APH Diduga Tumpang Tindih dan Mandul, Kasta NTB Lapor ke KPK

APH Diduga Tumpang Tindih dan Mandul, Kasta NTB Lapor ke KPK

Lombok Tengah SR- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kajian Advokasi Serta Transparansi Anggaran (Kasta) NTB hari ini Selasa (21/0 2020) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di Jakarta.

Kedatangan puluhan anggota Kasta NTB tersebut, guna melaporkan sejumlah kasus yang menyerat sejumlah pejabat tinggi di NTB, yang sampai saat ini belum juga disentuh oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Selain tidak disentuh, kedatangan pentolan Kasta ke KPK RI, juga melaporkan buruknya pelayanan APH dalam menangani kasus, artinya APH masih tumpang tindih. Masih tumpang tindihnya APH dalam menangani kasus, sehingga kasta NTB, memberikan presidium buruk dan tidak lagi percaya atas kinerjanya, sehingga langkah yang tepat untuk mengusut kasus di NTB secara umum, KPK RI harus turun.

“Kedatangan kami bersama anggota Kasta NTB, guna melaporkan sejumlah kasus yang melibatkan kepala daerah di NTB, yang tidak ditangani oleh APH. Dan kedatangannya ke kantor KPK RI, guna melaporkan kinerja APH dan meminta KPK RI untuk turun menanganinya,” kata pembina LSM Kasta NTB Lalu Munawir Harits.

Dikatakan, aksi damai sekaligus menyerahkan laporan dugaan kasus korupsi di beberapa pemerintah kabupaten di NTB, serta mendesak KPK untuk merespon pengaduan yang disampaikan berupa surat pengaduan tentang dugaan kasus kasus korupsi yang selama ini mangkrak di tangan APH.

Hal tersebut dibuktikan, banyaknya persoalan penyelesaian dugaan korupsi di daerah yang selama ini terkesan lambat, tebang pilih dan tidak komprehensif. Sehingga membutuhkan KPK sebagai ujung tombak penegakan hukum di negeri ini, supaya lebih sering turun ke semua daerah untuk menyerap laporan laporan dugaan korupsi yang melibatkan elit elit politik maupun pemerintahan di daerah.

“Secara umum penegakan hukum di seluruh Daerah di Indonesia, kami dari LSM Kasta NTB, mendukung penuh KPK RI turun dalam menangani kasus di beberapa daerah,” cetusnya.

Selanjutnya, kedatangannya ke kantor KPK RI ini, diharap dalam waktu sesegera mungkin KPK merespon laporannya ini. Artinya KPK harus melakukan penyelidikan penyidikan bahkan bila dimungkin kan agar dilakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum pejabat bermental korupsi tersebut.

“Kami dari kasta NTB, mendukung penuh dalam penegakan hukum di Indonesia,” harapnya.

Sementara itu ketua KASTA NTB DPC Kabupaten Lombok Utara Asmayadhi SH MH mengatakan, setelah berorasi pihaknya bersama sejumlah anggota kasta lainnya, menyerahkan data fakta laporan secara resmi ke KPK RI.

Laporan tersebut lanjut anggota Kasta NTB ini, bahwa secara formal laporan Kasta NTB atas berbagai dugaan kasus Korupsi yang terjadi di sejumlah kabupaten di NTB, diantaranya kasus yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Tengah.

“Semua kasus yang menjerat sejumlah kepala daerah di NTB, sudah kami kemas dalam satu laporan yang berbeda beda. Artinya masing masing kasus di masing masing kabupaten, sudah diserahkan dan diterima oleh KPK untuk dipelajari,” katanya.

Selanjutnya, pihaknya berharap beberapa laporan tersebut, KPK serius mengusut tuntas dugaan kasus kasus korupsi yang selama ini terjadi di beberapa kabupaten di propinsi NTB.

Informasinya, aksi damai Kasta NTB di depan gedung KPK RI mendapat pengawalan dari aparat Polres Metro Jaya Jakarta selatan. Aksi tersebut berlangsung selama hampir dua jam, kendati sempat hujan namun sejumlah pentolan Kasta NTB, tidak peduli dan setelah penyerahan dokumen laporan lengkap ke KPK massa dari Kasta NTB kemudian membubarkan diri dengan tertib. (ap)

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or