Lotim Kekurangan 3500 Guru Negeri dan Butuh 3800 GTT

Lotim Kekurangan 3500 Guru Negeri dan Butuh 3800 GTT

Para Kepala UPTD Dikbud Kecamatan se Lombok Timur (Lotim) telah hadir dalam Rapat yang membahas Rasionalisasi GTT dan PTT di lingkungan Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim, bertempat di Aula Handayani Kantor Dinas Dikbud Lotim, Rabu (23/1/2019) lalu. Lewat UPTD Dikbud Kecamatan inilah diusulkan sejumlah GTT (Guru Tidak Tetap) di Sekolah Negeri yang akan di SK kan Bupati Lotim, akhir Januari atau awal Februari 2019 mendatang. Termasuk sejumlah PTT (Pegawai Tidak Tetap).

Lombok Timur, SR – Hadir dalam kesempatan tersebut, Kabid PNF (Pendidikan Non Formal), Kabid Pembinaan SD (Sekolah Dasar), Kabid PK (Pembinaan Ketenagaan), Kasi PPTK (Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan), dan Kasubag UMPEG (Umum dan Kepegawaian) Dinas Dikbud Lotim. Masing-masing Kabid menyampaikan arahannya kepada para Kepala UPTD Dikbud Kecamatan sebagai peserta.

H Alimuddin Nasir, S.Pd., Kabid PNF, Rabu 23/1/19 menyampaikan bahwa, Kepala UPTD Dikbud Kecamatan memiliki kewenangan, kebijakan dan membina satuan pendidikan, termasuk lembaga pendidikan non formal yang ada di wilayahnya. Kata dia, GTT dan PTT yang ada dalam satuan pendidikan di lingkungan UPTD Dikbud binaannya haruslah professional, memiliki tingkat kompetensi yang tinggi, dan tidak mudah terpengaruh dengan hal yang di luar tugasnya, apalagi berkaitan dengan politik praktis.

“Demikian halnya terkait dengan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan lainnya yang ingin mengurus pendirian dan penerbitan oprasionalnya haruslah atas persetujuan Kepala UPTD Dikbud setempat,” kata Alimuddin.

Abasti, S.Pd., Kabid Pembinaan SD menandaskan, terkait dengan GTT dan PTT, haruslah yang betul-betul layak untuk mendapatkan SK (GTT maupuun PTT). “Untuk pengusulan GTT dan PTT ini harus dengan koordinasi antara Satuan Pendidikan, Kanit Dikbud Kecamatan, dan Pengawas,” katanya, sembari menambahkan bahwa, saat ini jelang ujian, diperlukan adanya kinerja, sinergitas, kerjasama dan koordinasi. “Kepada Guru dalam Satuan Pendidikan, Kasek, pengawas, dan Kepala UPTD Dikbud setempat harus dalam kondisi kerjasama dan betul-betul menjalan tupoksi masing-masing dengan tetap berkoordinasi,” imbuhnya.

Rilis data terkait dengan GTT dan PTT sebagaimana disampaikan Kasubag UMPEG, Hasanuddin, S.Ap.., dan Kasi PPTK Bidang PK, Sataruddin, S.Sos., bahwa, jumlah GTT di Lotim sebanyak 7.596 orang. GTT tersebut menyasar di Sekolah Negeri sejumlah 4.375 dengan rincian berdasarkan SK Bupati sejumlah 865 orang dan SK Kepala Sekolah sejumlah 3.570 orang. Sementara GTT di Skolah Swasta berjumlah 3.364 orang dengan rincian menurut SK Bupati sebanyak 210 orang dan SK Kasek sebanyak 3.011 orang.

Adapun PTT berjumlah 1351 orang yang menyasar di Sekolah Negeri sebanyak 1.065 orang dan di Sekolah Swasta sejumlah 286 orang. PTT di Sekolah Negeri dengan SK Bupati sebanyak 437 orang dan SK Kasek sejumlah 628 orang. Sementara PTT di Sekolah Swasta dengan SK Bupati sebanyak 65 orang dann SK Kasek sejumlah 221 orang.

“Usulan untuk GTT (yang dimaksudkan di Sekolah Negeri) dari masing-masing Kepala UPTD Dikbud Kecamatan secepatnya kita tunggu, karena SK terbit akhir Januari dan paling lambat awal Februari 2019. Di luar dari itu, tidak menjadi tanggung jawab kami,” tegas Hasanuddin, didampingi Sataruddin, sembari menambahkan bahwa, terkait dengan PTT akan menyesuaikan. PTT (termasuk di dalamnya Operator Sekolah). “Untuk PTT menyesuaikan, mengikuti anggaran yang ada,” imbuhnya.

Dikatakannya, tahun 2018 Guru pensiun sejumlah 400 orang. Menurut Hasanuddin, Lotim kekurangan 3.500 orang Guru Negeri. Untuk itu, dibutuhkan sejumlah 3.800 orang GTT atau non PNS. “Itulah yang kita rapatkan hari ini, dan sebagai hasil rapat hari secepatnya usulan GTT diserahkan pada hari Selasa mendatang,” tegasnya (Kus).

 

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or