SUARA LOTENG 

Perangkat Desa Dipecat, Desa Ungga Memanas

Kadis BPMD : Kades Jangan Maen Dendam Dong

Lombok Tengah SR – Himbauan Bupati Lombok Tengah (Loteng), HM Suhaili, pada pelantikan satu bulan lalu, tidak diindahkan oleh Kepala Desa terpilih. Dimana dalam pelantikan tersebut, orang nomor satu di lingkungan pemkab Loteng, meminta agar semua kades jangan balas dendam terhadap lawan politik.

Tidak diindahkannya himbauan tersebut ternyata telah memakan korban, di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Loteng, kepala desa terpilih, Susanto telah melakukan pemecatan terhadap empat orang staf, sehingga mengakibatkan kemarahan masyarakat memuncak.

Pada Rabu (16/01/2019) lalu, puluhan masyarakat mendatangi kantor desa Ungga meminta kejelasan dan alasan empat orang staf desa yang dipecat.

“Kami datang ke sini bukan mau merusak, namun kami butuh keadilan dan kejelasan, apa yang meletarbelakangi keluarga kami di pecat sebagai staf desa,” kata Imran salah seorang keluarga korban yang di pecat.

Jika pihaknya bersama keluarga sudah diberikan alasan dan masuk diakal, pihaknya tidak keberatan dengan pemecatan ini. Namun disisi lain, selama ini pihaknya melihat empat orang staf ini, tidak pernah melawan semua kebijakan pemerintah, termasuk kepala desa.

“Kalau beda pilihan betul saya akui, tapi masa ia gara gara beda pilihan itu lantas bapak kepala desa melakukan pemecatan,” tanyanya.

Dikatakan, prosedur pemecatan sudah diatur dan kepala desa tidak dibolehkan mengambil keputusan sendiri, tanpa alasan yang jelas. “Bersebrangan pilihan, itu bukan katagori pelanggaran,” ulangnya sambil heran.

Ia menambahkan, biasanya yang ia ketahui setiap ada pemecatan, pasti ada pemberitahuan ataupun teguran yang dilayangkan kepada yang bersangkutan. Namun empat orang staf tersebut loyalitas dalam melaksanakan tugasnya sangat tinggi dan rajin, sehingga pihaknya menilai pemberhentian sepihak tanpa adanya surat teguran dan dinilai tidak procedural, inilah yang mengakibatkan masyarakat merasa geram dan tidak menerima surat pemberhentian itu.

“Pak kades ini mantan penegak hukum, jadi saya rasa beliau sudah paham aturan, tapi kok mengambil keputusan konyol kayak gini,” ujarnya.

sementara itu Kepala Desa Ungga Susanto mengatakan, pemecatan empat orang stap tersebut, mereka bekerja tidak sesuai misi dan visi menciptakan desa Ungga berakhlak.

“Jadi tujuan saya menjadikan Desa Ungga menjadi Desa yang berakhlak dan maju, namun ternyata apa yang menjadi misi dan visi kami tidak sejalan,” katanya.

Tidak sejalan artinya, dari empat orang yang dipecat sering kali melanggar aturan yang tidak sesuai dengan misi dan visi tersebut. Sehingga jalan terbaik adalah mengeluarkan mereka dari tugasnya.

“Di sisi lain mereka itu tidak sejalan dengan misi dan visi, masyarakat juga meminta agar mereka itu dipecat,” bebernya.

Empat perangkat desa yang dipecat tersebut, masing masing Kadus Batu Bolong, Kadus Ketapang, Kadus Ampan Lolat dan Kadus Tunak Malang. “Hanya Kadus Tunak Malang saja yang mengundurkan diri,” cetusnya.

Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs Jalaludin, menjelaskan, pemecatan perangkat desa yang dilakukan oleh sejumlah kades terpilih itu cacat hukum.

Pasalnya setiap ada pemecatan ada procedural yang harus dilewati, artinya kepala desa tidak boleh melakukan pemecatan tanpa dasar, apalagi rata rata kades di Loteng kemarin kemarin dilantik.

“Kepala Desa Ungga, kan kemarin di lantik, dan baru beberapa minggu melaksanakan tugas. Saya rasa pemecatan ini berdasarkan emosi dan itu cacat hukum dan tidak sah,” katanya.

Dijelaskan, pemecatan dan pengangkatan perangkat desa ada mekanisme yang harus dilalui, diantaranya harus mendapat rekomendasi dari Camat setempat dan harus berdasarkan peraturan, mulai dari UU, Permendagri, Perda dan Perbup. “Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa harus mendapat Rekomendasi dari Camat, harus sesuai UU, Permendagri, Perda dan Perbup. Kalau tidak pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Cacat Hukum,”tegasnya.

Sedangkan polimic yang terjadi di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Loteng, sampai saat ini, pihaknya belum melihat dasar hukum melakukan pemecatan. Akan tetapi pihaknya bisa mengambil kesimpulan, kalau kepala desa Ungga melakukan pemecatan disebabkan beda dukungan.

Kenapa pihaknya mengatakan demikian, sebab Desa Ungga masuk daftar dari 96 desa pilkades serentak dan baru baru melaksanakan tugasnya. “Kan kepala desanya kemarin dilantik, masa secepat itu menilai bawahannya langgar aturan,” tanyanya.

Terhadap hal itu, pihaknya meminta kepada semua kepala desa, untuk tidak melakukan keputusan kontropersial atau keputusan melanggar hukum. Sebab nantinya itu akan berakibat patal, termasuk di Desa Ungga ini.

“Coba camkan apa yang diamanahkan bapak Bupati kita saat pelantikan, jangan sekali kali menaruh rasa dendam kepada lawan politik. Sekarang sudah jelas kalau saudara saudara kades resmi sebagai kades, dan mari kita rangkul mereka semua,” seruannya. (ap)

Related posts

%d blogger menyukai ini: