Sunariyawan Reses, Warga Butuh Penataan Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi
Lombok Tengah SR – Pelaksanaan Serap Aspirasi (Reses), adalah salah satu program legislatif, dalam mengumpulkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Salah satunya Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng), H. Sunariyawan Dapil Kopang Janapria Loteng.
Kepada Suara Rinjani kemarin, politisi Hanura ini mengatakan, program reses sebagai salah satu program anggota dewan, dalam menggali harapan dan keinginan masyarakat, ia tidak sia siakan.

(lebih…)

Desa Kilang Pertahankan Budaya Gotong Royong

Lombok Timur, SR – Budaya gotong-royong yang mulai luntur di masyarakat akibat terpaan zaman nampaknya tidak berlaku bagi warga Desa Kilang Kecamatan Montong Gading. Sebab kegiatan gotong royong terus dilestarikan hingga saat ini. Pihak Pemdes Kilang, bersama-sama masyarakat, pemuda karang taruna, melakukan kegiatan gotong royong pembukaan jalan baru sepanjang 600 meter dengan lebar 2,5 meter di dusun Kilang Utara dan Dusun Gunung Malang beberapa waktu lalu.
Kepala Desa Kilang, Lalu Suparlan, saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (12/10), mengatakan, sesuai dengan slogan pemerintah desa, ‘Gotong Royong Membangun Kilang’. Aktifitas gotong royong yang dilakukan pada bulan lalu akan menjadi kegiatan rutin masyarakat dengan harapan adanya jalan baru akan mempercepat akses perekonomian masyarakat.
“Dalam pembebasan lahan jalan baru tersebut, pemilik lahan menghibahkan ke pemerintah desa, sehingga dapat kita perkirakan nilai swadaya dari masyarakat sekitar Rp.500 juta” ungkapnya.
Apalagi lanjutnya, gotong royong itu diikuti ribuan masyarakat dari lima dusun yaitu: Kilang Utara, Kilang Selatan, Bendung Utara, Bendung Selatan dan Gunung Malang.
Lebih lanjut Lalu Suparlan, menambahkan, kita juga akan membuat unit usaha baru di Bumdes ‘Kilang Besopoq’ dalam bidang penggemukan sapi, membuat kerupuk, ampang lele, kopi bubuk belut dan kerajinan ketak.
“Kita sudah bekerjasama dengan PT.Rajawali untuk penyiapan tenaga jasa pengamanan/security, perwakilan Lotim di desa kilang. Untuk sosial kemasyarakatan kita punya program santunan Rp.150.000/Rp.200.000 bagi warga yang meninggal dunia, sunatan dan pernikahan,”jelasnya.
Ada juga program pemasangan Kwh listrik bersubsidi untuk masyarakat miskin/tidak mampu kita subsidi setengahnya. “Untuk kedepannya kita akan membangun pasar desa, supaya masyarakat ada tempat berjualan husus, tidak lagi di pinggir jalan,”pungkasnya. (pri).

Akkor a férfi egy szexuális klasszisnak gondolhatja magát a hölgytársaságban és Viagra szedése ma már széles körben elterjedtnek mondható vagy az egyik verzió, ártalmatlan, a Vardenafil ára jutányos oldalunkon. A féléves tesztidőszak végén egyértelműen kiderült vagy miután nem a szokásos, specialisgyogyszertar.com hanem puha tabletta.

Nahdlatul Wathan Terdepan Menjaga Keutuhan NKRI

Mataram SR – Organisasi Nahdlatul Wathan adalah organisasi Islam terbesar di provinsi Nusa Tenggara Barat yang kiprahnya dirasakan bangsa Indonesia secara umum, dalam menjaga keutuhan bangsa. Hal ini terlihat peran dan sepak terjang pendirinya yang ikut meletakan pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia di awal kemerdekaan Republik Indonesia. Atas jasanya, Pendiri ormas yang disingkat NW ini (Maulanasyaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) pada 9 November dianugrahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Jokowi.

Di bawah kepemimpinan Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH M Zainuddin Atsani, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), kiprah itu terus dipupuk dan dijaga hingga saat ini.

“Kita (NW) akan tetap setia kepada NKR dan Pancasila sebagai sebuah konsensus pendiri bangsa ini. Itulah sebabnya kita akan menggelar Webinar kebangsaan bersama Mendagri dan para pakar dan tokoh,” kata Tuan Guru Bajang Zainudin Atasni, melalui press realese, Selasa (23/02).

Ketua Panitia Webinar Kebangsaan Dr. H Sayid Ali Jadid, mengatakan pada Webinar Kebangsan ini kami mengangkat tema  “Peranan Ormas Islam Dalam Menjada Keutuhan NKRI Berdasarkan Pancasila,” ungkapnya.

Ali Jadid, menambahkan, adapun pembicara kita hadirkaan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, APH, Praktisi Hukum, dan para tokoh Islam. Sehingga Webinar ini akan menghasil output yang jelas bagaimana peran ormas Islam baik dari perspektif negara dan Islam.

“Webinar ini dilaksanakn pada Rabu 24 Februaru 2021 pukul 09-13.00 WITA dan terbuka untuk umum melalui link zoom : 88011533234 dengan pasword; pbnw21,”pungkasnya.

Sebelumnya juga sudah dilakukan Webinar Nasional yang dilaksanakan Persatuan Tani Nahdlatul Wathan (Perhatani NW), Musyawarah Kerja Perdana Persatuan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan (Pesan NW), Lembaga Amal, Zakat, Infaq Shadaqah, Wakaf dan Hibah Nahdlatul Wathan (LAZAH NW) dan Lembaga Aset Nahdlatul Wathan. (sr)

Ikuti UKW, 49 Wartawan Muda dan Madya Dinyatakan Kompeten
Mataram SR – Setalah menjalani masa pengujian Uji Kompetensi Wartawan selama dua hari, 20-21 Februari 2021 di Hotel Golden Palace Mataram, sebanyak 49 wartawan dinyatakan berkompetensi sebagai wartawan Muda dan Madya. Dari total sebanyak 54 wartawan yang seharusnya diuji.
“Ada 5 peserta mengundurkan diri karena alasan sakit dan lainya,” kata Direktur UKW Fakultas Ilmu Kokunikasi Universitas Prof. Dr Moestopo (Beragama) Jakarta, Dr Wahyudi saat penutupan UKW, Minggu (21/02).
Lanjut Wahyudi, proses penjaringan peserta UKW melalui penyeberan pendaftaran via online, kemudian seleksi administrasi lalu kegiatan pra UKW dengan melakukan pelatihan dan post test.
“Dari 77 pendaftar 60 peserta lolos administrasi, yang kemudian mengikuti pelatihan dan post test. Dari 60 Peserta Diklat 54 lulus untuk mengikuti UKW,” jelasnya.
Kata Wahyudi, kegiatan UKW ini difasilitasi Dewan Pers, dan Universitas Prof. Dr Moestopo (Beragama) Jakarta, ditunjuk sebagai penyelenggara. Kemudian kami berbagi dengan PWI NTB tentang peserta UKW.
“Sebanyak 29 peserta di tangan Universitas Prof. Dr Moestopo (Beragama) Jakarta, 20 peserta PWI,” ujarnya.
Ketua PWI NTB Nasrudin, mengaku sangat bahagia dengan peserta yang sangat tinggi sehingga semua yang ikut UKW dinyatakan kompeten.
“Setelah anda semua dinyatakan kompeten, maka tanggung jawabnya semakin besar. Jadi berdeda dengan wartawan yang belum kompeten itu. Makanya harus menjaga kredibilitas dan martabat jurnalis itu. Harusnya lebih beretika dan lembut dalam berprilaku di lapangan,” imbuhnya.
Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun
berpesan kepada wartawan yang sudah memiliki kompetensi untuk melaksanakan Undang-Undang Pers dengan sebaik-baik-baik dalam semua hal.
“Anda semua yang kompeten ini namanya akan masuk di link Dewan Pers. Semua kegiatan dan tindak tanduk Anda terpantau. Jika melakukan tugas berat kartu UKW anda bisa dicabut,” tegasnya. (Sr1)

Sebut NTB Beruntung, Ini Kritikan Pedas Dewan Pers Kepada Media NTB

 

Mataram SR – Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun melontarkan kritikan kepada pers yang ada di NTB terkait pemberitaan Sirkuit Mandalika Lombok yang kerap mengabaikan sisi konfliknya.
“Teman-teman (media) di NTB ini negatif saja, penggusuran saja diberitakan. Apa iya NTB seperti itu? Saya pikir banyaklah hal-hal yang positif bisa diangkat tentang KEK Mandalika itu, ” kritiknya saat penutupan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar atas kerjasama Dewan Pers, Universitas Prof. Dr. Moestofo (Beragama) Jakarta dan PWI NTB di Hotel Golden Palace, Minggu, (21/02).

Hendry menambahkan, media di NTB terus mengangkat saja di sekitar KEK Mandalika masalah keluarga, bertengkar karena lahan. Lahan belum dibayar dan hal lainya yang membuat citra NTB kurang baik.
“Hal-hal itu bernilai kecil jika dibandingkan dengan potensi besar ekonomi yang sudah ada di depan mata. Persoalan keluarga, soal lahan pasti bisa dituntaskan di tingkat daerah,” tegasnya.
Menurut Hendry, harusnya teman-teman di NTB mengangkat sisi positif dan punya dampak pengembangan ekonomi besar yang sudah ada di depan mata.
” Ayolah teman-teman buat berita positif. Kalau ada masalah ganti rugi lahan yang belum tuntas, tidak apa-apa juga diberitakan. Tapi, kan ada sisi lain yang lebih besar manfaatnya untuk diangkat. Kita mendukung kepentingan publik.Media tidak mendukung siapa-siapa. Dan ingat, media itu menjalankan undang-undang, ” tandasnya.

Bagi Hendry, NTB adalah salah satu provinsi yang beruntung di Indonesia. Karena provinsi ini memiliki magnet besar pariwisata dan ekonomi sebagai tuan rumah penyelenggaraan balap motor bergengsi di dunia, MotoGP.
NTB ini beruntung sekali punya Sirkuit Mandalika. Semua provinsi ingin mendapat kesempatan, tapi hanya NTB yang dapat. Apapun itu, NTB yang beruntung. Dampak ekonominya luar biasa, pasti itu, ” ujarnya.
Karena itu, Dewan Pers mendorong media-media di NTB membuat agenda pemberitaan terkait penyelenggaraan MotoGP pada Oktober 2021 ini.
“Coba disetting pemberitaannya dari sekarang, kurang dari 10 bulan menjelang perhelatan MotoGP ini apa persiapannya, bagaimana menyambutnya dengan peningkatan peluang ekonomi. Mulai dari sisi UMKM, transportasi, penginapan, makan minum, serta dampak ekonomi lainnya,” imbuhnya. Selama ini, itu yang luput dari media sorotan. Karena fokusnya kabar buruk adalah kabar baik, ” pungkasnya. (Sr1)

 

Perhatani NW Gelar Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak

Lombok Timur SR – Perhimpunan Tani (Perhatani) NW, menggelar Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak bagi petani milenial di Balai Pelatihan Perhatani NW di Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani, Ahad, (21/02).

Ketua Perhatani NW Adi Kusmawan, dalam sambutannya, kegitan pelatihan ini dikuti 20  petani/peternak milenial. Tujuannya adalah menggerakkan anak-anak muda menjadi peternak milenial dengan pendampingan dan sentuhan teknologi.

“Ketika petani milenial bergerak, insya Allah teknologi-teknologi terbarukan akan cepat dirasakan oleh petani/peternak kita,” ucapnya.

Dikatakan Adi, pelatihan ini dilaksanakan selama 1 hari, yang terdiri dari dua sesi yakni sesi materi dan sesi praktik dengan dipandu oleh trainer berpengalaman dari kalangan praktisi yang memang bergelut dalam bidang peternakan.

“Semoga pelatihan ini dapat memunculkan inovasi anak-anak muda dalam mensejahterakan masyarakat dalam sektor peternakan,”harapnya.

Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lombok Timur, melalui Kabid Keswan dan Kesmapet drh. Hull Tatang menjelaskan bahwa pakan adalah faktor utama yang mendukung produktifitas sebuah peternakan.

“Inovasi teknologi sangat penting dilakukan guna memenuhi ketersediaan pakan ternak, khususnya saat musim kemarau, dan upaya pemenuhan kebutuhan gizi ternak baik ternak kambing maupun sapi agar mencapai produksi yang maksimal” tegasnya.

Menurut Tatang, dengan perkembangan teknologi saat ini sudah seharusnya tidak sekadar memberi makan ternak, namun, bagaimana agar hewan ternak ini misalnya, sapi mendapatkan gizi yang cukup agar berat badannya naik dengan cepat, sehingga perlu diberikan makanan tambahan.

“Melalui bintek dan sentuhan teknologi kepada para peternak muda ini dapat melahirkan Kader Desa dalam bidang peternakan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” pungkasnya.(vin)

 

PESAN NW Gelar Muker Perdana Via Offline dan Online

Lombok Timur SR – Tidak terpaku dengan pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia, Perhimpunan Pesantren Nahdlatul Wathan (PESAN NW) menggelar Musyawarah Kerja di Pondok Pesantren Darul Abror NW Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat, Sabtu, (20/02). Acara tersebut di ikuti para pimpinan Pondok Pesantren NW se Nusantara, baik hadir secara langsung maupun secara virtual.

“Pengurus Pesan NW dan pimpinan pondok yang dari luar daerah mengikuti musyawarah kerja ini via zoom meeting,” kata Sekretaris Pesan NW, Hurna Wijaya, M.Sy.

Dikatakan Hurna, dalam rapat kerja perdana ini dirumuskan tata kelola dan tata administrasi dan alat kelengkapan Pesan NW. Dibahas juga tentang program kerjamasing-masing divisi yang terdiri dari Divisi Jaringan dan Kerjasama, Divisi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, Divisi Kajian dan Pengembangan Kurikulum Pesantren, dan Divisi Penerangan dan Dakwah.

Ketua Pesan NW, Dr. H. Sayid Ali Jadid Alydrus, M.Pd. dalam sambutannya menjelaskan bahwa skala prioritas program kerja Pesan NW adalah menyusun dan melengkapi struktur organisasi Pesan NW di tingkat wilayah di semua provinsi se Indonesia yang sudah ada PW NW nya juga di tingkat daerah di tiap kabupaten kota.

“Penting sekali di Pesan NW ini untuk kita saling ta’aruf dalam arti luas, ta’aruf visi, ide, gagasan, pengalaman dan lain-lain,”ucapnya. “Prioritas lainnya adalah melakukan pendataan pesantren dan membuat direktorinya secara terpadu untuk memudahkan pembinaan,”sambungnya.

Ketua Umum PBNW Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH. Muhammad Zainuddin Atsani dalam sambutanya melalui virtual saat membuka acara Muker Pesan NW, mengharapkan Pesan NW akan menjadi ujung tombak kemajuan pesantren NW, mengingat NWDI/NBDI/NW lahir dari embrio pesantren yakni pesantren al Mujahiddin.

“Kehadiran Pesan NW menjadi sangat strategis untuk mengawal kemajuan pesantren Nahdlatul Wathan terutama pasca lahirnya uu no 18 tahun 2019 tentang peantren,” ungkapnya.

Musyawarah Kerja Pesan NW ini dihadiri juga Sekjend. PBNW Prof DR. TGH Fakhrurrazi MA, dan anggota PBNW lainnya. Pada Muker Pesan NW perdana ini mengusung tema “PESAN NW Menuju Daya Saing Global” (vin)

KPU Tetapkan Pathul – Nursiah sebagai Bupati dan Wabup Loteng

 

Lombok Tengah, SR -Setelah proses gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kab.Loteng, Prov. NTB) tahun 2020 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Terpilih.

HL. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. HM. Nursiah, S.Sos. MM ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Loteng periode 2021-2025. Kegiatan penetapan tersebut berlangsung di Hotel Illira Lite Desa Penujak Kecamatan Praya Barat, Kamis (18/02).

Saat itu, dijelaskan, Ketua KPU Loteng, Lalu Darmawan, kalau penetapan itu dilakukan berdasarkan hasil putusan MK tanggal 15 Februari 2021. Sehingga pihaknya melakukan rapat pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2020.

“KPU menetapkan pasangan calon nomor urut 4 HL. Pathul Bahri dan HM. Nursiah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Loteng dengan jumlah suara 199. 299 atau 38,14 persen dari total suara sah,” jelasnya.

Selanjutnya, berita hasil penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut akan diserahkan ke DPRD Loteng sebagai bahan pengajuan pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur NTB.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menyampaikan, dari 7 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada, hanya Kabupaten Sumbawa yang masih dalam proses gugatan di MK. Sehingga Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota Terpilih di Pilkada 2020 termasuk Loteng kemungkinan akan dilantik bulan Februari ini.

“Pelantikan kemungkinan akan dijadwalkan akhir bulan Februari mendatang,” pungkasnya.(ang)

Dinas Koperasi dan UKM Kucurkan BPUM Bagi Pelaku Usaha Mikro
Lombok Timur SR- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Lotim terus memantau perkembangan usaha para pelaku usaha mikro yang sudah menerima bantuan penambahan usaha mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta/orang beberapa bulan lalu. Sejauh ini, dari 14 ribuan yang sudah menerima bantuan tersebut, belum sepenuhnya atau hanya beberapa persen saja yang usahanya sudah mulai berkembang.
“Kalau peningkatan yang signifikan belum ada. Yang jelas ada peningkatan sedikit ketimbang sebelum bantuan ini ada. Karena kami tidak bisa betul-betul intervensi mereka untuk mengembangkan usahanya,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Lotim, Yunus pada Suara Rinjani di ruangannya, Selasa (16/02).
Akan tetapi, menurut dia, dengan program BPUM tersebut, setidaknya para pelaku usaha mikro merasa terbantu untuk penambahan modal usaha. Hanya saja, Yunus menyayangkan dari 50 ribu pelaku usaha mikro yang sudah mengajukan, tidak semuanya mendapatkan program bantuan tersebut.
“Mereka sedikit merasa terbantu dengan penambahan modal usaha mereka. Cuma yang jadi catatan belum semuanya memperoleh bantuan,” ulasnya.
Lebih lanjut, Yunus memaparkan, semua pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan, sebagian besar bergerak di bidang pengolahan makanan. Hal itu, kata dia, disebabkan pelaku usaha lebih ke usaha rumahan atau home industri.
Program BPUM tersebut berkerjasama dengan BRI, sehingga secara berkala pihak BRI juga terus memantau dan melaporkan para pengusaha mikro yang masih aktif menjalankan usahanya. Ke depan, untuk menghindari data penerima bantuan ganda, Dinas Koperasi dan UKM melakukan pendataan dengan sistem NIK tunggal.
“Kan kami pakai sistem NIK tunggal. Jangan sampai ada yang dapat dobel karena kami utamakan yang belum dapat,” kata dia.
Yunus berharap, para pelaku usaha mikro benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya.  “Saya berharap yang sudah memperoleh bantuan bisa memanfaatkan untuk menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (wan)

Gelar Reses, Muallani Bangun Dua Sumur Bor di Desa Suralaga
Lombok Timur SR – Anggota DPRD Lombok Timur, Fraksi Gerindra, Muallani SE., melakukan kegiatan Penjaringan Aspirasi (Reses) di Kantor Desa Suralaga, Rabu (16/02).
Kegiatan reses itu dihadiri Dinas LHK, Penjabat Kades Suaralaga, Ketua BPD Suralaga, para Kepala Wilayah (Kawil), tokoh masyatakat,  dan tokoh  pemuda.
Penjabat Kades Suralaga, Zarwan SH dalam sambutanya, mengatakan bahwa reses ini untuk menyusun program, dan realisasi program tahun sebelumnya sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD kepada konstituennya secara politik.  “Kegiatan ini sangat bagus dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat,” katanya.
Kabid Pertamanan, LHK Lotim, Ma’rifatullah yang hadir  juga menegaskan reses ini bentuk dari mengaplikasikan visi misi pimpinan kita di daerah (Bupati-Wakil Bupati). Termasuk pembangunan sumur bor di Dusun Gelumpang dan di kantor Camat Suralaga, dengan total nilai 200 juta, melalui dana aspirasi anggota DPRD dari Fraksi Gerindra ini. Yang paling penting adalah pemeliharaan oleh masyarakat itu sendiri.
“Awalnya, masyarakat antusias sangat tinggi, tapi setelah jadi pemeliharaan kurang baik. Kami harapkan Pemdes Suralaga membentuk PAMdes atau PAMdus. Karena sesuai dengan visi misi Bupati  dan Wakil Bupati agar air bisa mengalir sepanjang tahun,” tegasnya.
Lanjutnya, proyek sumur bor ini akan dilaksanakan pada tri wulan 2 dan 3 , berarti sekitar April-Juli. “Mohon semua kita menjadi pengawas dalam program ini biar berjalan dengan lancar dan bisa secepatnya dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Muallani yang juga Ketua Komisi I DPRD menyatakan kegiatan reses ini tidak ubahnya dengan Musrembangdes atau Musrembangdus sebagai bentuk dari pelaksanaan UU. Tujuan reses ini untuk mengetahui apa yang diinginkan masyarakat yang tidak tercover di Musrembangdes/dus.
“Kita sudah terlepas berbau politik, sekarang ini, kita milik masyarakat dan tentu bisa  bermanfaat bagi masyarakat semuanya, tanpa pilih kasih,” katanya.
Termasuk, kata Muallani, program sumur bor ini agar air terus bisa dinikmati oleh masyarakat yang membutuhukan karena Suaralag tidak memiliki mata air. Makanya melalui penjaringan aspirasi ini untuk membantu progam pemerintah daerah dalam mencapai apa yang menjadi cita-cita pemerintah kita soal ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
“Karena tidak mungkin seorang Bupati dan Wakil Bupati bisa sendirian melayani 1,3 juta penduduk Lotim, jadi kita bantu dengan program kita di dewan,”tutupnya.
Kegiatan reses diakhiri dengan peninjauan langsung lokasi sumur bor di kedua titik yang telah ditentukan.(Sr1)

Diduga Tak Berizin Reklame INDOMART dan ALFAMART Nyaris Ditutup LSM
Sumbawa Besar, SR – Beberapa pentolan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam alinasi LSM Pemerhati Pajak Pendapatan Asli Daerah (PPAD), Kamis, (11/02) sekitar pukul 09:00 pagi  beraksi melakukan penutupan semua papan reklame Indomart, dan reklame bean spot Alfamart di wilayah kota Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pasalnya, reklame yang terpasang di depan toko Indomart dan Alfamart itu diduga belum mengantongi izin sebagaimana dimaksud dalam perda No. 34 tahun 2010 Bab VI tetang pajak reklame pasal 21 ayat (2) yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di lengkapi izin dan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) ini kedua toko ritail itu  diduga belum menyelesaikan kewajiban pajak reklamenya sesuai ketentuan undang-undang No. 28 tahun 2009 yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.
“Kami menduga sejak tahun 2018 hingga saat ini reklame Indomart yang terpasang didepan toko itu belum memiliki izin. Makanya kami ingin melakukan penutupan semua reklame Indomart dan bean spot Alfamart karena kami menilai sepertinya ada pembiayaran yang dilakukan oleh Pemda,” kata Khairil Anwar didampingi Muhammad Taufan Ketua LSM Gerakan Pembela Islam (GPI) saat dijumpai di Kantor Sat Pol PP Kab Sumbawa, Kamis (11/02).
Dan terkait hal ini, sambung M.Taufan ketika Pemda tidak segera melakukan penutupan semua reklame itu,  jangan salahkan kami jika kami mengambil inisiatif untuk melakukan aksi penutupan sebagai bentuk kepedulian kami selaku masyarakat yang memiliki tanggung jawab moril pada daerah.
“Jika Pemda tidak konsisten dan konsekwen menerapakan aturan untuk menindak tegas menutup reklame ini hari Senin nanti, maka jangan salahkan kami LSM, jika kami yang akan melakukan penutupan,” ancam  Taufan.
Sementara itu, ditempat berbeda Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Budi Hartawan, yang dikonfirmasi diruang kerjanya membenarkan bahwa semua reklame Indomart itu belum ada izinnya dan izin reklame bean spot Alfamart juga balum ada dan pihaknya mengaku sudah beberapa kali berupaya untuk koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dalam rangka menegur baik imbauan lisan maupun teguran tertulis, namun pihak Indomart sejak dulu janji – janji terus.
“Dari dulu Indomart hingga berahirnya tahun 2020 belum memiliki izin IMB reklame dan izin pemasangan reklame. Kami sudah berkali-kali menegur baik himbauan lisan maupun teguran tertulis yang diupayakan oleh Sat Pol PP namun pihak indomart hanya janji – janji saja mau mengurus izin, tapi nyatanya sampai sekarang mana,” tegasnya.
Menyikapi pernyataan Kabid Pelayanan Kantor PMPTSP terkait tidak ada izin reklame Indomart dan izin bean spot Alfamart yang berdampak pada sektor PAD ini. Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Kantor Bapenda Sumbawa, Muhammad Subkhan SE yang ditemui diruang kerjanya mengatakan, bahwa Indomart selama ini setiap tahunnya tetap membayar pajak reklame.
Ketika Wartawan SR menanyakan dasar hukumnya Indomart membayar pajak sedangkan reklame terbut belum ada izinnya, Subkhan menjelaskan, sesuai tugas bidang yang diembannya bahwa dirinya mengaku tidak memahami soal perizinan karena itu domainnya Kantor PMPTSP. Pihaknya hanya mengurus soal pajak atau retribusi Daerah saja dan dasar hukum untuk memungut pajak reklame itu adalah Perda No. 43 tahun 2010.
“Selama ini Indomart dan Alfamart setiap tahunnya tetap membayar pajak reklame dan dasar hukumnya kami mengacu pada ketentuan Perda No. 34 tahun 2010,” Pungkasnya singkat. (Hg/bgs)