Uang Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol Bypass Mulai Dibayar

Lombok Tengah SR – Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Lombok Tengah (Kab. Loteng), bekerjasama dengan pemerintah provinsi (pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai melakukan pemberian uang ganti rugi pengadaan tanah pembangunan jalan tol Bypass BIL – Mandalika. Pemberian uang ganti rugi diberikan langsung kepada para warga tanah di beberapa desa yang terkena langsung imbas pembangunan jalan tol.

Lokasi pemberian uang ganti rugi kepada warga berlangsung di Pelataran Gedung Kantor Pemda Kab. Loteng, persisnya lokasi berada hanya beberapa meter saja didepan pintu masuk ruang kerja milik Wakil Bupati (Wabup) Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, SIP Kamis (12/12).

 Wabup Loteng ketika itu diruang kerjanya mengungkapkan dengan telah mulainya dilakukan pembayaran ganti rugi pembagunan jalan Baypass BIL – Mandalika ini, secara pribadi selaku pelayan masyarakat pihaknya mewakili keluarga besar masyarakat Loteng yang berjumlah total sebanyak 140 ribu jiwa mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada pemerintah pusat. “Alhamdulillah, ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah pusat dilahan berkisar 1. 200 Hektar. Dan tentunya kita sangat mengapresiasi sekali pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada warga pemilik bidang tanah hari ini mulai resmi dilakukan pemerintah pusat,” jelasnya penuh syukur.

Lanjutnya, adapun bagian dari pelaksanaan kegiatan saat itu adalah  tidak lain untuk kepentingan akses penunjang keberadaan lokasi lintasan sirkuit MotoGP nantinya. Sehingga dengan adanya pembangunan jalan ini, pembebasan terhadap sejumlah tanah milik warga yang ada dibeberapa desa pun dilakukan pemerintah pusat.

Pembebasan tanah milik warga dilakukan pemerintah pusat untuk keperluan pembangunan jalan tol tadi, yakni sepanjang 17 Kilo 390 Meter X 50 Meter. “Adapun pembangunan jalan tol bebas hambatan ini tidak lain dihajatakan menuju ke titik sirkuit MotoGP. Sehingga kedepan ketika even balap MotoGP mulai dilaksanakan pada tahun 2021 dibulan Sepetember, arus lalu – lintas pun menjadi lebih lancar,” terangnya lugas.

            Dalam kesempatan ketika itu juga ditempat yang sama, Kabid Pengadaan Tanah BPN Provinsi NTB, Lalu Suharli ikut menyampaikan, kalau tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol ini sudah memasuki tahap pembayaran kerugian. Oleh pihaknya pun sebelumnya juga sudah melakukan beberapa proses tahapan, dimana dari sekian tahapan itu prosesnya pun cukup memakan waktu yang lama.

Diantaranya tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengadaan tanah, akan tetapi semua kendala yang terjadi ditemui pihaknya dilapangan mampu terlewati dan dapat diselesaikan dengan cukup maksimal. “Alhamdulillah, semua kenadala yang terjadi dapat kita selesaikan secara bersama – sama dengan semua stakeholder. Tentunya hal ini mampu kita lewati juga tidak terlepas karena adanya dukungan dari warga masyarakat yang sangat luar biasa,” tuturnya.

Pihaknya yang notabene juga merupakan bagian dari Tim Pelaksana Pengadaan Tanah BPN Provinsi NTB, tidak lupa juga menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada seluruh dinas pemerintahan yang ada di lingkup pemda Kab. Loteng, baik itu di kecamatan hingga desa. Karena adanya bantuan serta dukungan sangat luar biasa didapatkan, sehingga segala bentuk dinamika yang terjadi ditemui dilapangan dapat dengan mudah dillalui pihaknya.

Dilaksanakannya tahapan ini juga sudah disesuaikan dengan peraturan yang ada. Dimana, dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang – Undang Nomor : 02 / Tahun 2012 dan Peraturan Presiden (Perpes) Tahun 2001 dan 2012. “Dalam aturan tercantum, jika penilaian ganti kerugian dilaksanakan oleh apresel independen yang ditunjuk berdasarkan pemenang lelang apresel yang dilakukan oleh instansi yang membekukan tanah. Alhamdulillah, apresel itu sudah ditunjuk pemenangnya dan melaksanakan tugasnya dengan baik serta telah menyerahkan hasil,” ungkapnya.

Terkait dengan hasilnya itu tambahnya, penilaian ganti kerugian dalam pegadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan bidang perbidang, tentunya dengan skala kondisi daripada bidang – bidang tanah. Sehingga, harga masing – masing bidang tanah milik warga pun bervariatif, karena yang dinilai disamping tanahnya juga barang yang ada diatas tanah, sekaligus faktor – faktor dari lingkungan tanah itu sendiri.

Jumlah warga yang terdampak mencakup bidang tanahnya sebanyak 500_an orang. Dari sekian banyak warga yang bidang tanahnya terdampak pembebasan lahan tadi, ada satu orang yang memiliki hingga tiga bidang tanah. “Jumlah orangnya sekitar 500an orang. Tetapi, kalau bidangnya sendiri sebanyak 639,” paparnya.

Terakhir, ikut dituturkan pula oleh salah satu perwakilan pejabat yang hadir saat itu dari Balai Jalan Nasional, Pramono dengan mengatakan, tugasnya sendiri tidak lain yaitu, menyiapkan dana sekaligus melakukan pembayaran. Sejumlah tahapan sebelumnya juga telah melalui beberapa proses dilakukan pihaknya, seperti tahapan dari pihak apresel untuk kemudian diserahkan ke BPN dan selanjutnya diterima pihaknya lalu melalui validasi dilakukanlah pembayaran.

Dan hari itu pemberian pembayaran pun sudah mulai dilakukan pihaknya dalam bentuk uang ganti rugi. Dan pembayaran saat itu adalah masuk dalam tahap pembayaran pertama kepada sejumlah warga masyarakat pemilik bidang tanah. “Tahapan pemabayarannya sampai tahap ke empat, dan penyerahan tahap pertama dimulai  hari ini. Dan mungkin akan berlanjut sampai hari besok sampai hari Senin  seterusnya secara simultan. Hari ini ada 204 orang terdiri dari 172 rekening karena adanya satu pemilik yang mempunyai tiga bidang tadi, kalau nilai yang sudah terbayarkan itu perhari ini adalah Rp. 226 Miliar dari total Rp. 351 Miliar,” tuturnya. (ang)

Share this post