PEMILUTAHUN 2019: ORANG GILA AKAN MEMILIH?????

Oleh: Lalu Usman Ali

(Dosen IAIH NW Lombok Timur & Ketua PPK Kec. Masbagik)

Pemilu tahun 2019 sudah semakin dekat dan makin terasa hangatnya dalam dinamika sosialmasyarakat, walau waktunya sekitar 5 bulan lagi menuju 17 April 2019. Prosesdemi proses berjalan dan dilalui oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu(partai politik), dan para petugas kampanye Pemilihan legislative dan ekskutif(Presiden dan Wakil Presiden). Tahapan demi tahapan dilaksanakan olehpenyelenggara dan dipantau/diawasi setiap prosesnya oleh Bawaslu dan pesertapemilu. Dilain pihak, masyarakat juga memperhatikan dan memantau perjalanantahapan-demi tahapan pemilu tahun 2019, mulai dari perencanaa, persiapan, danpelaksanaan tahapan-tahapan pemilu tersebut. Salah satu tahapan yang sedanghangat menjadi perbincangan buklik yaitu pemutakhiran data yang saat ini sudah3 kali perbaikan untuk memutakhirkan data pemilih pemilu. Hal yang paling anyarsaat ini menjadi pembahasan public TrendingTopic di media elektronik maupun cetak yaitu orang gila akan memilih dipemilu tahun 2019.

Darikelas atas, menengah sampai tongkrongan kopi/warteg menjadi pembahasan yanghangat dan menghidupkan suasana bathin kepemiluan saat ini, lebih-lebihmenjadikan pembahasan utama di media social (facebook, twiter, watshap, danlain-lain). Berbagai fakta-fakta dan konsep diungkapkan dalam kritisiinformasi-informasi yang berkembang di media dan social masyarakat. Dalil-dalilyang berhubungan dengan agama pun diikutkan dalam kritisi informasi orang gilamenjadi pemilih. Oleh sebab itu, penting kiranya kita menguraikan terkait tentang fakta-fakta dan hukum yang berlaku untuk kasus tersebut.

Hak Pilih Sebagai Bagian Dari Hak Asasi

Perlu kita ketahui bahwa sejak lahirnya NKRI tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari Pancasila dan UUD 1945, yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara  atau hak-hak konstitusional warga Negara dapat terlaksana. NKRI menegaskan diri menjunjung HAM dengan dibuatkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-UndangNo. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan jelas menyatakan bahwa hak-hakwarga negara yang di atur negara meliputi (a) Hak untuk hidup; (b) Hakberkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hakmemperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman;(g) Hak atas kesejahteraan; (h) Hak turut serta dalam pemerintahan; (i) Hakwanita; dan (j) Hak anak. Pada poin (h) secara nyata Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih.

Hak memberikan suara atau memilih (right tovote) merupakan hak dasar (basicright) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannyaoleh Negara. Hak Politik warga Negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan(2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3);141. Sementara hakmemilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A (1);Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Sebagai gambaran jelasnya ditunjukkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar1945 alinea keempat menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusundalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan NegaraRepublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Perubahan Undang-Undang Dasar1945 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “kedaulatanberada di tanagan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Selain mengacu pada Undang-Undang Dasar, ketentuan lain juga diatur melalui peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang Dasar. Pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskirminasimengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan perundang-undangan diatas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiapwarga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalamPemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan KepalaDaerah (Pilkada) di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwasegala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu,Pilpres dan Pilkada,  khususnya mengaturtentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnyabagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasanhak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Orang gila dalam kaedah Agama

Menurut pengertian umum orang gila adalah orang yang sakit jiwa atau yang sakit ingatan lantaran ada gangguan pada urat saraf-nya. Dan biasanya, jika kita bicara tentang orang gila, maka yang terbayang di pelupuk mata kita adalah keadaan seseorang yang kusut dan lusuh; tidak mandi; berpakaian lusuh; robek atau koyak disana sini; bahkan ada juga yang berkeliaran dalam keadaan telanjang bulat. Suka mengoceh atau meracau sesuka hatinya; bahkan kadang-kadang juga suka marah dan mengamuk tanpa jelas sebab musababnya; serta berbagai macam keadaan-keadaan yang tidak normal lainnya menurut definisi sehat yang kita pahami secara umum. Namun demikian ada juga orang gila yang penampilannya bertolak belakang dengan keadaan di atas. Atau dengan kata lain; ada orang yang terganggu jiwanya, tapi tetap tampil dalam keadaan bersih layaknya orang-orang yang normal.

Banyak faktor dan kondisi yang dapat membuat seseorang menjadi gila yang diantaranya; ada orang yang gila lantaran angan-angan atau cita-citanya tidak kesampaian. Ada pula yang disebabkan oleh kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya semisal kekasih hati; jabatan; harta benda dan juga oleh sebab-sebab yang lain-lainnya.

Akan tetapi berbeda dengan anggapan kita, maka dalam pandangan agama sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang-orang yang terganggu jiwanya oleh berbagai faktor atau keadaan sebagaimana yang diterangkan di atas tidaklah disebut sebagai orang gila. Orang-orang semacam itu hanya disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang sakit atau yang mendapat musibah dari Allah SWT. Dan secara hukum mereka termasuk dalam kelompok yang dibebaskan dari melaksanakan kewajiban syariat seperti sholat; puasa; zakat; haji dan lain sebagainya, kecuali pada suatu ketika mereka telah sembuh dari kondisi gila tersebut. Atau dengan kata lain; tidak ada dosa atas diri mereka jika melanggar perintah dan ketentuan Allah SWT, sampai mereka sembuh dari penyakitnya.

Orang gila dalam kaedah Kepemiluan

Penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai saranademokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan umum akan memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas pemerintahan yang didukung oleh rakyat.Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkanpemerintahan yang demokratis.

Orang gila merupakan warga Negara Indonesia juga, oleh sebab itu Negara bertanggung jawab terhadap hak asasi mereka (baca: Ham). Oleh sebab itu, hak politik merekapun dilindungi dan diatur oleh perundang-undangan. Hal inilah menjadi dasar pemerintah dalam penyelenggara pemilu harus memenuhi hak dasar dari warga negaranya.  Sebagaimana diatur pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan lagi pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  n Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Sebagai bentuk komitmen Negara bahwa penyandang disabilitas diberikan ruang yang sama dalam hak politiknya, hal ini disampaikan dalam undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 5 yang berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon_ anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenga Pemilu”. Nah sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kondisinya jika warga Negara tersebut gila???

UU Kepemiluan menyatakan bahwa orang gila disebut sebagai orang yang sedangterganggu jiwa/ingatannya.  Lebih lanjut perundangan mengatur terkait tentang hak memilih dan hak pilih rakyat. Warga yang berhak memilih diatur sesuai ketentuan yang tercantum dalam UU 7/2017pasal 198 dan ditegaskan PKPU No. 11 Tahun 2018 pasal 3 berbunyi “Warga NegaraIndonesia yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahunatau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”. Lebihlanjut ditegaskan pada pasal 4 yang berbunyi  ayat 1 yang berbunyi “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harusterdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang”. Adapun syarat-syarat menjadi menjadipemilih (Pasal 4 ayat 2) yaitu a). genap berumur 17 (tujuh belas) tahun ataulebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; b).tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c). tidak sedang dicabut hak pilihnyaberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d).berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el; e).dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d,dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yangmenyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan f). tidaksedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan perundangan tersebut di atas bahwa sangat jelas terkait orang gila/hilang ingatan yang termaktub pada pasal 4 ayat 2 huruf (b) tidak masuk syarat menjadi pemilih dalam pemilu tahun 2019. Namun, huruf (b) tersebut ditegaskan lagi oleh pasal selanjutnya (Pasal 4 ayat 3) yang berbunyi “Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter”.

Upaya pemerintah dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) yang melakukan pendataanwarga Negara yang hilang ingatan/terganggu jiwanya/gila ke rumah sakit-tumahsakit jiwa adalah sebagai bentuk dan upaya melindungi hak asasi warganya danmelakukan pendataan/pemutakhiran data pemilih yang hilang ingatan/gila. Ketikapemerintah dan penyelenggara pemiu memiliki basis data tersebut maka denganmudahnya terfasilitasi pemilih yang hilang ingatan/gila mendapatkan suratketerangan dari yang berwenang sesuai aturan perundangan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa setiap warga negera dijamin dan dilindungi hak asasinya walaupun meraka penyandang disabilitas dan hilang ingatan/gila serta tidak boleh adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Perlindungan dan jaminan hak asasi warga Negara diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada yang bertentangan antara hukum  agama dan hukum  positif (undang-undang). \lsdlock

Share this post