Belajar Optimalisasi DBHCHT, Pemkab Madiun Kunjungi Pemkab Lotim

Belajar Optimalisasi DBHCHT, Pemkab Madiun Kunjungi Pemkab Lotim

 

Lombok Timur SR – Pemerintah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, melakukan Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Lombok Timur untuk mengetahui pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kunjungan yang diterima Assisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Lombok Timur, Sahabudin mewakili Bupati ini, di Rupatama 1 lantai 2 Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (21/11/2018).
Dalam kata penerimaan, Bupati yang disampaikan Assisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Lombok Timur, H. Sahabuddin, berharap kunjungan ini bermanfaat bagi kedua daerah, demi kesejahteraan masyarakat.
Sahabudin memaparkan sebagian besar penduduk Lombok Timur mengantungkan hidupnya di sektor pertanian dalam arti luas, baik sebagai petani sawah, peternak, pekebun, dan nelayan, sehingga kontribusi sektor pertanian masih dominan mewarnai ekonomi Lombok Timur.
“Salah satu komoditas yang menjadi andalan adalah tembakau Virginia. Lombok Timur merupakan salah satu sentra penghasil tembakau virginia di Pulau Lombok, dengan areal tanam yang tersebar di 18 Kecamatan. Jumlah areal tanam berkisar ± 15.380 selama 10 tahun terakhir, dengan produksi mencapai 29.611 ton,” tuturnya.
Lanjut Sahabudin; sebagai salah satu daerah penghasil tembakau Virginia dan juga tembakau rajang, maka Lombok Timur mendapatkan alokasi dana DBHCHT dari Pemerintah Pusat. Dalam Dua tahun terakhir DBHCHT yang diperoleh Lombok Timur adalah sekitar 53 Milyar Rupiah, 2017 dan 2018 sekitar 52 Milyar Rupiah.
Penggunaan dana tersebut difokuskan untuk peningkatan kualitas bahan baku dan pembinaan lingkungan sosial.
Untuk peningkatan kualitas bahan baku, disamping kegiatan-kegiatan fisik dilaksanakan oleh OPD, juga diarahkan langsung pada petani, melalui kegiatan Hibah/ bansos yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
“Adapun besaran alokasi DBHCHT yang langsung pada petani sebesar Rp. 17,2 Milyar tiap tahun,” bebernya.
Untuk kegiatan fisik bagi para petani, dialokasikan anatara lain, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani Kawasan Perkebunan, dan Pembangunan /Pembukaan Jalan Produksi Perkebunan. Sedang untuk pemberian Bansos kepada petani tembakau disalurkan berdasarkan SK Bupati Lombok Timur tentang Penerima Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada petani tembakau Virginia/tembakau rajang di Kabupaten Lombok Timur.
“Berdasarkan SK tersebut pada tahun 2018 DBHCHT tembakau Virginia disalurkan kepada 13.084 petani dengan jumlah anggaran sekitar 13,7 Milyar Rupiah. Sedangkan untuk DBHCHT tembakau Rajang diberikan kepada 5.052 petani dengan total anggaran sekitar 3,5 Milyar Rupiah” jelasnya.
Pemberian bantuan sosial yang saat ini dalam tahap penyaluran kepada petani diberikan berdasarkan jumlah areal tanam tembakau petani tersebut.
Mengawal pemanfaatan DBHCHT dibentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan pengendalian DBHCHT. Tim tersebut setiap 2 (dua) bulan melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DBHCHT.
“Atas Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/OPD, pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT selama ini, realisasi kegiatan setiap tahun mencapai 96-97%,” pungkasnyanya .
Sementara itu Assisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Madiun, Suryadi, sebagai Ketua rombongan menyampaikan tujuan kunjungannya ke Kabupaten Lombok Timur untuk mempelajari pengelolaan belajar dan pembagian dana hasil cukai, karena menilai Pemerintah Lombok Timur lebih optimal pengelolaannya, sementara Pemerintah Kabupaten Madiun hal tersebut belum bisa disebut optimal.
“Kami ingin mengetahui strategi dalam pengelolaan bagi hasil cukai tembakau di Lombok Timur,” ungkapnya.
Ia juga berharap kunjungan ini dapat dilanjutkan dengan komunikasi antar OPD secara on-line.
Pada kesempatan itu dilakukan pertukaran cindera mata antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan dilanjutkan dengan diskusi pengelolaan DBHCHT.
Hadir dalam acara tersebut Kepala OPD terkait dan 22 orang anggota rombongan dari Pemerintah Madiun. (Vin).

Share this post