Melawan Lupa, Aliansi Masyarakat Bela Pahlawan Selamatkan Bupati Loteng

 

Lombok Tengah SR- Belum lama ini, Kementerian Perhubungan pusat, telah mengeluarkan SK, dengan nomor 1421 tahun 2018 tentang nama bandara Internasional Zaenuddin Abdul Madjid Lombok, yang berlokasi di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng).

Akan tetapi eksekusi SK tersebut, tidak berjalan mulus, lantaran banyaknya tekanan, terutama kepada Bupati Loteng HM. Suhaili.

Untuk menyelamatkan beliau, pihaknya bersama aliansi masyarakat patuh aturan dan bela pahlawan, akan mendatangi kantor Bupati Loteng.

“Saya menilai Bupati banyak tekanan sehingga lupa kepada kewajibannya untuk patuh pada atasan, makanya kami bersama aliansi masyarakat Loteng, yang patuh aturan dan bela pahlawan. Akan mendatangi kantor Bupati untuk mengingatkan beliau, agar jangan takut tekanan orang orang tertentu,” kata Himni, saat musyawarah persiapan aksi, Selasa (19/11).

Dalam aksi tersebut, disamping mengingkatkan beliau akan kepatuhan kepada atasan, kalau apa yang dilakukannya itu salah dan itu merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dampaknya hanya merugikan masyarakat .

“Bupati Suhaili FT telah melakukan perlawanan atas kebijakan pemerintah pusat dan beliau harus segera di sadarkan, sebab melawan keputusan imbasnya bukan hanya pada dirinya, namun masyarakat Loteng sendiri,” ungkapnya.

Aksi tersebut lanjutnya, akan dilakukan pada hari Kamis 21 November 2019, di depan kantor Bupati Loteng dengan jumlah masa kurang lebih 20. 000 orang.

Dikatakan, gabungan Aliansi Masyarakat Loteng ini, selain menyuarakan setuju dengan pergantian nama Bandara International Lombok (BIL) dengan nama baru Bandara International Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), sesuai dengan keputusan pemerintah pusat. Pihaknya juga akan memberikan pelajaran kepada beliau, kalau apa yang telah dilakukannya itu salah.

“Jika beliau terus ngotot, imbasnya yang kami khawatirkan, makanya kami datang untuk mengingatkan beliau,” ulangnya.

Selanjutnya, dalam unjuk rasa tersebut, pihaknya juga akan mempertanyakan adanya keterlibatan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan setingkat Kepala Dinas di Kabupaten Loteng, ikut melakukan demo menolak pergantian nama bandara Lombok dengan menyematkan nama pahlawan nasional yang dilakukan kemarin.

Seharusnya kata Himni, ASN yang digaji oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan malah turun melakukan aksi menolak nama bandara yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kok aneh ada pejabat dan pegawai negeri sipil turun demo dan menolak keputusan pemerintah pusat.

Pantauan Suara Rinjani saat persiapan aksi, sejumlah tokoh pemuda, para tuan guru dan sejumlah pemerhati Loteng, ikut dalam giat persiapan. Masing masing Aliansi yang berasal dari 12 Kecamatan, telah mempersiapkan masa. Dan mereka akan menjadikan lapangan Bundar atau Eks pacuan kuda Loteng, sebagai tempat titik mereka kumpul. Mengingat hanya lapangan tersebut, satu satunya lokasi yang mampu menampung jumlah masa yang begitu banyak. (ap)

Share this post