Dewan Minta Pemda Harus Punya Teknis Khusus Tangani Jalan Orong Telu

Dewan Minta Pemda Harus Punya Teknis Khusus Tangani Jalan Orong Telu

Sumbawa Besar, SR – Menyikapi aksi Aliansi Masyarakat Orong Telu pada 23 Januari 2020 lalu, Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar hearing dengan stakeholder terkait, Selasa (04/02). Hearing tersebut dipimpin lansung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumbawa, Hamzah Abdullah.

Andi Jauhari, perwakilan aliansi masyarakat Orong Telu meminta kepada DPRD selaku pemegang palu anggaran supaya menganggarkan jalan dan jembatan Orong Telu pada APBD Perubahan.
“Kami minta DPRD menganggarkan jalan dan jembatan Orong Telu di anggaran perubahan supaya bisa dikerjakan tahun ini,”pintanya.
Lanjut, Andi Jauhari, disamping jembatan Brang Punik dan Tempoak Renok, pemerintah dalam hal ini eksekutif harus punya teori teknis untuk mengerjakan jalan kritis Orong Telu sepanjang 13 km agar ada keberlanjutan.
Kades Sabeok, Syamsul Hidayat menambahkan pemerintah jangan bersembunyi dibalik anggaran terbatas, karena terlalu naif pemerintah mengatakan anggaran itu terbatas, padahal APBD kita untuk menuntaskan jalan itu miliyaran rupiah.
“Orong Telu itu harus kebagian kue anggaran, jangan hanya diberikan sisa anggaran,” tegas Pion, panggilan akrab Syamsul Hidayat.
Kepala Dinas (PUPR) Kabupaten Sumbawa H. Rosihan ST.,MT., yang hadir hearing mengakui bahwa kondisi jalan Orong Telu memang memprihatinkan dan jembatannyapun nyaris terputus, oleh karena itu Dinas (PUPR) Kabupaten Sumbawa sudah bersurat ke Provinsi supaya membantu pemerintah daerah mengerjakan jalan Orong Telu.
“Dan Terkait Tempoak renok, sudah dianggarkan 7 Miliyar untuk pengerjaannya,” terang H. Rosihan.
Kabid Bina Marga, Ikhsan Imanuddin ST, menambahkan secara teknis jalan Orong Telu itu perlu perlakuan khusus dan memerlukan anggaran yang cukup besar.
“Untuk saat ini, anggaran hanya mampu untuk mengcover pemeliharaan rutin dan berkala saja, belum bisa untuk peningkatkan jalan Orong Telu sepanjang 26 kilometer, karena perlu biaya yang cukup besar,” ungkap Ikhsan.
Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumbawa, Edy Syaripuddin, mengatakan Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumbawa sudah membicarakan bahkan  menyepakati dengan Dinas PUPR supaya ada perhatian khusus terhadap jalan Orong Telu atau daerah yang rawan infrastrukturnya.
“Sebelum aksi masyarakat Orong Telu, saya sudah mengusulkan dan bahkan menyepakti dengan Dinas PUPR, alat berat itu harus selalu standbay di wilayah yang jalannya rawan agar aktifitas masyarkat tidak tergganggu,” kata Edy Syaripuddin.
Dengan nada tinggi, Edy sapaan akrab DPRD dari Fraksi Partai Nasdem ini juga menegaskan, tahun 2021 Pemerintah Daerah harus menentukan skala prioritas untuk pembangunan infrastruktur, Pemda harus punya perencanaan yang matang.
“Jangan benturkan masalah jalan Orong Telu dengan kurangnya anggara. Padahal anggaran pembangunan Kabupaten Sumbawa itu ratusan Miliyar. Tanpa infrastruktur jalan yang mantap, jangan bermimpi kesejahteraan masyarakat itu bisa terwujud,” tegas Edy Syaripuddin.
Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumbawa H. Mustajabuddin S., Sod., menambahkan jalan mantap 100%  itu merupakan janji politik pemerintahan Husni-Mo, jadi di sisa masa jabatannya harus mengutamakan wilayah selatan dan wilayah terisolir lainnya. Supaya nanti sebeleum selesai masa jabatannya, seluruh jalan di Kabupaten Sumbawa mantap dan tidak ada lagi wilayah terisolir,” pungkasnya. (als/mt/bgs)

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or