Penutupan Tambang Prabu Masuk Tahap Inventarisasi


Lombok Tengah SR – Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemda Kab. Loteng, Prov. NTB), sudah masuk dalam tahap melakukan inventarisasi (pengumpulan data) terhadap rencana akan ditutupnya kegiatan tambang emas ilegal di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kab. Loteng.

            Memasuki tahap sedang dilakukannya inventarisasi adalah tidak lain dimaksudkan, jika rencana akan ditutupnya kegiatan tambang emas ilegal yang ada di Desa Prabu adalah bentuk dari ketegasan pihak pemda guna secepatnya melakukan penutupan. Mengingat kegiatan tambang yang dilakukan sejumlah warga selain ilegal juga diketahui selama ini antara lain menimbulkan beberapa dampak negative, baik itu berimbas terhadap kesehatan, lingkungan, maupun proses berjalannya program pembangunan khususnya di sector pariwisata seperti yang ada dibagian wilayah selatan Kab, Loteng terutama keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta.

            Terhadap persoalan dianggap cukup serius oleh pihak pemda ini, kembali disampaikan secara tegas pemangku jabatan tertinggi di Gumi Tatas Tuhu Trasna, Bupati Loteng, H.M. Suhaili Fadhil Tohir, SH, MH, usai menggelar kegiatan pelantikan sebanyak 97 Kepala Desa (Kades) terpilih periode 2018 – 2024, di Bencingah Praya, Kamis (27/12).

Dimana, selain pentingnya dilakukannya inventarisasi ini sendiri juga merupakan bagian dari tahap awal dilakukannya rencana penutupan. “Pola awal ini kita lakukan lebih bertujuan tidak lain adalah salah satunya untuk mengetahui bagaimana pemetaan wilayah tambang yang ada, siapa saja oknum yang terlibat dalam kegiatan itu. Sekaligus juga Insha Alloh, nantinya kita dapat mengetahui bagaimana memberikan solusi dan tindak lanjut terbaik kedepannya terhadap persoalan kegiatan tambang ilegal ini,” tegas Bupati, lugas.

            Lebih jauh dikatakan pihaknya, selanjutnya bentuk dari pola pendukung lain dianggap sangat penting guna pencapaian maksimal dalam hal mengatasi permasalahan tambang ilegal di Desa Prabu yang notebene merupakan salah satu desa dengan letak geografisnya berada dibagian selatan wilayah Kab, Loteng. Yakni, dengan cara tidak lupa juga menerapkan pola pemberian  pembinaan kepada sejumlah warga masyarakat terutama yang terlibat secara langsung dalam kegiatan tambang.

            Adapun bentuk dari pola pemberian pembinaan yang dimaksud tadi antara lain seperti, menyandarkan warga jika kegiatan tambang yang dilakukan selama ini faktanya berbenturan dengan program kegiatan pembangunan disektor pariwisata. Pemberian penjelasan adanya undang – undang yang mengatur secara tegas perihal pelarangan kegiatan tambang mencakup eksploitasi alam dan lingkungan apabila tidak sesuai atau tidak memenuhi sejumlah persyaratan (regulasi) terdapat dalam peraturan tata ruang yang resmi masih berlaku. “Tujuan dan niat kita bersama, yang jelas adalah murni bagaimana mencari jalan keluar terbaik. Bukan untuk menyakiti masyarakat, dan seperti kita ketahui sesuai undang – undangnya kegiatan disitu sudah jelas sama sekali kan tidak diperbolehkan,” katanya meyakinkan.

            Ditambahkan, apabila nantinya ternyata dalam proses diketahui sendiri oleh pihaknya jika aparat yang ada dilingkup pemerintahan lokal, baik di kabupaten ataupun provinsi tidak siap dan tidak berani bersikap tegas dalam hal maksimal melaksanakan perintah kegiatan penertiban penutupan terhadap tambang dengan alasan menghindari resiko terjadinya konflik atau memicu timbulnya gesekan ditengah – tengah masyarakat. Maka, segera tidak menutup kemungkinan pihaknya pun akan melayangkan surat kepada pemerintah yang ada di pusat melalui Presiden Republik Indonesia, dimana surat yang dilayangkan tadi berupa surat rekomendasi iinclude pula dengan sejumlah data – data valid berhasil didapatkan dari hasil kegiatan inventarisasi dilakukan pihak pemda sebelumnya.

Mengingat kegiatan inventarisasi terhadap tambang emas ilegal yang kini sudah mulai action alias berjalan dilakukan pihak pemda Kab. Loteng dengan dikomandoi pihak aparat pemerintah terkait lainnya yang ada di provinsi (pemprov). Terlebih, menyangkut persoalan  permasalahan dilakukannya penertiban tambang yang paling lebih berwenang adalah pihak pemprov.“Akan tetapi dalam menghadapi persoalan ini, terlebih dahulu hendaknya kita selaku warga masyarakat yang ada di wilayah tempatan seharusnya bisa bersikap lebih tanggap. Jika tidak, justru jelas imbasnya kita yang akan merugi. Insha Alloh segera akan kita tuntaskan persoalan ini,” terangnya.

Terakhir dengan tegas Bupati juga mengungkapkan, adanya kabar berhembus jika operasional pengelolaan terhadap kegiatan tambang emas ilegal di Desa Prabu selama ini ikut pula terlibat oknum bule alias warga negara asing (WNA) dan itu tidak membuat gentar serta takut pihaknya. Disebabkan, selama kegiatan itu melanggar aturan yang berlaku sudah pasti akan ditindak tegas dan proses permintaan pertanggungjawabannya pun akan dilakukan sesuai dengan perundang – undangan hukum yang berlaku. (ang) Accent

Share this post