Diatasi, Penyakit Stunting di Loteng Kian Mewabah

Diatasi, Penyakit Stunting di Loteng Kian Mewabah

HM. Suhaili : Jangan fokus menilai dari segi administrative, tapi lihat kemajuan yang sudah dicapai

Lombok Tengah SR – Pada tahun 2018, Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah (Loteng), sempat di datangi wakil Presiden Indonesia Ir. H. Yusuf Kala. Kedatangan orang nomor dua di Indonesia ke Loteng tersebut, guna melihat secara langsung salah satu Desa yang terkena penyakit Stunting atau penyakit kerdil dan mencarikan solusi.
Dimana, pada tahun 2018 lalu, di Loteng terdapat 10 Desa yang masuk katagori pengidap penyakit stunting. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Loteng, berupaya semaksimal mungkin, untuk mengatasi hal tersebut.
Namun sampai saat ini, ternyata upaya yang telah dilakukan oleh Dinas kesehatan sendiri, belum juga meniai hasil, hal tersebut dilihat dari angka pengidap stunting, kian bertambah. Dimana pada tahun 2020 mendatang, diprediksikan terdapat 17 Desa se Kabupaten Loteng, bakal mengidap penyakit tersebut.
“Jika tahun 2018 kemarin, di Loteng ditemukan ada 10 desa se Loteng masuk daftar terserang penyakit stunting, 2020, bakal bertambah menjadi 17 desa,” terang Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Tengah (Loteng),  Kusriadi Jumat (26/07/2019).
Dari 17 Desa tersebut lanjutnya, ada 10 desa yang saat ini masuk dalam daftar Desa pengidap penyakit stunting, dan selama dua tahun, desa tersebut tidak bisa diatasi sehingga masuk dalam neraca desa pengidap penyakit Stunting.
“Saya lupa nama nama Desa yang masuk daftar pengidap penyakit stunting, termasuk desa yang saat ini terdaftar, masih tahap evaluasi, tapi yang jelas masih ada yang belum bisa diatasi,” katanya.
Disebutkan, indicator desa yang masuk dalam pengidap penyakit stunting, salah satunya prepalaisis, dari hasil tersebut nantinya akan terlihat berapa orang anak balita, yang masuk dalam katagori terserang penyakit stunting .
Dijelaskan, ukuran menentukan apakah bayi tersebut masuk dalam katagori pengidap penyakit stunting, jika anak balita di bawah 20 persen pengidap penyakit stunting, maka itu masuk dalam katagori normal, artinya tidak masuk dalam daftar pengidap penyakit tersebut.
Selanjutnya, jika ada anak yang ditemuka diatas 20 persen atau 30 persen, maka itu masuk dalam daftar katagori sedang dan jika dari 30 hingga 40 persen, itu masuk dalam daftar berat dan seterusnya.
Nah dari hasil kajian data balita yang telah dilakukan, itulah yang masuk dalam daftar pengidap penyakit stunting, yakni 17 desa tersebut.
Kusriadi menambahkan, untuk memperjelas berapa jumlah balita yang mengidap penyakit stunting, dari 17 desa tersebut. Saat ini datanya masih di Puskesmas dan saat ini sedang diinput. Setelah itu, nantinya 17 desa tersebut akan diberikan SK oleh Bupati, dan menetapkan 17 desa di Loteng mengidap penyakit stunting.
Terhadap hal itu, sepertinya di Loteng akan menjadi lokus penanganan stunting tahun 2020. “Yang jelas, ada 17 desa yang masuk lokus pengidap penyakit stunting di Loteng, sebab datanya sudah ada di masing masing Puskesmas, dan nanti Bupati akan memberikan SK terhadap 17 desa tersebut dan akan dilakukan pengananan secara intensif,” ujarnya.
Adapun langkah yang akan dilakukan diantaranya, penanganan secara invergensi, artinya akan melibatkan semua pihak,artinya persoalan ini bukan hanya ditangani oleh dinas kesehatan semata.
“Memang ditahun 2018 silam, penanganan stunting lebih focus di tangani dinas kesehatan, mengingat 2020 semakin bertambah, penanganannya akan melibatkan semua dinas,” tutupnya.
Terkait hal tersebut, anggota komisi IV DPRD Loteng yang membidangi pendidikan dan kesehatan HM. Supli mengaku, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan, terkait hasil penanganan stunting tahun 2018, namun pastinya, pihaknya yakin sudah bisa teratasi.
“Berbicara data, betul saya belum ketahui sejauh mana penanganan stunting,” katanya. Akan tetapi, jika jumlah desa yang mengidap penyakit stunting membias, seperti yang dikatakan, maka ini patut dipertanyakan dan ini adalah musibah besar bagi Loteng.
“Anggaran untuk kesehatan, lebih dari 50 Miliar kita sudah setujui, jika informasi stunting bertambah ditahun 2020, ini adalah musibah besar dan saya hanya bisa katakana, Innalilahiwainnailaihirojiuuun,” tutupnya.
Terpisah Bupati Loteng HM Suhaili FT mengatakan, terkait stunting, ia meminta jangan terlalu jauh menanggapinya, sebab teradang dari beberapa kekurangan yang dimiliki, termasuk penurunan kelas RSUD Praya.
Itu hanyalah penurunan administrative sedangkan pada hakekatnya itu tidak benar. Penurunan sebatas administrative, hal tersebut, seringkali di jadikan sebagai komoditas politik.
“Baik stunting ataupun penurunan kelas, bagi saya itu hanya sebatas administrative, sedangkan implementasi dilapanganan, tidak seperti yang terjadi dan ini, sering kali hal terkecil dijadikan sebagai komoditas politik, untuk menjatuhkan marwah daerah,” tegasnya.
Kendati demikian lanjutnya, pihaknya tidak alargi terhadap hal tersebut, dan ini tentunya menjadi beban bersama tapi, yang harus digaris bawahi adalah, indikator stunting itu banyak, dan tidak harus menyalahkan pemkab semata.
Salah satu contoh, pemerintah pusat telah memprogramkan, agar proses kehamilan selalu di periksa setiap bulan. Namun masyarakat juga sering kali tidak mengindahkan dan malas. Dan ini juga menjadi salah satu problem, yang terjadi di tengah masyarakat. “Kami bukan berarti tidak mau di salahkan, namun mari kita tanamkan kesadaran bersama, program yang diberikan pemerintah pusat, mari kita sama sama laksanakan,” pintanya. (ap)

Share this post