari keluarga masing-masing pihak meminta bahwa permasalahan perselingkuhan tersebut agar diselesaikan melalui hukum adat yang berlaku di Desa Pengembur. Tentunya dengan melibatkan masing-masing keluarga beserta para tokoh masyarakat setempat, mengingat dari kedua belah pihak masih ada hubungan keluarga.

“Permasalahan itu langsung diselesaikan secara hukum adat atau awik-awik Desa,” pungkasnya.

Alhasil, untuk kedua pelaku perselingkuhan dikenakan denda adat berupa uang sebesar 5 Juta rupiah beserta sanksi sosial, bahwa yang bersangkutan harus dikeluarkan dari Desa Pengembur seumur hidup.

“Dari hasil musyawarah adat, disepakati bahwa yang bersangkutan sudah dikenakan denda adat dan sanksi sosial sesuai aturan hukum adat yang berlaku di Desa Pengembur,” ungkap Kasat Reskrim.(ang)

Pasca PNS Terjerat Narkoba, Jajaran Dikes Sepakat Lakukan Tes Urin

 

Lombok Barat SR – Pasca tertangkapnya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) nakal oleh Tim Opsnal Polres Mataram Rabu, (06/01) lalu, Dinas Kesehatan Lombok Barat mendadak akan melakukan tes urin kepada seluruh jajaran dan karyawan yang ada. Perihal tersebut dilakukan menyusul tertangkapnya salah seorang staf tenaga kesehatan di salah satu Puskesmas Sesela.

Diketahui, INA dan dua orang teman lainnya yang diduga ikut terlibat dan kedapatan membawa Barang Bukti (BB) jenis ekstasi dengan berat 3.60 gram beserta uang tunai sebesar Rp13.428.000. Alhasil, ketiganya diamankan polisi di jalan Umarmadi Lingkungan Karang Pendem, Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram hari lalu.

Sekdis Dikes Lobar, Arief Suryawirawan yang dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan informasi perihal dugaan keterlibatan salah satu staf PNS disalah satu Puskesmas yang ada di Sesela.

“Dia itu PNS, sebagai petugas Promkes di Puskesmas Sesela” ungkapnya saat dikonfirmasi,  di ruang kerjanya, Kamis (07/01).

Oknum yang bersangkutan diakuinya telah bekerja di sana selama kurang lebih satu tahun sejak Puskemas Sesela mulai dioperasikan. Pihaknya mengaku justru baru mengetahui informasi tersebut saat dikonfirmasi oleh wartawan. Sehingga pihaknya langsung turun untuk mengecek kebenarannya ke Puskesmas bersangkutan.

“Tadi saya turun, langsung saya tanya Kapala Puskesmas. Saat diantunjukkan fotonya, saya tersentak kaget saat mengetahui orangnya,” ujarnya.

Dikes sendiri lanjut dia, tentu akan memberi penegakan disiplin kepegawaian yang akan diserahkan ke BPKDPSDM Lobar. Karena hukum harus tetap dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada.

“Kami serahkan ke BKDPSDM, menunggu ada laporan resmi mungkin ya” imbuh dia.

Guna mendeteksi dan nengantisipasi hal serupa, ia mengaku pihaknya berencana untuk melakukan tes urin ke seluruh staf dibawah naungan Dikes Lobar.

“Kami bersama teman-teman di Dikes sudah berdiskusi dan memungkinkan untuk melakukan tes urin,” paparnya.

Sebenarnya aku Arif, sejak tahun 2020 lalu pun, diakuinya Dikes sudah menerapkan kewajiban untuk tes urin bagi setiap karyawan baru di Dikes.

“Kami berharap ke depannya jangan sampai ada lagi karyawan Dikes yang terjerat persoalan seperti itu, pungkasnya. (w@N)

Dewan Minta Pemkab Sertakan Analisa Investasi

 

Penyertaan Modal Terancam Tak Bisa Dieksekusi

Lombok Barat SR – Dewan membebankan kepada Pemkab Lombok Barat agar menyerahkan analisis investasi dan analisis bisnis dari BUMD. Pasalnya, hingga kini Raperda penyertaan modal yang dibahas di DPRD belum disetujui.
Merujuk pada aturan yang tertulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 4 tahun 2020 tentang penyusunan baru APBD 2021.

Namun, jika demikian Pemkab tak bisa penuhi peraturan Kemendagri, dipastikan nggaran Penyertaan Modal untuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lombok Barat (Lobar) di APBD 2021 terancam tak bisa tereksekusi.

“Seharusnya Pemkab jangan menggunakan adat segala sesuatu langkah pemerintahan. Artinya, jangan menggunakan 10 tahun penyertaan modal sampai hari ini padahal ada aturan yang baru, yakni wajib menyertakan analisis investasi, ”jelas Ketua Pansus Penyertaan Modal, Indra Jaya Usman, Kamis (07/01).

Menurutnya, permasalahannya sekarang bukan pada berapa besaran penyertaan modal yang diberikan kepada BUMD itu. Namun syarat untuk penyertaan modal sesuai Permendagri itu yang harus dipenuhui. Termasuk juga modal dasar BUMD yang harus disetorkan ke daerah. Jumlahnya pun mencapai puluhan miliar.

“Pertanyaan kami, kapan ini bisa mewajibkan? kan itu harus jelas, karena berkaitan dengan peningkatan APBD kedepannya, ”ungkapnya.

Pihaknya tidak ingin berbicara seperti badan stempel ketika diusulkan Raperda oleh Pemda langsung disetujui. Karena tidak bisa hanya memasukan Perda penyertaan modal untuk terus diketok DPRD. Harus ada analisis investasi yang jelas akan dibahas pihaknya. Karena Perda itu pembantuan selama 5 tahun dan pembantuan berapa yang harus disetorkan ke daerah, jarak tahun hingga lainnya. Seperti yang dilakukan kabupaten lain di Indonesia.

“Di Lobar mendraf seperti itu saja mana? Apa yang mau disahkan (Perda),” herannya.

Selain itu dalam penyertaan modal itu tak hanya melulu mengenai dana segar. Adapula evaluasi aset yang sudah disertakan modal. Dengan melakukan evaluasi aset, bisa diketahui nilai kekayaannya, sehingga semakin sehat kondisi BUMD. Selain itu untuk melihat kapitalisasi cadangan, sehingga Pemkab bisa menyiapkan BUMD yang sudah bagus, kemudian setiap tahun bisa dihitung sebagai penyertaan modal.

“Tempuh jalur ini juga jangan hanya mengandalkan aset dan uang, kalau terus diandalkan habis uang dan aset daerah ini,” tegasnya.

Jika sampai dokumen analisis investasi ini tidak dipenuhi Pemkab Lobar, dipastikan Perda penyertaan modal tak akan diketok.

“Otomatis dampaknya dana penyertaan modal yang sudah dimasukkan dalam APBD murni 2021, tidak bisa dieksekusi. Ini sudah sesuai aturan,” tegas politisi Demokrat itu kembali.

Mengenai layak atau tidak layak BUMD ini menerima penyertaan modal? Indra semua BUMD layak untuk mendapatkan penyertaan modal. Dari enam BUMD terdiri dari PT AM Giri Menang, Bank NTB Syariah, PT Tripat, BPR NTB Lombok Barat, BPR Layar B dan PT Jamkrida. Hanya di PT AM Giri Menang yang akan diberikan penyertaan modal dalam bentuk uang, sedangkan untuk BUMD yang lainnya akan diberikan penambahan modal dalam bentuk aset. (w @ N)

Amankan Aset, Masyarakat Desa Lembuak Akan Buat Sertifikasi

 

Usai Dimenangkan Putusan Majelis Hakim

Lombok Barat SR – Pasca dimenangkan perihal sengketa aset tanah Desa oleh pihak Pengadilan Negeri Mataram melalui sidang putusan Majelis Hakim Rabu (06/01). Sementara masyarakat Desa Lembuak masih menunggu lanjutan apakah penggugat akan naik banding atau tidak.

“Nanti seperti apa lanjutannya, kami siap. Kita tunggu saja,” ujar Ketua Tim Pengamanan Aset Desa Lembuak H. Sabirin, Jumat (08/01).

Kedepan, langkahnya akan melakukan pengamanan dengan sertifikasi. Hal ini menjadi langkah efektif agar lebih aman. Insya Allah, dengan putusan yang ada, dalam waktu tiga atau empat hari lagi, soal aset ini akan disertifikasi agar lebih aman.

“Kewajiban kami tentu akan mengamankan aset desa ini,” tegas dia.

Terkait putusan pengadilan yang sudah memenangkan Desa Lembuak, kata dia, sangat bersyukur dan mengapresiasi keputusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Mataram. Ini artinya, bukti kepemilikan aset ini kuat dan benar adanya yakni milik desa.

“Kami bersyukur dan sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya persoalan aset yang dimaksud,” ucapnya.

Kalau memang persoalan ini disudahi ya kita sudahi. Namun jika masih ada upaya proses lanjutan dengan naik banding dirinya mempersilakan dan itu hal yang wajar.

Silakan saja, itu hak nya penggugat. Kalau ada banding kami akan memperkuat pendampingan hukum,” tuturnya.

Pada prinsipnya, yang namanya aset desa tetap kami perjuangkan dan tetap akan dipertahankan.

“Kami semua sebagai masyarakat Lembuak tetap komit. Namanya aset desa tetap kami akan kembalikan ke desa,” tegasnya lagi.

Menurut Sabirin, jika semua persoalan aset ini tuntas dan terselesaikan, pihaknya akan mendorong dan bersinergi kuat agar, masyarakat aset tanah desa akan dikelola dan digarap untuk kontribusi PADes. Sebab, dari awal lanjut dia, BUMDes yang sudah terbentuk, akan maksimalkan pemanfaatan lahan yang dimaksud dengan menjamin adanya sarana dan prasarana.

“Misalkan pertokoan nanti sudah barang tentu bisa menghasilkan pendapatan desa oleh pengurus BUMDes. Pastinya akan memberdayakan masyarakat,” pungkasnya. (Iw@N)

Ada Apa? Polisi Razia Polisi di Mapolres Lombok Utara

 

Lombok Utara, SR – Guna pendisiplinan anggota Bidang Propam Polres Lombok Utara (Lotara) melaksanakan razia Gaktiblin di depan pintu masuk Mako Polres yang dipimpin langsung Kasi Propam IPDA Mulyadi bersama 8 anggota Provost dan 2 anggota Paminal Polres Lotara, Senin (11/01) .

Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah, SH memerintahkan kepada Kasi Propam melalui Surat Perintah, Nomor Sprint / 17 / I / HUK 6.6 / 2021 dalam rangka penegakan disiplin bagi anggota polri.

Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah, SH melalui Waka Polres Lotara Komisaris Polisi Setia Wijatono, SH menyampaikan ratusan personel Polri anggota Polres Lombok Utara dihadang di pintu masuk Makopolres Lotara untuk dipriksa kelengkapan surat- surat seperti SIM, STNK Kartu Anggota, kelengkapan sepeda motor dan sikap tampang mulai dari kerapian, rambut dan gampol.

“Dalam razia yang dilaksanakan pagi ini tidak ditemukan saja yang fatal bagi anggota Polri Polres Lotara. Hanya beberapa ditemukan anggota yang memiliki sikap tampang yang memiliki rambut kurang rapi dan dilakukan teguran dan tindakan fisik di tempat,”.

Lebih Lanjut Kasi Propam Polres Lotara IPDA, Mulyadi menyampaikan Ini adalah bentuk pengawasan bagi anggota polri dari bidang propam.

“Razia like this is not only for society saja namun jika ada anggota polri yang kedapatan tidak memiliki kelengkapan dokumen dan surat lengkap maka akan di kenakan sangsi 2 kali lipat karena sejatinya anggota Polri harus memberikan contoh dan tauladan kepada masyarakat untuk taat kepada aturan hukum yang berlaku , “pungkasnya. (zett)