Dikepung Ribuan Massa, Dewan dan Gubernur Sepakat Perubahan Nama Bandara

Dikepung Ribuan Massa, Dewan dan Gubernur Sepakat Perubahan Nama Bandara

Mataram SR – Ribuan massa aksi massa yang tergabung dalam Aliansa Bela Pahlawan dan Negara yang mendukung perubahan nama bandara Lombok mendatangi Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram, Jum’at, (24/01).
Mereka mendesak agar nama Bandara Internasional Lombok diganti menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid atau BIZAM sesuai dengan SK Kementerian Perhubungan sejak 2018 lalu.
Koordinator Aksi, Budi Satriyadi meminta DPRD NTB untuk segera merekomendasikan perubahan nama bandara secepatnya karena tidak ada alasan lagi dewan mengulur-ulur rekomendasi persetujuannya. “Kami minta perubahan nama bandara menjadi agenda prioritas DPRD NTB,”teriaknya.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi menemui massa aksi.  Dalam kesempatan itu Gubernur mengatakan telah sejak lama menyetujui perubahan nama bandara.
“Sebenarnya dari dulu pergantian nama bandara tidak ada masalah. Dari dulu sampai hari ini keputusan sepakat akan merubah nama BIL menjadi  BIZAM seperti yang kita doakan selama ini,” katanya.
Dia menegaskan tidak benar terjadi penundaan perubahan nama bandara. Perubahan nama bandara saat ini tengah melalui proses rekomendasi dewan.
“Jadi tidak benar kalau ada di medsos ada yang ditunda ini, itu. Kita hidup di zaman berbeda apa yang terjadi di daerah diketahui oleh pusat,” ujarnya.
Sementara itu Mori Hanafi mengatakan akan segera memprioritaskan pembahasan perubahan nama bandara dan secepatnya melakukan perubahan nama Lombok tersebut.
“Kami DPRD NTB akan memprioritaskan perubahan nama bandara satu minggu ke depan. Insya Allah, tidak lama lagi kita paripurnakan persetujuan nama bandara ini,” ujarnya.
Sebelumnya, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1421 Tahun 2018 tentang Perubahan Nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, maka pada 5 September 2018 bandara tersebut berganti menjadi ZAM. Namun karena adanya sejumlah penolakan, pelaksanaan keputusan tersebut belum ditindaklanjuti. (Lun)

Share this post