SUARA LOTENG 

Sekda : Penerapan SKB 3 Menteri Tunggu Hasil Review Pemprov

Lombok Tengah SR – Penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, terkait pemberlakukan sanksi tegas pemecatan terhadap oknum Aparat Sipil Negara (ASN) yang pernah menjalani hukuman karena terlibat kasus tindak pidana kejahatan korupsi. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, terhadap pemberlakuan aturan tegas tersebut, untuk sementara ini belum sepenuhnya bisa diterapkan, dikarenakan masih menunggu hasil review dilakukan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Demikian disampaikan Sekertaris Daerah (Sekda) Pemda Kab. Loteng, HM. Nursiah S.Sos, Kepada Suara Rinjani, di ruang kerjanya, Kamis (03/01) pekan kemarin.
Menurutnya, penerapan terhadap peraturan ini diakui pihaknya memang sepenuhnya belum berani sekaligus bisa untuk dijalankan. Terlebih peraturan ini diketahui bersama menyangkut penonaktifan secara permanen (pemecatan) oknum ASN yang tentunya sudah dapat dipastikan pula akan berimbas buruk secara langsung terhadap penghentian hasil mata pencaharian tetap mereka selama ini.
“Kaitam dengan hal tersebut, saat ini kita telah berkoordinasi dengan pihak provinsi. Kejelasan akan kita terapkan mulai sejak kapan, itu yang belum dapat kita beritahukan keapstiannya, karena saat ini Pemprov sendiri masih tengah melakukan review,” lugas Sekda ketika itu.
Review terhadap kebijakan peraturan tegas SKB 3 Menteri ini diketahui pihak pemda  tengah dilakukan Pemprov, disebabkan belum lama ini Pemprov mengundang sejumlah perwakilan aparatur pemda terdapat disetiap kabupaten di NTB, guna menghadiri rapat membahas penerepan aturan tegas tersebut.
Dari hasil kegiatan rapat saat itu, pihak Pemprov menyatakan terlebih dahulu akan  melakukan review serta langkah – langkah dianggap cukup efektif guna segera menerapkan peraturan yang tercantum dalam SKB 3 Menteri.
Sebelum diketahui apa saja hasil review yang dilakukan pihak pemprov dan keputusannya seperti apa. Maka pihak pemda sendiri, nantinya kendati semisal telah memasuki tanggal dan bulan untuk harus diterapkannya aturan ini tetap pihak pemda belum berani untuk merealisasikan penerapan peraturan tersebut.
“Kita harus menunggu keputusan dari hasil kajian yang dilakukan pihak Pemprov terlebih dahulu. Nanti kalau memang hasinya telah ada, Insha Alloh pasti akan kita sampaikan, apapun hasilnya sama – sama kita tunggu saja,” tandasnya.
Diakui, mengenai bentuk review, kajian, serta langkah – langkah apa sajakah itu yang kini tengah dilakukan pihak pemprov terhadap peraturan SKB 3 Menteri, oleh pihak pemda juga tidak mengetahuinya secara pasti. Tidak lain hal ini disebabkan, dari pihak pemda kabupaten seluruhnya menyerahkan urusan ini kepada pihak pemprov. Dengan begitu, wajar saja jika pihak pemda tidak mengetahui kejelasan apakah itu pihak pemprov tengah melakikan review atau kajian menyangkut hukum – hukum dan hal lainnya yang tercantum dalam aturan.
Terakhir tidak lupa ditambahkan Sekda, untuk persoalan penerapan aturan tegas ini, sama dengan pemerintah lainnya terdapat didaerah seluruh wilayah Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, bagaimanapun kedepannya wilayah pemerintahan terdapat di Prov. NTB juga adalah tetap satu, dimana akan tetap seragam dalam hal penerapan aturan.
“Insha Alloh, tetap kita harapkan bersama, nantinya hasil pemprov dalam melakukan review itulah yang terbaik dan berimbas positif juga bagi kemajuan pembangunan di daerah kita, dalam waktu dekat kemungkinan hasilnya sudah dapat kita terima,” harap Sekda. (ang)

Related posts