SPN Pertanyakan Perkembangan Kasus Camat Prabarda

SPN Pertanyakan Perkembangan Kasus Camat Prabarda

Lombok Tengah suararinjaninews.co.id – Puluhan anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kab. Loteng, Prov. NTB), mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Kamis, (02/05/2019). Kedatangan puluhan anggota SPN guna mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi dana marbot dengan tersangka Camat Praya Barat Daya (Prabarda), Kamarudin.
Ketua SPN Loteng, Hamzam Halilintar, saat bertemu pihak Kejari Praya, menyatakan, kedatangannya ke Kejaksaan Negeri Praya hanya sekedar untuk menanyakan sejauh mana perkembangan kasus Camat Prabarda. Pasalnya informasi yang didapatkan dari pihak Kepolisian kalau kasus dugaan Korupsi dana Marbot dengan tersangka Camat Prabarda hingga saat ini belum mendapatkan P21 jaksa. “Yang bikin heran, kok sulit sekali kasus ini mendapatkan P21 Jaksa,” ungkapnya.
Menurutnya, kasus dugaan korupsi yang di tangani pihak Kepolisian berkasnya sudah lama lengkap. Namun dengan sulitnya mendapatkan P21 Jaksa, justru pihaknya mencurigai kalau Jaksa masuk angin dalam menangani kasus dugaan Korupsi Dana Marbot di Kecamatan Prabarda. “Kami sebagai masyarakat awam patut curiga kepada pihak Kejaksaan akibat lambannya memberikan P21,” tegasnya.
Pihaknya meminta agar Kejaksaan dalam menangani kasus tersebut benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan jika memang pihak Kejaksaan main-main dalam menangani kasus tersebut. Pihaknya berjanji tidak akan segan-segan membawa kasus ini ke KPK di Jakarta.
“Jika mentok kasus ini tidak bisa naik ke pengadilan, kami kendati masyarakat awam akan membawa kasus ini ke KPK,” ancamnya.
Sementara Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Praya, Kunto Agung W menyatakan, Terkait penanganan perkara Camat Praya Barat Daya sejak penanganan ini diterima dari pihak Kepolisian pihaknya sudah memberikan petunjuk kepada phak penyidik Polres Loteng. Petunjuk sebanyak empat lembar itu haruslah dipenuhi penyidik untuk bisa mendapatkan P21 Jaksa. “Petunjuk Jaksa itu berisikan apa-apa yang perlu di lengkapi dalam penerapan pasal tang diberikan penyidik kepada tersangka,” ungkapnya.
Dalam mengeluarkan petunjuk, pihaknya mengaku petunjuk dikeluarkan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan bersama tim Jaksa. Selama petunjuk itu belum bisa dipenuhi pihak penyidik tentunya pihak Kejaksaan mengaku tidak bisa berbuat banyak dalam kasus itu. “Selama petunjuk belum dilengkapi maka kami tidak bisa memberikan P21 terhadap pasal yang di sangkakan penyidik kepada tersangka,” tegasnya.
Yang pasti menurut Kunto, Dalam menangani perkara pihaknya tidak mau main-main. Untuk menegakkan hukum tentunya harus menggali fakta-fakta yang ada. Jika tersangka dikenakan dengan pasal 8 UU Tipikor tentunya harus digali unsur-unsur dari pasal tersebut. “Ternyata dari rapat gelar perkara yang kami lakukan kalau penyidik polisi harus dan masih banyak melengkapi berkasnya,” ujarnya.
Pihaknya mengaku kalau apa yang dilakukan pihak Kejaksaan sudah sesuai prosedur. Pihaknya berharap kalau kesalahan tersangka agar dikenakan denhan Pasal yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat. Pihaknya juga mengaku  kalau pihak kejaksaan sudah memberikan titik terang kemana arah kasus ini bergulir. “Perkara ini butuh kekuatan dalam hal pembuktian,” akunya.
Pihaknya menegaskan kalau dalam menangani kasus Camat Praya Barat Daya tidak ada namanya masuk angin dalam menangani perkara ini.  Diaharapkan penyidik Polres cepat dalam memenuhi petunjuk Jaksa agar cepat proses penanganan kasus tersebut. “Kalau penyidik Polisi cepat melengkapi petunjuk Jaksa kan cepat juga kasus ini kita sidangkan,” harapnya.(ang)

Share this post