Senggol Daerah Lain, Loteng Raih Predikat Terbaik dari Ombudsman RI

Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng HM. Nursiah,saat menerima penghargaan
atas kepatuhan tinggi terhadap pelayanan publik, yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia (RI).

Lombok Tengah SR- Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), satu satunya Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), sukses mempersembahkan prestasi kepatuhan tinggi terhadap pelayanan publik, yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia (RI).

Loteng telah mampu menempatkan diri pada urutan pertama di NTB, dari 10 kabupaten kota dan ke 7 se Indonesia. Dimana Loteng, telah mampu mengumpulkan nilai atau skor 96,52 dan berhasil menjadi yang terbaik di NTB.

Penganugerahan kepatuhan tinggi dari ombudsman tersebut, langsung diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng HM. Nursiah, di hotel JS Luwansa Jakarta Selatan Rabu (27/11) kemarin.

Melalui siaran pers yang dikirim Kabag Humas dan protokol Setda Loteng HL. Herdan mengatakan, survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik  tahun ini dilaksanakan terhadap 4 kementerian, 3 lembaga, 6 pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten, sedangkan total produk layanan yang disurvei sebanyak 17.717 dan jumlah unit layanan yang disurvei sebanyak 2.366.

Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai menyatakan tahun 2019 ini sudah tidak ada lagi kementerian yang berada di zona merah atau tingkat kepatuhan rendah, begitu juga dengan lembaga. Di tingkat kementerian yang masih berada di zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Sosial.
Sedangkan di tingkat lembaga,  yang masih berada di zona kuning adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Kemudian, penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 6 (enam) Pemerintah Provinsi menunjukkan bahwa sebanyak 2 (dua) Pemerintah Provinsi masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi yakni Pemprov Jambi dan Pemprov Sulawesi Tenggara.
Sedangkan sebanyak 3 (tiga) Pemerintah Provinsi masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi masuk dalam Zona Merah atau memiliki predikat kepatuhan rendah.
Sedangkan di tingkat pemerintah kota, penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 36 Pemerintah Kota menunjukkan bahwa sebanyak 19,44% atau 7 Pemerintah Kota masuk dalam Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah. Sebanyak 47,22% atau 17 Pemerintah Kota masuk dalam Zona Kuning dengan predikat kepatuhan.

Sedang dan 33,33% atau 12 Pemerintah Kota masuk dalam Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.
Sementara itu, penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 215
Pemerintah Kabupaten menunjukkan bahwa sebanyak 26,51% atau 57 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah. Sebanyak 40,47% atau 87 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 33,02% atau 71 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Survei Kepatuhan bertujuan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Mekanisme pengambilan data survei Kepatuhan dilakukan dengan mengamati tampakan fisik, observasi secara mendadak, dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019.

Sementara itu Prof. Adrianus Meliala anggota ombudsman RI mengatakan, sejalan dengan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI, terdapat beberapa temuan penting yang perlu segera untuk dibenahi dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, misalnya seperti tingginya ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. “Data yang berhasil dihimpun melalui penilaian kepatuhan menunjukkan terdapat 132 kabupaten dari 215 kabupaten yang dinilai atau sebesar 61,40% belum menerapkan keterpaduan pelayanan publik secara utuh. Pada tingkat Pemerintah Kota, dari 36 Kota yang diteliti, sebanyak 17 diantaranya atau sebesar 47,22% masih belum menerapkan keterpaduan pelayanan publiknya secara optimal,” jelasnya, Rabu (27/11/2019) di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.
Selain itu, Adrianus juga menyebutkan penilaian kepatuhan standar pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI juga memantau pelaksanaan perizinan investasi yang terhubung dalam program Online Single Submission (OSS).
“Percepatan dan efektifitas yang diharapkan melalui program ini mengalami beberapa kendala seperti produk pelayanan yang tidak seragam, lambannya penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem teknologi informasi yang belum terintegrasi,” terangnya. (ap)

 

Share this post