Dinilai Cacat Aturan, Pengangkatan Pimpinan Baznas Lotim Disorot

Dinilai Cacat Aturan, Pengangkatan Pimpinan Baznas Lotim Disorot

Lombok Timur  SR – Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur, oleh Bupati Sukiman Azmy dinilai melanggar aturan yang ada, dan terindikasi tidak adil bahkan cenderung politis dan tidak mengindahkan nilai hasil seleksi dan rekam jejak peserta.

Sebelumnya, Bupati Sukiman melantik 3 Pimpinan Baznas Lotim yaitu Ismul Basyar, M Nazri dan L Muhir, di Aula kantor Baznas setempat, Senin (21/10/2019) melalui SK Bupati nomor: 188.45/553/KESRA/2019.

Menanggapi pimpinan Baznas Lotim yang dilantik Sukiman tersebut, Pimpinan Daerah Pemuda Nahdlatul Wathan Lombok Timur mempertanyakan dasar dan pertimbangan Bupati mengangkat pimpinan Baznas Lotim yang dinilai melanggar aturan ada nilainya juga cukup bawah bahkan peserta yang punya nilai ringking 1 pun harus gigit jari karena tidak dilantik.

“Ini aneh, seharusnya Bupati juga bisa memilih orang-orang yang memiliki kemampuan secara akademik terutama ilmu fiqh karena berkaitan dengan hukum maupun secara track record dari peserta tersebut. Bukan malah mengangkat peserta yang nilainya jauh dibawah standar dan tidak memiliki rekam jejak dalam pengelolaan zakat,” kata Ketua PD Pemuda NW Lotim, Hasanah Efendi, di Selong, Selasa (22/10/2019).

Disamping itu, disebutkan bahwa Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur dan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi seolah tidak mau tahu dengan aturan pengangkatan pimpinan lembaga pengatur uang ummat tersebut.

Padahal sudah jelas dua mantan Calon Legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019 lalu dilantik menjadi pimpinan Bazda Lombok Timur periode 2019-2024, tidak sesuai kriteria yang diatur dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional, yang melarang bagi calon dan pimpinan lembaga ummat itu terjun di dunia politik praktis. Jelas di Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, nomor 1 Tahun 2019 pada BAB II Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Baznas Provinsi dan kabupaten/kota disyaratkan bahwa pihak calon pimpinan Baznas, tidak menjadi anggota partai politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“Nah sementara Lalu Muhir, kalau tidak salah sebagai Caleg PKB Dapil I DPRD Lotim dan Ismul Basar Caleg PPP Dapil IV pada pemilu lalu. Seharusnya timsel tidak meloloskan kedua calon tersebut sejak pemberkasan administrasi karena mereka terlibat politik praktis,” tegasnya.

Katanya, keadaan ini bahaya kalau diteruskan dan rentan digugat di PTUN, karena apa yang dilakukan timsel dan Bupati Sukiman yang mengangkat mantan Caleg menjadi pimpinan Baznas Lotim tidak sesuai aturan yang ada. “Bupati, jangan main-mainlah dengan aturan. Jadi supaya ini tidak menjadi preseden buruk di pemerintahan Sukiman- Rumaksi ini, tolong ditinjau kembali SK Bupati yang mengangkat mantan caleg jadi pimpinan Baznas,”tandasnya.

Ia juga sangat kecewa dengan Bupati yang tidak melihat kualitas keilmuan dan rerkam jejak dari pimpinan Baznas Lotim. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan pada pasal 41 ayat (1) BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. Pasal (2) mengatakan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. Sedang pada ayat (3) berbunyi, Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

“Dari sini saja Bupati telah melanggar peraturan yang mengamanatkan ada unsur ulama didalam pimpinan Baznas tersebut. Tiga unsur pimpinan Baznas yang dilantik Bupati Sukiman kemaren itu, saya tidak melihat dari keterwakilan unsur ulama’. Nah ini kan sudah tidak benar. Belum lagi soal kualitas keilmuan agamanya dan track record pimpinan Baznas yang dilantik itu,”kritik Hasfen panggilan akrabnya.

Seharusnya, orang-orang yang duduk sebagai pimpinan Baznas itu adalah orang – orang yang terseleksi dan memiliki kemampuan yang dihasilkan dari timsel melalui seleksi yang dilakukan, kemudian timsel melaporkan hasilnya ke Bupati sebelum mengirim nama-nama yang dianggap layak ke Baznas pusat untuk mendapatkan pertimbangan saja.

“Disini Bupati memiliki kewengan penuh siapa-siapa dan berapa nama yang dikirim ke BAZNAS Pusat untuk meminta pertimbangan saja sebelum Bupati memutuskan siapa yang diinginkan dengan tidak lupa mempertimbangkan nilai peserta, kemampuan, rekam jejak dan keterwakilan unsur-unsur yang ada di peraturan itu,”tegasnya.

Hasfen menambahkan bahwa Pemuda NW Lotim akan mencoba melakukan audensi dengan Bupati untuk mempertanyakan  dan memperjelas standar apa yang digunakan untuk memilih pimpinan lembaga pengelola uang ummat tersebut.

“ Sebagai rakyat Lombok Timur kami berhak bertanya. Kita tetap akan menghadap Bupati untuk mempertanyakan alasan beliau mengangkat pimpinan Baznas Lotim yang menurut hemat saya jauh dari rasa keadilan dan keprofessionalan,”pungkas Ketua Pemuda NW Lotim ini. (vin)

Share this post