Permakades Pemanfaatan Mata Air Gawar Gong Segera Diterbitkan

Permakades Pemanfaatan Mata Air Gawar Gong Segera Diterbitkan

Lombok Timur SR – Hutan Gawar Gong yang luasnya sekitar 33, 60 hektar telah banyak memberikan kontribusi terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat khususnya ketersediaan air bersih dan air irigasi bagi warga masyarakat sekitar, diperkirakan 1.925 Ha lahan pertanian terairi dan sekitar 22.000 jiwa yang menggunakan air bersih.

Untuk melindungi kelestarian hutan dan pemanfaatan mata air Gawar Gong yang berada di Desa Beririjarak Kecamatan Wanasaba, sembilan desa yang memanfaatkan air tersebut akan segera menerbitkan Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades) tentang sistem pemanfaatan dan pengelolaan air Gawar Gong, ditargetkan pada pertengahan bulan Maret ini, Permakdes tersebut setelah dikonsultasikan di Bagian Hukum Pemkab Lombok Timur, dan kemudian akan dilakukan pula konsultasi publik untuk menerima masukan dari berbagai pihak terkait khususnya warga masyarakat di 9 desa pemanfaat air tersebut,  yang selanjutnya ditetapkan menjadi dasar hukum tatakeloa pemanfaatan air Gawar Gong.

Ke sembilan desa tersebut diantaranya, delapan desa di kecamatan Wanasaba seperti Desa Bebidas, Beririjarak, Jineng, Otak Rarangan, Karang Baru, Karang Baru Timur, Wanasaba Lauk, Wanasaba Daya. Satu Kecamatan Aikmel yaitu Desa Kembang Kerang.
Mansur, selaku Ketua Tim Perumus, Kamis (05/03) di Aula Kantor Camat Wanasaba kepada Suara Rinjani mengemukakan bahwa pemanfaatan air Gawar Gong oleh sembilan desa tersebut berpotensi konflik. Air tersebut digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih dan air irigasi pertanian oleh warga masyarakat di dua kecamatan, sehingga ini yang melatar belakangi munculnya inisiatif untuk diterbitkannya peraturan bersama kepala desa tentang  pemanfaatan air Gawar Gong.

“Air ini kan dimanfaatkan oleh sembilan desa dan ini berpotensi konflik karena tidak ada aturan yang mengikat,” jelas Mansur.

Lanjutnya, kasus yang kerap terjadi selama ini seperti pengerusakan pipa, distribusi air yang tidak merata dan semberautnya sistem pengelolaan masing-masing desa ditengarai menjadi pemantik munculnya konflik antar warga bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi konflik antar desa.

“Makanya dipandang urgen adanya peraturan yang disepakati oleh desa pemanfaat sebagai landasan sistem pengelolaan maupun pelestarian hutan gawar gong sebagai lokasi sumber mata air,”jelasnya.
Menurut Mansur, dalam Permakades yang tengah digarap saat ini bersama anggota timnya, tidak hanya mengatur soal sistem pengelolaan air saja akan tetapi di atur pula tentang pelestarian hutan  yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun hal-hal yang akan diatur adalah mengenai sistem pemanfaatan, kontribusi desa terhadap kelestarian hutan, kelembagaan yang akan menjalankan sistem tersebut, dan mekanisme penyelesaian konflik serta mengatur tentang bagaimana air tersebut digunakan secara hemat, efektif dan efisien dari hulu hingga ke hilir.

“Pemanfaat air hanya berfikir tentang bagaimana kebutuhan air dapat terpenuhi tapi belum ada yang terpikir tentang bagaimana sumber air ini tetap terjaga dan lestari” terangnya.
Lebih jauh, Mansur menuturkan bahwa Permakades tentang pengelolaan mata air Gawar Gong sudah mulai didorong sejak tahun 2015 oleh GAPURA (gerakan pemuda untuk perubahan) yang konsen terhadap pelestarian lingkungan, namun pada akhir 2019 baru terealisasi.

“Pintu masuk kita kan kecamatan dan sudah tiga camat berganti, baru sekarang ini Camat Pak Saharudin yang merespon positif, lalu kita mulai kerjakan,” pungkasnya. (Adi)

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or