SUARA DESA 

Camat Wanasaba Lantik BPD Desa Bandok

Sekdis PMD : Pemerintah Desa dan BPD harus bersinergi dalam rangka percepatan pembangunan desa

 

Lombok Timur, SR –  Sebanyak tujuh orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandok dilantik Camat Wanasaba atas nama Bupati Lombok Timur, di Aula Kantor Desa Bandok, Kamis (11/07/2019).
Ketujuh anggota BPD tersebut satu diantaranya perempuan. Pada pelantikan itu selain tokoh agama, tokoh masyarakat beserta komponen masyarakat lainnya, turut hadir sekretaris dinas PMD Lombok Timur Ir. Agus Masriadi.
Dalam sambutannya Agus Masriadi menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah mitra kerja pemerintah desa, mitra kerja dalam hal ini tentu harus ada kerjasama, tanpa kerjasama tentu pembangunan di desa tidak akan pernah dapat terwujud sebagaimana amanat undang-undang.
“Tujuan pembangunan itu adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan dan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Sehingga menurutnya, membangun itu tidak hanya berupa fisik infrastruktur akan tetapi juga membangun mental dan kemampuan masyarakat yang salah satunya seperti pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan.
“Untuk itu diharapkan kedua lembaga penyelenggara pemerintah tersebut dapat menjalin kerjasama dengan baik,”pintanya.
Pemerintah desa tentu sangat mengharapkan partisipasi semua pihak khususnya BPD sebagai mitra kerjanya, karena tugas pemerintah desa dalam hal ini kepala desa sangat berat, tugas seorang kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, melaksanakan pembangunan dan melakukan pemberdayaan masyarakat, sehingga tugas tersebut harus dipikul secara bersama-sama baik prangkat desa maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
“Tugas kepala desa itu berat, sehingga BPD yang baru dilantik diharapkan dapat membantu atau bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan agar masyarakat sejahtera, jangan karena BPD dapat mengontrol kades tugasnya cuma betengkar saja, jadi kapan pembangunan bisa terlaksana atau terselesaikan kalau tidak ada kesepakatan,”tandasnya.
Ia juga menekankan supaya BPD dan pemerintah desa dapat bekerjasama dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dengan cara-cara yang baik yang tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa.
Lebih jauh ia menyoroti juga keberadaan anggota BPD perempuan yang turut dilantik pada hari itu. Menurutnya, tidak banyak desa yang anggota BPD-nya ada keterwakilan perempuan, padahal sesuai regulasi keterlibatan perempuan harus diberikan porsi sehingga kepentingan perempuan dapat terakomodir dalam setiap perencanaan pembangunan.
“Saya berharap kepada anggota perempuan yang terpilih, supaya benar-benar dapat mewakili kaum perempuan, dapat menyuarakan persoalan yang dihadapati, kepentingan maupun kebutuhan para perempuan lainnya,” pungkasnya. (Adhi)

Related posts