Program APD  Pemda Loteng Dinilai Membingungkan

Program APD  Pemda Loteng Dinilai Membingungkan

Tauhid: Mestinya Pemda data dulu jangan main andai andai, biar kami tidak bingung

Lombok Tengah SR- Ketua DPRD Lombok Tengah (Loteng), M. Tauhid kepada Suara Rinjani di ruang kerjanya, Selasa (14/04), mengaku bingung dengan program Pemerintah Daerah (Pemda) Loteng.

Seperti program Alat Pelindung Diri (APD), terdiri dari pengadaan masker sebanyak 2 juta, sabun pencuci, uang jaminan hidup Rp 100 ribu untuk warga dan sembako, selama lockdown.

Pasalnya, sampai saat ini, pihaknya belum menerima secara rinci, anggaran itu berasal dari mana, siapa yang akan diberikan dan mekanisme pembagiannya seperti apa, semuanya belum jelas.

“Program Bapak Bupati di tengah pandemi virus Corona/Covid-19, kami sangat terima namun bapak Bupati mestinya memberikan penjelasan kepada kami, mulai dari anggarannya dari mana, kepada siapa akan diberikan dan mekanisme pendistribusiannya,” katanya.

Sehingga hal itu tidak terkesan main andai andai. “Kita terima program itu, cuman kami juga butuh data dan mohon jangan main andai andai, sebab perkataan bapak itu di tunggu oleh rakyat,” tegasnya.

Disamping membingungkan Dikalangan dewan, pihaknya juga mengkhawatirkan, apa yang telah dikatakan beliau, menjadi momok yang ditunggu tunggu oleh masyarakat, sedangkan semuanya belum jelas.

“Jangan main andai-andai bapak, kami tak ingin perkataan bapak bikin masyarakat gaduh,” ulangnya.

Selain itu lanjut politisi Grindra ini, di tengah pandemi virus Corona Covid-19, dewan juga masih menunggu seperti apa penanganan yang di siapkan oleh pemkab agar tidak berdampak kepada perekonomian, khususnya warga Loteng yang di PHK.

Baik mereka yang di PHK di beberapa perusahaan, perhotelan hingga lembaga keuangan lainnya.

“Warga Loteng yang di PHK, seharusnya disiapkan jejaring pengaman sosial, paling tidak ada program stimulan yang mereka terima, dan itu untuk meringankan beban mereka dari dampak PHK,” paparnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar Pemda mempersiapkan trik atau cara agar permasalahan ini tidak berdampak pada menambah angka kemiskinan atau angka kemiskinan bermenambah. Selanjutnya UMKM Pemda juga harus buat kebijakan agar para UMKM bisa bertahan.

“Yang jelas, kami tidak menginginkan persoalan pandemi Covid-19, menyisakan persoalan bagi masyarakat Loteng. Dan inilah maksud kami butuh data yang jelas, termasuk data kesehatan,” pintanya.

Hal senada juga di sampaikan politisi PBB HL. Arif Rahman Hakim, disamping apa yang dikatakan ketua dewan, hal keamanan juga tidak kalah penting harus dipikirkan. Sebab tingkat keamanan di Loteng sebelum musibah ini datang, sudah baik. Oleh karena itu, tanpa mengurangi beberapa program Pemkab dalam menangani persoalan Covid 19, keamanan juga sangat penting.

“Keamanan juga harus di prioritaskan, sebab selama ini kami baca di media masa, keamanan tidak pernah di singgung selama ini, hanya terfokus pada penanganan virus Corona/Covid-19, padahal di samping program yang dicanangkan, keamanan juga sangat penting,” katanya.

Selain itu, Pemda juga jangan sampai lengah, artinya pemerintah Pusat ataupun Provinsi, sudah membuat program dampak dari musibah ini. Oleh sebab itu, program Pemda Loteng jangan sampai berbenturan dengan program yang sudah di buat oleh pusat ataupun Provinsi.

“Kita salut dengan kebijakan yang dilahirkan pemkab  Loteng dalam menangani persoalan ini. Namun disisi lain, pemkab harus mendata lebih jeli biar tidak ada kebijakan yang tumpang tindih dengan program pemerintah pusat ataupun Provinsi,” pintanya. (ap)

Share this post