Jatah Pangan Lobar Kecil, Pemprov Dituding Tidak Adil

Lombok Barat SR – Peruntukan jatah beras cadangan pangan pemerintah untuk Kabupaten Lombok Barat (Lobar) oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dinilai kecil, hal tersebut tak sebanding peruntukan jatah dengan kabupaten lain. Sejatinya, pembagian jatah ini mestinya adil. Sehingga dipertanyakan, dasar penetapan peruntukan yang kecil oleh provinsi itu seperti apa.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, H. Moh. Nadjib kepada Suara Rinjani, Selasa (08/01) mengungkapkan, bahwa jumlah yang diberikan kepada pemerintah Lobar jauh lebih kecil dari Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, bahkan Kabupaten Lombok Utara. Mestinya jumlah ini dipertimbangkan dan memberikan keadilan yang sama.
Pemprov harus cerdas dong, tidak sebagian yang besar, bukan sebagian yang kecil. Coba ditelisik dulu lah, jangan sekedar asal memberikan, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kita, yang menyangkut kemaslahatan di Lobar.
“Jelas kecewa, jika melihat kemaslahatan Lobar yang banyak, namun tidak sesuai dengan pemberian jatah oleh Pemprov. Seharusnya, bisa disesuaikan jatah Lobar yang sebanding dengan peruntukan kabupaten lain. Ini tidak adil,” protesnya.
Berdasarkan surat dari Dinas Ketahanan Pangan NTB, beras yang merupakan cadangan pangan Pemerintah itu totalnya berjumlah 139 ton. Lombok Barat sendiri hanya memperoleh 12 ton, sedangkan Kabupaten Sumbawa dijatahkan 15 ton, Lombok Timur memperoleh 25 ton, KSB dijatahkan 10 ton, Lombok Tengah 7 ton dan Mataram hanya memperoleh 5 ton saja. Terbesar adalah Kabupaten Lombok Utara yang diberikan beras sebanyak 65 ton atau 46 persen dari total cadangan itu.
“Dasar penetapan Sekda dan BPBD Provinsi itu apa?,” tanya Nadjib sambil menunjukan surat yang dimaksud.
Kalau dampak bencana gempa  menjadi dasar penetapan, lanjut Nadjib, mestinya Lombok Barat harus mendapat jatah beras paling banyak. Tidak seperti ini, padahal jumlah kerusakan kita menjadi terparah dan terbanyak, dengan dasar ini seharusnya bisa menjadi pertimbangan Pemprov.
“Total rumah rusak di NTB, kita yang terbanyak, yaitu 72.222 rumah,” terangnya.
Total rumah rusak di NTB versi BPBD NTB adalah 216.519 rumah. Rumah rusak di Lobar sendiri mencapai 33,3 persennya. Angka ini justru penyumbang terbesar di sini kabupaten Lobar, dengan begitu, Pemprov bisa menjadikan referensi dalam penetapan jatah pangan kita.
“Kalau KLU (Lombok Utara, red) kan hanya 49.853 atau 23,8 persen dari total rumah rusak di NTB.? Bandingkan dengan Lobar. Jauh kan?,” gerutunya.
Dinas Ketahanan Pangan NTB, masih lanjut Nadjib, tidak bisa menjelaskan soal alasan dan bagaimana caranya menghitung alokasi jatah beras tersebut.
“Seperti mengira-ngira saja. Kalau misalnya antisipasi banjir jadi dasar penetapan, daerah kita di Lobar juga banyak yang berpotensi terkena banjir dan rob,” jelas Nadjib.
Pihaknya, aku Nadjib, tetap berterima kasih kepada Provinsi, namun tetap akan mempertanyakan kebijakan tersebut. “Untuk menjadi perbaikan di masa mendatang agar lebih adil dalam memberi perhatian. Lobar juga masih wilayah NTB kan?,” pungkas Nadjib.(W@N)

Share this post