Moeldoko Lantik DPP HKTI Provinsi NTB

Lombok Timur SR – Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, S.IP, melantik Dewan Pimpinan Provinsi HKTI NTB, H. Rumaksi SJ, SH, masa bakti 2018-2023, sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional HKTI no. 80/SK/DPN-HKTI/XI/2018 tanggal 24 November 2018, yang dibacakan Sekjen HKTI, Mayjen TNI (Pur.), Bambang Budi W, dan Pembacaan Lampiran Surat Keputusan Plt. Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Nasional HKTI, HG. Totok Sugiharto.
Acara pelantikan ini berlangsung di Desa Bagik Papan Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Jumat (21/12) yang dihadiri Bupati, Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten, Dirjen Holtikultura Kementrian Pertanian, Kepala OPD, Pengurus HKTI se NTB dan tamu undangan lainnya. Sebelumnya pada paginya bersama DPN HKTI dan Kementerian Pertanian, sudah menanam bawang putih di Sembalun, diatas lahan seluas 1.462 hektar.

Setelah dilantik, Ketua DPP HKTI Provinsi NTB, H. Rumaksi SJ, SH dalam sambutanya mengungkapkan, melihat sejarah dan menyimak selama perjalanan HKTI, ia mengaku betapa malunya menjadi pengurus. Selama ini, HKTI hanya milik para elit politik yang duduk di atas kursi, tetapi tidak pernah turun ke petani.
“Saat ini, waktunya HKTI, berdakwah dengan hal, bukan dengan lisan, seperti yang dilakukan selama ini,” ungkapnya.
Permasalahan yang terjadi, anggaran penanaman bawang putih bersumber dari anggaran APBN, ditambah kewajiban inportir menanam 5 persen dari jumlah impor, tetapi keduanya juga tidak jelas, dimana bibit itu ditanam. Tidak jelas pula, mana bibit APBN dan mana bibit inportir, “Kami ingin di Lombok Timur ini menjadi penghasil Bawang Putih terbaik di Indonesia. Sembalun pernah berjaya dengan bawang putihnya sekitar 1998 -1999. Namun sekarang lenyap. Kedepan kita akan buat mana zona penanaman RIPH mana lokasi APBN agar tidak terjadi tumpang tindih,”tegasnya.
Lanjutnya, Sembalun sekarang ini banyak dilirik investor untuk membangun hotel maupun hunian. Ini perlu diatur oleh pemda. Ada tanah terlantar di Sembalun, yang dikelola dengan sistem Hak Guna Usaha (HGU), yang dikelola PT Sembalun Kusuma Emas (SKE). Pihaknya mengusulkan pada pemerintah pusat, bila masalah tanah yang dikelola PT. SKE itu dibiarkan berkonflik, maka akan terjadi tumpah darah. Sehingga disarankan tanah dikelola PT. SKE itu diserahkan ke Pemda Lotim yang mengatur pengelolaannya, untuk kesejahteraan masyarakat.
“Ada beberapa masalah lahan di daerah ini, nanti saya laporkan secara khusus kepada Bapak Moeldoko atas nama sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kami juga akan mengajukan agar Bupati bisa menerbitkan Perbup soal Bawang Putih, agar jelas berpihak pada petani ,”tegas H Rumaksi yang juga Wakil Bupati Lombok Timur ini.
Sementara itu, Ketua Umum DPN HKTI, Jendral TNI (Purn) Moeldoko, menjelaskan, pertumbuhan populasi dunia dalam 10 tahun terakhir, mencapai 1,7 miliar. Selain itu, luas lahan baku di Indonesia dari tahun ke tahun, menyusut sampai dengan 120 Ribu, hektare. Hal itu karena perkembangan investasi, pertumbuhan penduduk dunia. Pertanian juga tak pernah sepi dari gangguan hama, disebabkan faktor lingkungan dan ulah tangan manusia.
“Ada beberapa masalah dihadapi petani, yakni lahan sempit rata-rata nasional 0,2 sampai 0,3 hektare. Lahan itu juga menjadi tidak subur, diakibatkan karena penggunaan pestisida dan akibat penggunaan pupuk yang berlebihan,”katanya.
Selain itu, masalah dihadapi petani adalah soal permodalan. Pemerintah sudah memberikan KUR, dengan jumlah cukup besar, tetapi belum bisa diambil maksimal. Karena itu HKTI, akan membantu petani sehingga soal modal bisa menjadi ringan. Belum lagi masalah petani tak terbiasa menggunakan teknologi, management dan sebagainya.
“Ada dua hal harus dipegang HKTI, dimana HKTI harus hadir menjadi solusi, jangan justru menjadi beban petani. HKTI harus bisa menjadi posisi menjembatani antara risert dan deplovment, bisa menjembatani dengan pengusaha dan pemerintah. Bila ada kebijakan kurang berpihak pada petani, HKTI harus teriak keras,” tegasnya.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan Pataka dari Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani indonesia (HKTI) kepada Ketua DPP HKTI Provinsi NTB, dan dilanjutkan dengan foto bersama. (vin)

Share this post