Penundaan Perubahan Nama Bandara, Ini Kata Ketua LEBAH NW

Penundaan Perubahan Nama Bandara, Ini Kata Ketua LEBAH NW

Mataram SR – Menanggapi penundaan pelaksanaan keputusan Menteri Perhubungan, terkait pergantian nama Bandara Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang disampaikan oleh PT Angkasa Pura I melalui Direktur SDM dan Umum Adi Nogroho, yang saat ini lagi viral di Medsos, Ketua Lembaga Advokasi dan Hukum (LEBAH) NW Muhammad Ihwan, SH., angkat bicara.
Menurutnya, bahwa putusan Angkasa Pura tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah Hukum Administrasi.
Bahwa Angkasa Pura hanya pelaksana dari SK Menteri Perhubungan Nomor : 1421 Tentang Perubahan Nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.
“Angkasa Pura itu hanya memiliki kewajiban dalam melaksanakan putusan Menhub tersebut, dia tidak memiliki daya tolak dan tidak memiliki kewenangan melakukan penundaan atas pelaksanaan SK,” katanya dalam press realese, kepada Suara Rinjani, Selasa (28/01).
Kata Ihwan, SK Menhub tersebut dapat ditunda pelaksanaannya bahkan dapat dilakukan pembatalan hanya oleh Menhub sebagai pejabat yang menerbitkan SK dan atau perintah pengadilan (TUN). Putusan Administrasi itu bersifat final and binding, oleh karenanya harus/wajib dilaksanakan.
PT.Angkasa Pura hanya berwenang pada pengelolaan managemen operasional bandara tidak pada hal Administratif seperti itu, dan juga putusan Administrasi tdk dapat di tunda hanya dengan ucapan saja dia harus ditunda oleh SK penundaan terhadap SK yang telah diterbitkan.
“Jelas secara Hukum Administrasi, PT. Angkasa Pura tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan atas SK Menhub demikian,”tandasnya. “Angkasa Pura, harus segera melaksanakan SK Menteri Perhubungan,”pungkasnya.(ror)

Share this post