PERDA TENTANG KETAHANAN PANGAN

 

BUPATI LOMBOK BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT BARAT
NOMOR ……… TAHUN 2019
TENTANG
KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,
Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah, sehingga perlu diselenggarakan suatu sistem ketahanan pangan yang dapat menjamin pangan secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
b. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan dan cadangan pangan pemerintah yang cukup, bermutu, terjangkau dan aman diperlukan sistem ketahanan pangan di Kabupaten Lombok Barat;
c. bahwa pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera, tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat di Kabupaten Lombok Barat;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Ketahanan Pangan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
6. Dinas adalah Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang Ketahanan Pangan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
11. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan baik dari hasil produksi dalam daerah, maupun dari luar daerah, untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
12. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
13. Cadangan Pangan Daerah merupakan persediaan pangan di daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
15. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
16. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
17. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
18. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
19. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
20. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) bulan (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
21. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
22. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
23. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
24. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
25. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
26. Terjangkau adalah keadaan di mana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan, untuk hidup yang sehat dan produktif.
27. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
28. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
29. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
30. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
31. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
32. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan,budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
33. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
34. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
35. Pembudidaya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
36. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
37. Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang.
38. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.
39. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
40. Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
41. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan berdasarkan asas :
a. Kemandirian;
b. Partisipatif;
c. Manfaat;
d. Berlanjutan;
e. Pemerataan;
f. Keadilan;
g. Keterbukaan;
h. Keterpaduan;
i. Kearifan lokal;

Pasal 3
(1) Penyelenggaraan Pangan Daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
(2) Penyelenggaran Pangan bertujuan untuk :
a. mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional;
b. meningkatkan kemampuan melakukan produksi pangan secara mandiri;
c. menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan;
f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah; dan
g. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:
a. kewenangan
b. penyelenggaraan Ketahanan Pangan, terdiri atas:
1. perencaan;
2. ketersediaan pangan meliputi:
a) produksi pangan;
b) cadangan pangan Daerah;
c) kesiapsiagaan krisis pangan;
d) penanggulangan krisis pangan; dan
e) penganekaragaman pangan.
3. keterjangkauan pangan:
a) distribusi pangan;
b) pemasaran pangan;
c) harga minimum pangan lokal;
d) bantuan pangan.
4. konsumsi pangan dan gizi:
a) penganekaragaman konsumsi pangan;
b) perbaikan Gizi.
c. kerjasama;
d. kelembagaan;
e. pengembangan sumberdaya manusia;
f. infrastruktur, sarana dan prasarana;
g. sistem informasi pangan dan gizi;
h. peran serta masyarakat;
i. pembinaan dan pengawasan; dan
j. pembiayaan.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 5
(1) Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan :
a. penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
b. pengelolaan Cadangan Pangan Daerah;
c. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan, Pemerintah Daerah berwenang :
a. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
b. penyusunan peta ketahanan dan kerentanan (FSVA) pangan tingkat desa/kecamatan;
c. penanganan kerawanan pangan Daerah;
d. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Daerah dalam penanganan kerawanan pangan Daerah; dan
e. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar

BAB IV
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6
(1) Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
(2) Perencanaan Ketahanan Pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan Pangan
(3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
f. potensi Pangan dan budaya lokal;
g. rencana tata ruang wilayah;
h. rencana pangan nasional dan provinsi; dan
i. rencana pembangunan nasional dan daerah.
(4) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
(5) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7
(1) Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan.
(2) Rencana pangan dibuat untuk jangka waktu sesuai rencana pembangunan Daerah.
(3) Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Ketersediaan Pangan

Pasal 8
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
(2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari produksi pangan di Daerah, cadangan pangan dan pemasukan pangan.
(3) Penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam Daerah.
(4) Cadangan pangan Daerah dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
(5) Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam Daerah dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi.
(6) Pemasukan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 1
Produksi Pangan

Pasal 9
(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
(2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
a. meningkatkan potensi produksi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana pangan, kelembagaan pangan dan akses permodalan;
b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c. melestarikan sumber daya air;
d. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman produksi pangan; dan
e. mendorong keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam produksi pangan dan cadangan pangan.
(3) Peningkatan produksi pangan melalui pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
(4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 2
Cadangan Pangan Daerah

Pasal 10
Cadangan Pangan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 11
(1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan:
a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
c. kerawanan Pangan di Daerah.
(2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
a. kebutuhan konsumsi masyarakat di Daerah; dan
b. potensi sumber daya Daerah.
(3) Penetapan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, yang meliputi :
a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(4) Penyelenggaraan cadangan pangan Daerah dilaksanakan secara terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.
(5) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(6) Dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat dibentuk Tim Koordinasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(7) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan sebagaiman dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan sendiri atau dikerjasamakan dengan:
a. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan;
b. swasta; dan/atau
c. bidang koperasi.
(8) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 12
(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
(2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal harga pembelian tidak ditetapkan oleh Pemerintah, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
(4) Dalam hal harga pembelian tidak ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13
Untuk menjaga cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar mutu, dilakukan penggantian, penyegaran dan pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah Daerah secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan jumlah yang disalurkan.

Pasal 14
(1) Untuk menjamin keamanan dan ketersediaan pangan Daerah, cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat disimpan di gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah dan gudang cadangan pangan masyarakat.
(2) Gudang cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkedudukan di tingkat kabupaten dan/atau tingkat kecamatan.
(3) Standar dan spesifikasi Gudang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah digunakan untuk penanganan masalah pangan yang diakibatkan oleh:
a. kekurangan Pangan;
b. gejolak harga Pangan;
c. bencana alam;
d. bencana sosial; dan/atau
e. keadaan darurat.

Pasal 16
(1) Cadangan pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan melalui lumbung pangan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat atau kelompok masyarakat.
(2) Cadangan pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat diperioritaskan untuk penanganan masalah pangan yang terjadi di masyarakat atau kelompok masyarakat bersangkutan atau untuk kebutuhan lain yang ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat/ kelompok masyarakat.

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah

Pasal 18
Kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah meliputi :
a. kriteria Krisis Pangan;
b. kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah; dan
c. kedaruratan Krisis Pangan.

Pasal 19
Kriteria Krisis Pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.
Pasal 20
(1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b, dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
(2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah paling sedikit memuat:
a. organisasi;
b. koordinasi;
c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
e. prosedur penanggulangan;
f. tindakan mitigasi;
g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
(4) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah disusun berdasarkan kajian yang paling sedikit meliputi:
a. analisis risiko;
b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
c. dampak Krisis Pangan.
(5) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah disusun berdasarkan:
a. kriteria Krisis Pangan;
b. hasil kajian;
c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional; dan
d. program kesiapsiagaan Krisis Pangan provinsi.
(6) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 21
(1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
(2) Kedaruratan Krisis Pangan terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk Daerah.
(3) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah.

Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 23
(1) Penanggulangan Krisis Pangan meliputi kegiatan:
a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
b. mobilisasi cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar Daerah;
c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
(2) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.

Pasal 24
Bupati melaksanaan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah, jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah.
Pasal 25
(1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan Daerah berakhir dan selesai.
(2) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah dinyatakan berakhir dan selesai, Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah berakhir.
(3) Tata cara berahirnya status kedaruratan krisis pangan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penganekaragaman Pangan

Pasal 26
Penganekaragaman Pangan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk :
a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 27
(1) Penganekaragaman Pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
(2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang; dan
d. melakukan sosialisasi dan promosi kenakeragaman pangan.

Pasal 28
(1) Penganekaragaman Pangan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Pusat, tanah milik Pemerintah Provinsi, tanah milik PemerintahDaerah, tanah milik masyarakat/swasta, dan/atau tanah lainnya yang tidak produktif.
(2) Dalam melaksanakan penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana pangan, termasuk bibit tanaman dan pupuk.
(3) Untuk mempercepat program penganekaragaman pangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 29
Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk :
a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 30
(1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui :
a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
b. pengoptimalan Pangan Lokal;
c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
h. penguatan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
(2) Penganekaragaman Pangan melibatkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
Pasal 31
Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada :
a. prinsip Gizi seimbang;
b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
c. ramah lingkungan; dan
d. aman.

Pasal 32
Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:
a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan Pangan Lokal;
b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;
c. pengembangan statistik produksi Pangan Lokal;
d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan
e. promosi dan edukasi Pangan Lokal.

Pasal 33
(1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.
(2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan/atau peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 34
Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 35
Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman ternak, dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 36
Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui :
a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan dalam negeri;
b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37
(1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
(2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.

Pasal 38
Penguatan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h, dapat dilakukan melalui :
a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Lokal;
c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pasal 39
Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i dilakukan melalui :
a. pemanfaatan bahan baku lokal;
b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. inkubasi industri Pangan Lokal; dan d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Bagian Ketiga
Keterjangkauan Pangan
Paragraf 1 Umum

Pasal 40
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
(2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat di bidang:
a. distribusi;
b. pemasaran;
c. perdagangan;
d. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok; dan
e. bantuan Pangan.

Paragraf 2
Distribusi Pangan

Pasal 41
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Daerah.
(2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Daerah;
b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran komoditas pangan;
c. mengikutsertakan peran masyarakat dan dunia usaha dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
d. memberikan kemudahan Perijinan bagi pelaku usaha yang bergerak dalam distribusi pangan daerah.
(3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pendistribusian pangan untuk wilayah yang sulit dijangkau karena terkena bencana.
Pasal 42
Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memprioritaskan kelancaran Distribusi Pangan.

Paragraf 3
Pemasaran Pangan

Pasal 43
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
(3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk Pangan, terutama pangan Lokal.

Paragraf 4
Harga Minimum Pangan Lokal

Pasal 44
(1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
(2) Penentuan harga Pangan Lokal minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Bantuan Pangan

Pasal 45
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.
(2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.

Bagian Keempat
Konsumsi Pangan dan Gizi
Paragraf 1
Umum

Pasal 46
Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:
a. Pengawasan pangan
b. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
c. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Daerah; dan
d. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan sesuai dengan kewenangannya.
e. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Paragraf 2
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 47
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.
(2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 48
Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan :
a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan;
b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang;
c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan
d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

Paragraf 3
Perbaikan Gizi

Pasal 49
(1) Pemerintah Daerah berkeawjiban menyelenggarakan upaya perbaikan Gizi masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
(3) Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pangan Daerah.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 50
(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(2) Kerja sama penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
a. fasilitasi pendanaan;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. penyuluhan; dan/ atau
d. kerja sama lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 51
(1) Dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga ketahanan pangan berupa :
a. Dewan Ketahanan Pangan
b. Kader Ketahanan Pangan; dan/atau
c. Kelompok Kerja Kewaspadaan Pangan dan Gizi
(2) Pembentukan Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa pemberdayaan lembaga yang telah ada di masyarakat untuk diikutsertakan dalam upaya Ketahanan Pangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk melaksanakan deteksi peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi pada daerah (kecamatan/desa)

BAB VII
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 52
(1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.
(2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan di bidang pangan;
b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi di bidang pangan;
c. penyuluhan di bidang Pangan; dan
d. kegiatan lainnya yang menunjang pengembangan sumber daya manusia di bidang Ketahanan Pangan.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 53
Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah.
BAB IX
SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 54
(1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi secara terintegrasi yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data dan informasi.
(2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi dapat digunakan untuk:
a. perencanaan;
b. pemantauan dan evaluasi;
c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.
(3) Sistem Informasi Pangan dan Gizi harus dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat dan akurat.
(4) Sistem Informasi Pangan dan Gizi diselenggarakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pangan dan gizi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55
(1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
(3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara:
a. langsung atau tidak langsung;
b. perseorangan atau kelompok;
c. lisan atau tertulis.

Pasal 56
(1) Dunia usaha dapat berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.
(2) Peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
a. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. penyelenggaraan bimbingan teknis bagi petani;
c. penyuluhan;
d. pemberian informasi ketersediaan pangan;
e. informasi kemudahan dan akses penyediaan pangan; dan
f. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 57
Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 58
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 59
Pembiayaan atas penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR …….
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT……… TAHUN 2019

Related posts

Leave a Comment

Or

%d blogger menyukai ini: