Tidak Diajak, Dewan Pertanyakan Dana 60 Milyar untuk Covid-19

Tidak Diajak, Dewan Pertanyakan Dana 60 Milyar untuk Covid-19

Lombok Barat SR – Kalangan DPRD Lombok Barat menyayangkan rencana pemerintah daerah Lombok Barat, yang akan merealoakasi anggaran gendut 60 hingga 70 Miliyar untuk penanganan dampak Corona atau Covid -19 belum bisa dipastikan. Pasalnya, pihak eksekutif tidak pernah melakukan koordinasi secara formal kepada lembaga legislatif. DPRD menilai sikap Pemda tidak obyektif serta pertanyakan sumber anggaran dan dikhawatirkan tidak tepat sasaran.
Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah menerangkan, sampai hari ini belum ada komunikasi resmi  mengenai rencana Pemerintah Daerah merealokasi anggaran 60 sampai 70 Miliyar tersebut. Jika memang ada anggaran yang akan direalokasi, lantas item apa saja nanti yang akan dianggarkan terhadap jumlah yang banyak itu, karena hingga hari ini kita belum tahu sama sekali.
“Saya beserta unsur pimpinan dan ketua fraksi sudah melaksanakan rapat untuk memanggil tim TAPD soal anggaran yang lebih kurang 70 Milyar ini. Sumbernya dari mana saja,” katanya dengan nada tanya, Kamis (02/04).
Anggaran gendut yang sedemikian besar itu justru jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya dan ini menjadi bahan pertanyaan bagi kita di DPRD. Misalkan kita berkaca dengan Kabupaten lain seperti Lotim yang jauh lebih besar jumlah penduduknya daripada Lombok Barat. Kemudian jumlah anggaran untuk kebutuhan penanganan covid-19 ini hanya 40-55 Milyar.
“Kita dengan anggaran sebesar 60 hingga 70 Milyar itu, untuk apa saja pemanfaatan nantinya. Jangan sampai anggaran ini artinya sia-sia karena tidak tepat sasaran, itu yang dikhawatirkan,” tegasnya.
Lanjutnya, ini sudah pasti menjadi bagian dari kontroling DPRD dengan uang ini. Sebagai legislatif akan mengontrol dan mengawasi. Anggarannya mau digunakan untuk apa saja.
“Alasan yang disampaikan oleh eksekutif untuk sembako dan insentif tenaga medis ini seperti apa kajian dan analisanya sehingga memutuskan hal tersebut. Anggaran yang banyak ini belum pasti. Bisa saja berkurang nantinya,” ujar dia.
Kebutuhan anggaran itu tegas Hj. Nurhidayah, harusnya dikaji dan dianalisa. Misalnya lanjut dia, kebutuhan Rumah Sakit Tripat untuk penanganan Covid itu berapa? APD nya berapa, untuk obat obatannya berapa dan insentifnya berapa. ”Mestinya harus ada kajian dengan melibatkan tim,” tukasnya.
Dia mencontohkan sarana dan prasarana sebagai tempat karantina. Hari ini SKB katanya, tapi pagi sekali kita sudah terima SMS, warga keberatan kenapa kemudian SKB ini tidak siap sebagai tempat karantina.
“Sabun saja tidak ada apalagi hand sanitizer tidak ada, tempat cuci tangan tidak ada. Ini kan sangat miris, mau karantina orang tapi tidak siap dengan kebutuhannya, kan payah kalau begini,” tukasnya.
Lebih jauh papar Politisi Gerinda asal Gunungsari ini, mengenai  kebijakan eksekutif soal insentif 200 ribu yang akan diberikan kepada yang terdampak. Ini harus jelas dulu. Karena menurut kajiannya, yang terdampak ini siapa saja. Misal kepada masyarakat yang terdampak kehilangan pekerjaan atau mereka yang di karantina. Dan apakah berbentuk uang ataukah sembako dan peruntukan lainnya.
“Ini kan juga belum clear di kita. Karena kita belum pernah diajak duduk bersama oleh pihak eksekutif untuk ini. Kami tidak pernah diajak berbicara secara resmi. Harusnya eksekutif koordinasi dengan kita terkait ini. Ini loh yang dibutuhkan saat ini. Walaupun Bupati sudah menyampaikan padanya pribadi, tapi kita ini kan lembaga yang memiliki anggota dan pimpinan dan perlu kejelasan asas manfaat dan pengalokasiannya,”pungkasnya. (W@N)

Share this post