SUARA LOTENG 

Laporan Dugaan Dana PKH Ditilap, Tim Kabupaten Cek Lapangan

 

Lombok Tengah SR – Menindaklanjuti pengaduan masyarakat di Kantor Dinas Sosial soal dugaan tilep dana PKH, Tim Kabupaten turun melakukan pengecekan data PKM di Dusun Purwangse. Cek data tersebut, untuk memfalidasi kembali kebenaran perihal laporan tersebut. Satu persatu PKM dimintai keterangannya terhadap prosedur pencairan dana, berapa kali pencairan dan seberapa banyak dana yang telah diterima PKM. Selain itu, nomer PIN yang selama ini dikuasai sepenuhnya oleh oknum pendamping juga dikonfirmasi.

Dana bonus sebesar 500 ribu secara global dari pusat untuk penerima PKH, sejatinya bisa dinikmati langsung sama penerima. Namun, kenyataan ini raib dan diduga ditilep. Pengakuan ini juga diungkap masyarakat di tengah Tim Kabupaten.

Inak Rosa dusun Purwangse mengaku, tanggal 1 Februari diterima uang dari pendamping yang diserahkan dengan ampolp. Uang tersebut tidak disertakan dengan bukti transkrip hasil eksekusi pendamping di ATM BANK.

Dana yang diterimanya bervariasi, yang pertama 1.000.000. Kedua di bulan April 950 dan yang ketiga 600 bulan Juli. Dengan jumlah ini menurutnya ada banyak yang di tilep pendamping,” ujarnya.

Ironisnya, dana ini bukan diproses sendiri melalui Kartu ATM miliknya, akan tetapi, pendamping sendiri yang eksekusi langsung. Karena sebelumnya, selama ini kartu ATM dan no PIN penerima dikuasai oleh pendamping. Hanya saja kartunya baru – baru dikasi sekarang dan itupun dia yang proses uangnya.

“Pembagian dananya pun dipaket dengan amplop tiga kali penerimaan di 2019. Kartunya baru dikasih pegang sekarang sedangkan tahun sebelumnya tidak pernah dipegang oleh kami,” kesalnya.

Hal senada juga disampaikan Inaq Imi, dia mengakui sejak pencairan pertama, dana yang diterimanya 400 ribu, yang ke dua 850 ribu dan ke tiga 350 ribu. Dana dicurigai tidak sesuai jumlah berdasarkan kompetensi yang ada.

“Kami selalu dibagi pakai amplop uangnya. Kami yang awam ini hanya nurut saja, karena ketika kartu kita ada sama dia soalnya,” jelas dia.

Sementara puluhan nama yang sengaja diputus sepihak oleh pendamping, tidak melalui prosedur. Masalah ini diduga muncul karena kartu ATM mereka tidak bisa dikuasai karena pas diminta dikumpulkan oleh pendamping, mereka lebih memilih memproses sendiri saat pencairan, ungkap sejumlah PKM di depan Tim.

“Saya sudah datang laporkan ke dinas bahwa nama nama kami diputus atau di NE oleh pendamping. Padahal itu ada prosedur. Kecuali kami yang mengakui sendiri ekonominya sudah sejahtera dan itu harus dapat rekomendasi dari Pemerintah Desa. Atau komponen kami selesai,” beber salah seorang PKM yang tak ingin disebut namanya.

Menyangkut kewenangan pun bukan oleh pendamping. Tapi kok bisa dia lakukan itu lantaran sebagian PKM di anggap tidak bisa berkolaborasi dengan ajakan dia. Awalnya saya tidak ingin kasih kartu ATM itu, dia yang minta tapi saya tidak kasih, itu ajah awal dari cerita selisih kita.

“Perbuatan oknum ini telah merugikan kami semua bersama teman teman lain,” cetusnya.

Supervisor, Abdul Majid yang dikonfirmasi terkait dengan ketimpangan dan pengaduan masyarakat terhadap ulah pendamping katanya, tetap merujuk pada aturan yang ada, untuk itu pihaknya akan bekerja sesuai dengan SOP. Jadi ada tahapan yang memang perlu dilakukan.

Adanya pelaporan dari masyarakat dan ditampung. Setelah itu kita konfirmasi ke pendamping yang dilaporkan itu. Jika hasil konfirmasi dinyatakan positif, maka akan kita stop. Tetapi bila ada kejanggalan antara yang melapor dan yang dilaporkan, maka kita akan tindak lanjut ke tahap berikut.

“Seperti inilah tahap untuk langsung memproses ke tahap asesmen. Tahap ini kita akan tindak lanjut seperti apa hasilnya. Kita akan bandingkan data antara penerima dengan pemberi SP2D seperti yang tertera di kantor kami,” tegas Abdul Majid.

Menyoal pada dana yang dikasih pendamping dan tidak sesuai diterima yang kurang lebih ratusan PKM ini kata Abdul Majid, melalui proses assesmen nanti akan dicek rekening koran dan lainnya, dengan begitu akan kelihatan mana yang sesuai dan mana yang tidak. Bila ada yang terbukti dan tidak sesuai, maka kita akan melakukan proses secara PKH, atau wen – wen solution.

“Wen – Wen solution ini tergantung maunya masyarakat seperti apa. Yang jelas kami Hanya menjalankan sebagai administratif,” ujarnya.

Jika benar melanggar maka ada surat SP1 yaitu pemberian peringatan. Kita akan kasih kesempatan dalam kurun tiga bulan, jika tidak dijalankan maka SP 2 dan kalau masih tidak dijalankan maka akan di SP3 dengan menyerahkan berkas dikirim ke kementerian sosial.

“Pusat nanti akan utus melakukan sidang dan bertanya langsung dan akan turun ke lapangan untuk mengkonfirmasi apa bila terbukti maka dilakukan PHK oleh pusat,” jelasnya.

Koordinator Kabupaten Muh. Lutfi mengatakan, soal adanya 10 orang nama yang dibuat statusnya menjadi Non Eligibel. Namun tetap nanti akan diperiksakan kembali di aplikasi sim kita. Disana akan kelihatan alasan NE ini apa, dan gara – gara apa dia di NE. Apakah karena sudah sejahtera, sudah tidak ada komponen dan lainnya. “Nanti kami cek lagi,” ujarnya.

Setiap yang sudah dibuat status NE itu maka harus melalui persetujuan Koordinator Kabupaten melalui aplikasi PPKH. Yang sudah terlanjur di NE ini akan diusulkan kembali melalui proses yang sudah ditetapkan dalam aplikasi untuk diajukan.

“Apakah nanti akan diterima atau tidak, nanti tergantung orang pusat,” jelasnya. (W@N)

Related posts

%d blogger menyukai ini: