RSUD Tripat Merugi, Biaya Ganti Pelayanan Dipangkas

RSUD Tripat Merugi, Biaya Ganti Pelayanan Dipangkas

Lombok Barat SR – Realisasi biaya penanganan korban gempa yang diakomodasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Tripat Lombok Barat, tidak sesuai dengan besaran nilai penanganan jumlah pasien. Padahal jika hasil hitungan pihak rumah sakit tripat senilai 900 juta lebih atau hampir 1 Miliar, namun yang diterima sangat jauh berkurang.
Pemangkasan biaya ganti rugi pelayanan pasien korban gempa yang diberikan BNPB ke RSUD Tripat Lobar 2018 lalu dikeluhkan. Selain itu, pihak rumah sakit merasa dirugikan dan dipastikan berpengaruh pada lambannya proses pembayaran utang kepada rekanan atas pemakaian obat, serta berdampak pada sejumlah segi lainnya.
Direktur RSUD Tripat drg H. Arbain Ishak. Dirut RSUD Tripat Lobar, yang  ditemui wartawan Jumat (25/05) lalu mengatakan, selama gempa,  RSUD Tripat Lobar memberikan pelayanan gratis kepada para korban gempa. Namun meski ditangani secara gratis, pemerintah pusat melalui BNPB akan menggantikan sebanyak pasien yang sudah diberikan penanganan pelayanan.
“Dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit,  sekitar 50 orang pasien korban gempa dengan biaya sekitar  Rp 900 juta lebih, ungkapnya.
Sebanyak angka yang diajukan oleh rumah sakit, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh BPKP. Verifikasi BPKP merekomendasikan dana pelayanan korban gempa yang harus dibayarkan sebesar Rp 650 juta. Namun setelah diterima rincian dari pemerintah provinsi, angka yang disetujui oleh BNPB ternyata jauh berkurang sekitar Rp 430 juta. Sedangkan dalam laporan keuangan yang sudah disusun oleh RSUD Tripat Lobar sudah  menggunakan angka keuangan Rp 650 juta.
“Kita terkendala kalau dana yang diberikan seperti ini, karena susah untuk pertanggungjawabannya,” katanya.
Dijelaskan olehnya, RSUD Tripat menjadi bingung, mana item yang dibayarkan dan mana yang tidak dibayarkan dari dana Rp 430 juta ini.
“Jadinya mana saja pelayanan yang dibayarkan, karena dalam pertanggungjawaban kita sudah pakai yang Rp 650 juta,” jelasnya.
Penggunaan dana ini memang sudah selesai dibayarkan oleh rumah sakit, karena sudah selesai pada tahun 2018, namun rumah sakit untuk membayarkan pelayanan tersebut, pihak rumah sakit sudah membayar terlebih dahulu menggunakan anggaran dari RSUD sendiri, pembayaran yang dilakukan berupa obat-obatan dan pelayanan yang lainnya. Karena pada saat pelayanan korban gempa banyak yang diberikan tindakan operasi, pelayanan inilah yang memakan banyak biaya.
“Dari 50 pasien, sebagian besar di operasi,” tuturnya.
Belum lagi biaya atau pengeluaran yang lainnya, seperti biaya terop, biaya makan para pasien yang makan dan tinggal di rumah sakit selama perawatan di RSUD Tripat.
Penggantian dana pelayanan ini dibayarkan tahun ini,” katanya.
Namun biaya yang diterima jauh sangat kurang, atas kekurangan dana ini, pihaknya masih menunggu kembali perbaikan kebijakan dari pemerintah provinsi seperti BPBD dan dinas kesehatan Provinsi, untuk verifikasi lagi dengan pemerintah pusat, karena yang disetujui oleh BPKP Rp 650 juta, tapi kenapa yang dibayar hanya Rp 430 juta.
“ Kalau seperti ini, bisa merusak laporan keuangan kita yang sudah kita susun, dan kita jelas kekurangan untuk ganti biaya yang sudah dikeluarkan,” pungkasnya (W@N)

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or