Ada Pungli di Joben ? FKSPN Hearing di Gedung Dewan Lotim

Ada Pungli di Joben ? FKSPN Hearing di Gedung Dewan Lotim

Lombok Timur SR – Adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di kawasan wisata Joben, Kecamatan Montong Gading, Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) NTB, melalukan hearing dengan anggota DPRD Lotim di gedung dewan setempat, Rabu (08/01).
Ketua FKSPN NTB Lalu Iswan Mulyadi, mempertanyakan dasar hukum Dinas Pariwisata dalam melakukan pengelolaan obyek wisata Joben, karena menurutnya kawasan wisata Joben tersebut masuk ke wilayah pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
“Siapa yang mengatur retribusi di kawasan wisata Joben? karena dari bukti yang didapatkan di lapangan, ada pungutan retribusi parkir di kawasan wisata Joben sebesar Rp. 10.000 untuk roda empat dan Rp. 5.000 untuk kendaraan roda dua,” tegasnya.
Lanjutnya, lantas siapa yang membuat karcis masuk, apakah sudah ada aturan retribusi, tarif parkir mobil sebesar Rp.10.000 dan Rp. 5.000 untuk sepeda motor, sedangkan menurut Peraturan Daerah (Perda) bahwa karcis parkir untuk motor sebesar Rp.1.000  dan mobil Rp.2.000.
“Jadi jelas ada indikasi pungli disini.” tegas Iswan di hadapan anggota dewan dan Dinas Pariwisata.
Iswan, juga menyampaikan bahwa usai hearing ini akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan akan dilaporkan ke pihak kepolisian.

Kepala TNGR Dedi Asriadi menyampaikan pihaknya sekarang ini sedang memperhatikan isue ini. Terkait dengan pengelolaan wisata Joben, kami sudah bicarakan dengan Kementerian Pariwisata.

“Kami dari TNGR sudah berkomitmen dengan pemerintah Daerah Lombok Timur untuk memaksimalkan potensi TNGR maupun wisata Joben ini dengan kebersamaan demi meningkatkan PAD,” terangnya.
Sedangkan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Dr. Mugni menyampaikan pengelolaan wisata Joben, Pemda Lotim sejak tahun 1980-an sudah mengelola wisata ini, saat itu pengelolaannya nyaman-nyaman saja, dan pada tahun 2006 di sanalah tempatnya saling klaim mengklaim.
“Wisata Joben ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur. Di tenpat wisata Joben itu, kita sudah memiliki 13 are yang sudah bersertifikat dan ini hak milik Pemda Lombok Timur,” tandasnya.
Lanjut Mugni, terkait dengan lapor melapor dan membawa ke ranah hukum yang disampaikan tadi, kami dari Pemda Lombok Timur dalam hal ini Pariwisata, menunggu itu.
“Kalaupun salah, kami punya bagian hukum nanti disanalah proses ini dikaji,” pungkasnya.

Terkait Soal adanya dugaan Pungli di wisata Joben, baik Dinas Pariwisata maupun TNGR menjawab no comment. (LN)

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or