Pemkab Loteng Desak Pusat Terbitkan Izin Bongkar Muat di Awang

Pemkab Loteng Desak Pusat Terbitkan Izin Bongkar Muat di Awang

Lombok Tengah SR – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemda Kab. Loteng, Prov. NTB), hingga saat ini masih tengah berharap supaya pemerintah pusat mau segera menerbitkan surat izin bongkar muat barang  dibawa sejumlah kapal yang hendak berlabuh di Dermaga Awang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kab. Loteng.
Menunggu kepastian dan kejelasan terkait kapan surat izin resmi diperbolehkannya sejumlah kapal bersandar untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang di Dermaga Awang dikeluarkan alias diterbitkan pemerintah pusat hingga kini ternyata masih dielu – elukan pihak pemda kab. Loteng terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan. Belum adanya surat izin resmi tersebut, terang saja membuat sejumlah kapal besar, khususnya sejenis kapal kargo (kapal pemuat barang) yang masuk ke perairan dermaga awang selama ini tidak jarang terlihat mau tidak mau terpaksa harus menurunkan beberapa jenis barang muatan dalam jumlah kecil jauh dari pelabuhan dermaga.
Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan Loteng, Ir. Muhamad Kamrin, langsung diruang kerjanya, belum lama ini, mengungkapkan perkembangan operasional Dermaga Awang saat ini memang sepenuhnya belum optimal berfungsi. Padahal selama ini, di sekitar perairan dermaga sering terlihat kapal pembawa barang dengan berat muatan ada yang diatas 20 Ton.
“Kapal – kapal tersebut umumnya adalah jenis kapal dengan kapasitas mesin di atas 100 GT. Sayangnya sampai saat ini kapal – kapal itu belum berani kita izinkan untuk melakukan aktifitas bongkar muat barang secara langsung di dermaga, disebabkan Dermaga Awang belum tercantum di pusat sebagai salah satu pelabuhan tempat bongkar muat,” tegasnya.
Persoalan bukan hanya sebatas sampai disitu saja lanjutnya, terkait belum tercantumnya Dermaga Awing tadi, juga oleh pihak petugas pelabuhan dari dinas kelautan yang bertugas di sana (Dermaga Awang, Red) belum bisa maksimal bekerja khususnya untuk urusan melakukan pemeriksaan terhadap kapastian kelengkapan surat – surat yang dibawa nakhoda atau pemilik kapal. Baik itu memastikan ada tidaknya dan batas aktif atau kadaluarsanya Surat Izin Untuk Pelayaran (SIUP), maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dimiliki pemilik kapal.
Kendati setiap harinya ada saja beberapa kapal sejenis diketahui pihaknya memasuki wilayah perairan dermaga, akan tetapi pemilik kapal juga tetap tidak berani sembarang melakukan bongkar muat di dermaga. Selama ini kita juga tetap bekerja sesuai prosedur, tidak berani melanggar aturan yang berlaku.
“Yang namanya aturan tetap harus ditaati, mereka pemilik kapal kalaupun harus menurunkan barang oleh petugas di dermaga sementara ini belum pernah ada yang diketahui berjumlah besar. Itupun mereka bongkar muatnya cukup jauh dari dermaga dan memanfaatkan jasa salah seorang warga nelayan pemilik perahu kecil sejenis sampan untuk melakukan pengantaran atau benjemput barang,” terangnya.
Tidak terlepas terhadap barang muatan yang diambil maupun hendak diantar warga menggunakan sampannya tadi pun oleh petugas tetap ketat melakukan pemeriksaan, guna menghindari kemungkinan adanya barang – barang haram atau terlarang berusaha untuk diselundupkan masuk ke wilayah Loteng. Terlebih kapal barang dari berasal dari berbagai daerah di nusantara yang memasuki perairan dermaga dominan dengan kafasitas mesin berstandar 30 GT dengan bobot muatan bisa mencapai puluhan ton tersebut setiap harinya ada saja yang menjadikan dermaga sebagai tempat transit hanya untuk bersandar sebentar.
Disamping untuk kepentingan membantu memperingan serta mempermudah warga dalam melakukan kegiatan bongkar muat barang, apabila surat izin telah dikeluarkan pemerintah pusat juga akan berdampak positif terhadap kemaksimalan petugas dalam bekerja. “Status Dermaga Awang sudah kita daftarkan sebagai tempat kapal bongkar muat barang. Target kita, Oktober tahun lalu surat izin ini sudah bisa kita terima, sehingga tahap merekomendasikan izin terhadap kapal – kapal barang yang kebetulan memasuki perairan kita supaya boleh melakukan bongkar muat di Dermaga Awang pun bisa untuk kita lakukan,” imbuhnya.
Tentunya rekomendasi izin dapat dilakukan apabila legalitas kapal dinyatakan lengkap seperti adanya SIUP dan SIPI. Diantaranya mencantumkan, nama pemilik dan nama kapal, bobot kapal, perlengkapan alat kapal, serta mencantumkan kejelasan kemana saja kapal boleh berlabuh dan umumnya tercantum kapal barang hanya diperbolehkan berlabuh di dua tempat pelabuhan saja.
Ditambahkan pihaknya, jika izin telah dikeluarkan pusat akan mudah bagi warga untuk menyuplai sejumlah kebutuhan antara lain berupa barang dagangannya ke sejumlah daerah yang ada di luar pulau Lombok, apalagi mengingat saat ini garam yang dihasilkan warga masyarakat desa yang berada tinggal tidak jauh dari pesisir pantai terdapat di wilayah Kab. Loteng,  diketahui dipasaran dengan harga nilai jual paling tinggi disbanding garam dihasilkan daerah kabupaten lain di NTB. Adapun jumlah keseluruhan luas lahan tambak garam di Kab. Loteng adalah 900 Hektar, namun hanya 54 hektar saja yang produktif, terdiri dari wilayah kecamatan Pujut dan Praya Timur.
“Hasil capaian garam dari keseluruhan lahan produktif berkisar mencapai 3200 Ton, termasuk lahan produktif penghasil garam berkualitas saat ini masih berada di Desa Bilelando termasuk juga Bangket Parak. Harga garam kita dipasaran harganya tembus Rp. 3000/Kilo, sementara garam di Bima dan Sumbawa hanya seharga Rp. 800/Kilo, kita sangat berharap supaya pusat segera mengeluarkan surat izin ini,” pungkasnya. (ang)

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or