Tak Direspon Soal Tambahan ADD, Kades Kecewa Sikap Bupati

Tak Direspon Soal Tambahan ADD, Kades Kecewa Sikap Bupati

Lombok Barat SR – Efek penolakan usulan permintaan tambahan Anggaran Dana Desa (ADD) terhadap 119 desa. Sejumlah Kepala Desa  di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan sikap Bupati  H.Fauzan Khalid yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Barat bukan untuk dibagi-bagi, sebagaimana keinginan Kepala Desa.
Kepala Desa Bagek Polak Amir Amraen Putra mengatakan, permintaaan para kades masuk akal dan keberadaan APBD itu  memang untuk dibagi, tentunya dibagi sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada.
“Pak Bupati, APBD itu memang untuk dibagi-bagi sesuai dengan regulasi dan aturan,’’ kata Amir, Selasa, (16/04) lalu.
Ia menegaskan, pihak desa justru menyanyangkan sikap bupati yang menganggap permintaan para kedes tidak masuk akal, justru permintaan para kades ini sangat masuk akal, karena anggarannya ada, diatur oleh regulasi dan aturan yang jelas.
‘’Kecuali kalau kita minta di bagi APBD tidak berdasarkan aturan atau regulasi, itu baru salah,’’ tegasnya.
Kalau bupati bersikap seperti ini, tidak ingin memberikan tambahan anggaran untuk desa,  ia menduga kalau para pejabat tersebut ingin mencari ‘’fee’’ proyek dari nilai anggaran dari Rp 480  miliar yang ada.’’Saya khawatir, saya menduga mereka-mereka itu mencari fee, takut dikurangi bagiannya,’’ tudingnya.
Padahal, lanjut Amir, dengan diberikannya tambahan anggaran ini, pemerintah ingin membantu menpercepat pembangunan dan program pemerintah daerah, karena ujung tombak pembangunana didaerah ada di desa. Dengan sistem pambangunan yang dimulai dan diusulkan dari desa. Akan mempercepat pembangunan di Kabaupaten Lombok Barat. Kalau sekarang Bupati tidak mau, atau dianggap tidak mungkin, sikap Bupati perlu dipertanyakan.
Semua aturan keuangan yang diminta para kades ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014. Permintaan yang dikatakan bagai-bagi itu, ketika permintaan tidaka berlandaskaan atau tidak ada dasarnya, sedangkan permintaan yang diajukan ini jelas ada dasarnya.
“Konotasinya jelek memang bagi-bagi ini, tetapi kalau ada dasarny bagiamana bisa dikatakan bagi-bagi,’’ tegasnya.
Kalau anggaran sekitar Rp 480 miliar ini jutsru tidak diminta oleh desa, Amir justru lebih khawatir lagi, justru malah anggaran ini akan dibagi-bagi oleh Bupati, para SKPD dan DPRD Lobar. “Kalau kita diamkan saya hawatirkan mereka yang akan bagi-bagi,’’ tegasnya.
Dikatakan Amir, Kalau permintaan Desa ini tidak  ada dasar hukumnya, ada alas hukumnya tidak bisa dikatakan bagi-bagi. Karena yang diminta itu adalah program, program tersebut adalah dana, karena semua program bermuara pada anggaran, makanya agara program di desa bisa berjalan dengan baik harus ada dananya.
Dimana dana yang diminta sebesar Rp 119 miliar itu akan disalurkan dalam dua model yaitu dalam bentuk penambahan ADD untuk para desa sebesar Rp 59,5 miliar yang dialokasikan secara proporsional sesuai degan luas dan jumlah penduduk di desa tersebut. Sedangkan yang Rp 59’5 miliar kemudian disalurkan dalam bentuk program yang disalurkan lewat OPD yang ada di Kabupaten Lobar.
Terpisah, Kepala Desa Jeringo, Sahril mengatakan, tambahan anggaran  ADD itu sesuai dengan sejumlah pasal di Peraturan Pemerintah (PP) 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.  Di Pasal 96 Ada lima ayat yang mengatur tentang bagaimana rumusan kenaikan ADD. Disana sudah jelas minimal 10 persen dari dana perimbangan.
Menurutnya angka penambahan sekitar Rp 1 miliar perdesa itupun sudah difahami oleh kalangan DPRD. Bahkan kalangan legislatif sudah memberikan solusi agar penambahan anggaran itu bisa diperoleh dari belanja langsung barang dan jasa SKPD.
“Saya mempertanyakan logika berfikir  bupati sebagai eksekutif justru menganggap hal itu tidak jelas. Padahal  anggaran yang tersedia sudah ada dan regulasi jelas, hal itu tentunya jelas, ini ada regulasinya. Tolong bupati membaca secara utuh dulu, koordinasi dulu dengan pihak keuangan kondisi keuangan daerah dan system regulasi,” tegasnya.
Ia berharap kepada bupati untuk tidak terlalu cepat sensitive atas permintaan pihaknya. Sebab tujuan para Kades itu untuk mempermudah daerah dalam pembangunan. Kalau ditanggapi seperti ini, seolah-olah bupati takut anggarannya dibantu dikelola pemerintah desa.
“Ini bukan dibantu dikelola kepala desa tapi pemerintah desa, semua anggaran ADD yang masuk itu diatur kembali oleh bupati melalui peraturan Bupati,” tegasnya.
Ia mengatakan jika berbicara penambahan Rp 1 miliar memang dinilai besar. Namun sudah ada solusi yang ditawarkan untuk memberikan Rp 500 juta untuk ADD dan sisanya dititip di SKPD melalui program. (w@N)

Share this post