SUARA LOTENG 

Kejati NTB Berkomitmen Dapat Predikat WBK

Lombok Tengah SR – Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kejati Prov. NTB), berkomitmen di akhir tahun nanti bisa mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Berupaya memberikan pelayanan publik yang baik dan maksimal kepada setiap lapisan masyarakat dilingkup kerja Kejati sangat penting sekali untuk diutamakan. Sehingga akan tercipta suasana yang aman, nyaman, transparan sepenuhnya telah sesuai dengan prosedur hukum kerja yang berlaku tentunya akan menjadikan setiap stakeholder terkait lainnya juga masyarakat yang mendapat pelayanan pun akan merasa puas.
Demikian disampaikan Wakil Kepala Kejati (Wakajati) NTB, Febrytrianto SH, MM, MH, usai setelah mengikuti kegiatan acara resmi Pencanangan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Tengah (Kejari Kab. Loteng), Kamis pecan lalu. Adapun Kejati NTB sendiri juga lebih dahulu melakukan kegiatan yang sama.
“Ditahun ini kita juga telah melakukan pencanangan guna menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” jelasnya lugas.
Pencanangan Zona Integritas yang telah diberlakukan dan baru mulai berjalan tahun ini dilakukan pihak Kejati Prov. NTB, sangat diharapkan nantinya bisa berjalan optimal dengan hasil kerja benar – benar maksimal, sehingga predikat WBK pun bisa didapatkan Kejati NTB. Untuk mewujudkannya, saat ini pihak Kejati NTB pun sepenuhnya secara bersama – sama telah berkomitmen semangat menjalankan program yang telah dicanangkan.
Adapun komitmen yang harus semangat dijalankan secara bersama – sama untuk tujuan mendapatkan predikat WBK tadi antara lain yakni, terlebih dahulu berupaya memenuhi beberapa kriteria, tahapan – tahapan persyaratan, maupun sejumlah peraturan penting lainnya yang telah ditetapkan dalam fakta zona integritas untuk bisa taat dan disiplin dijalankan semua pihak terkait yang berada dilingkup Kejati NTB.
“Insha Alloh target kita nanti bisa diakhir tahun. Apakah kita bisa dapat predikat WBK untuk selanjutnya WBBM, kita telah berkomitmen secara bersama – sama dan dengan semangat yang sama pula agar bisa mendapat predikat itu. Jadi ada banyak kriteria diantaranya, ada unsur penunjang dan unsur dari tim survey, ada tahapan – tahapan dalam mencapai ini,” katanya.
Untuk mencapai predikat itu, lanjut, pertama – tama kinerja Kejati NTB nantinya akan mulai dinilai terlebih dulu oleh tim survey dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menjalankan atau menerapkan pemberlakuan zona integritas, jika penilaian telah memenuhi standar nilai yang diberlakukan, kemudian diusulkan ke Kemenpan. Lalu oleh Kemenpan nantinya akan melakukan penyeleksian, baru setelah penyeleksian dinyatakan lulus oleh Kemenpan selanjutnya BPN pun kembali akan melakukan penyurveyan.
Ditambahkan, dari 31 jumlah Kejati yang ada di Indonesia, terhitung baru hanya satu Kejati saja yang telah mendapatkan predikat WBK, yaitu Kejati Bali. Predikat inipun baru bisa didapatkan Kejati Bali baru tahun 2018 kemarin. “Alhamdulillah, pencanangan terkait pemberlakuan zona integritas ini juga telah turut dilakukan sejumlah Kejari. Ada enam jumlah Kejari yang sudah melakukan pencanangan ini, walaupun ada 10 Kejari khususnya berada diseluruh Kabupaten dan Kota di NTB, sisanya yang belum pun selanjutnya nanti akan menyusul. Kejari yang telah mendapatkan predikat ada diluar Prov. NTB yakni, Kejari Gianyar yang ada di Bali,” terangnya.
Terakhir dituturkan, yang jelas ada enam area perubahan yang harus dilakukan pihak Kejari maupun Kejati untuk tujuan meraih predikat WBK seutuhnya. Namun semuanya itu berujung kepada persoalan pelayanan publik. “Ujungnya itu sebetulnya adalah pelayanan publik, bahwa pelayanan publik itu harus memuaskan. Bagaimana memudahkan masyarakat, dan stakeholder lainnya juga bisa merasa puas atas kinerja yang telah dilaksanakan pihak Kejaksaan. Cara ini tidak kita pungkiri sekaligus juga mungkin untuk meniadakan ataupun meminimalisir adanya citra dan stigma yang selama ini ada kinerja kita masih dipandang, dianggap kurang baik oleh masyarakat,” tuturnya.
Sementara ditempat sama, Bupati Loteng, HM. Suhaili FT, SH, MH, yang juga turut hadir dalam acara ketika itu ikut menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi Pencanangan Zona Integritas dilakukan pihak Kejaksaan. Mengingat adanya bentuk ikhtiar yang tujuannnya bermuara adalah untuk bagaimana supaya kedepan lebih mempermudah dalam mengutamakan kepentingan masyarakat seadil, sebaik, dan semaksimal mungkin.
“Alhamdulillah, mewakili masyarakat Loteng saya merasa sangat bersyukur dan berterimakasih. Sebab Ini adalah bentuk upaya mensinergikan berbagai unsure dan elemen, tidak hanya dari aparat hukum tapi juga pemerintah daerah yang lebih – lebih adalah sebagai fasilitator juga eksekutor berbagai kebijakan mau secara bersama – sama berkomitmen sehingga terbentuk team work yang solid untuk mewujudkan bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” syukurnya. (ang)

Related posts