SISTEM CAT : BAIKNYA PASSING GRADE ATAU RANKING?

SISTEM CAT : BAIKNYA PASSING GRADE ATAU RANKING?

Oleh : Muh. Alwi Parhanudin, QH., S.Sos., M.S.I.
(Pengajar FIA UNW Mataram, Pembina PW Himmah NW NTB, Pengasuh YP – Islahuna Dasan Aman)

Tulisan ini akan me-review optimalisasi rekturmen aparatur negara dengan sistem computer assisted test atau dikenal dengan istilah CAT, dengan mekanisme nilai ambang batas atau biasa disebut passing grade. Pertama-tama, rakyat Indonesia tentu menyambut baik sistem CAT ini, karena menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengedepankan objektivitas dan transparansi rekrutmen ASN. Dibandingkan dengan pola manual semisal pola silang atau arsir, sistem CAT jauh lebih transparan. Sistem CAT dapat meminimalisir berbagai tindak suap-menyuap, pungli, peserta titipan dan lain sebagainya, meskipun praktik kotor semacam itu ‘mungkin’ tidak bisa dihilangkan sama sekali.

Namun demikian, sistem CAT pada rekrutmen tahun 2017 dan tahun 2018 ini memang memiliki tingkat kesulitan dan tantangan yang terbilang tinggi. Hal ini ditandai dengan minimnya jumlah peserta yang lulus tes kompetensi dasar (TKD), bahkan di wilayah Indonesia bagian Timur dan bagian Tengah diklaim sementara sebagai wilayah dengan tingkat kelulusan rendah. Tentu saja realita ini memengaruhi prospek pelaksanaan tugas-tugas negara ke depan khususnya di sejumlah instansi yang telah menyodorkan sekian banyak formasi yang dibutuhkan dan sebagian besar tidak terisi sama sekali.

Letak tantangan dari sistem CAT ini antara lain seperti teknik menjawab 100 soal hanya dalam waktu 90 menit, sehingga bila waktu tersebut dibagi jumlah soal maka waktu menjawab satu soal hanya 0.9 menit saja. Sementara, semua soal dalam CAT tersebut rata-rata memiliki bobot konten yang secara normal dan idealnya diselesaikan lebih dari 1 menit. Inilah yang menyebabkan banyak peserta berspekulasi. ada yang mencoba mendahulukan soal-soal yang sulit terlebih dahulu atau sebaliknya, ada pula yang mencoba menjawab secara acak dan lompat-lompat, namun ujung-ujung harus kewalahan dengan sisa soal yang harus di-kebut. Yang paling parah adalah mereka yang berkeyakinan ‘tergantung amal ibadah’, sehingga menjawab dengan membuat pola ‘gunung’ atau mengklik mouse dengan mata terpejam sembari komat-kamit membaca mantra.

Namun demikian, hal yang paling menantang adalah tentang passing grade atau adanya ketentuan nilai ambang batas yang sulit untuk dicapai, bahkan oleh mereka yang cumlaude sekalipun. Hal demikian karena tidak semua orang memiliki pengetahuan mumpuni di semua bidang yang diujikan. Mereka yang paham wawasan kebangsaan belum tentu menguasai urusan hitung-menghitung. Mereka yang menguasai ilmu hitung-menghitung belum tentu menguasai wawasan kepribadian kerja, dan seterusnya. Dalam model ini, seorang peserta bisa saja memperoleh nilai paling tinggi secara kumulatif di antara ribuan peserta lainnya, namun tetap saja tidak lulus bila di salah satu bagian tes ia memperoleh nilai di bawah passing grade. Untuk diketahui, CAT dibagi menjadi tiga bagian tes, yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK sebanyak 35 soal dengan passing grade 75, tes intelegensia umum atau TIU sebanyak 30 soal dengan passing grade 80, dan tes karakteristik pribadi atau TKP sebanyak 35 soal dengan passing grade 143 (lihat permen Pan-RB nomor 37/2018).

Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah memang serius membuka formasi demikian banyak dan memastikan semua formasi tersebut terisi tahun ini, ataukah hanya sebagai event pajangan yang bersifat seremoni belaka. Misalnya, rekrutmen tahun 2017 masih menyisakan kekosongan formasi yang diajukan berbagai instansi, sehingga kekosongan tersebut terus berjalan selama satu tahun, sampai pembukaan rekrutmen 2018. Dalam pandangan publik, kekosongan formasi itu bukanlah sesuatu yang sepele dan main-lain, mengingat publik telah menyimpulkan bahwa bila suatu instansi telah mengajukan formasi maka instansi bersangkutan tentu mengalami kekurangan sumber daya dan membutuhkan pegawai baru. Artinya, kekosongan formasi selama setahun memunculkan citra tidak baik dan kesan negatif, sekaligus kekosongan tersebut menjadi bukti argumentatif bahwa pemerintah tidak benar-benar membutuhkan pegawai baru dan kurang serius dalam hal rekrutmen. Realita ini kemudian dikaitkan dengan politik isu pengangguran, wacana isu pilpres 2019, atau spekulasi publik yang menganggap bahwa ajang rekturmen ini hanya sebagai upaya stabilitas psikis masyarakat dalam menanggapi agenda moratorium yang ‘mungkin’ hingga tahun ini sebenarnya masih diberlakukan secara substantif dan esensial.

Tetapi, bila pemerintah memang ‘berniat’ untuk menjaring dan mengangkat pegawai baru sebagai solusi terhadap kebutuhan formasi baik usulan tahun ini maupun sisa rekrutmen tahun 2017 yang lalu, maka melakukan inovasi penilaian adalah suatu keharusan. Nah, dewasa ini muncul pernyataan tentang pola alternatif dalam penilaian tersebut, yakni penurunan passing grade atau perankingan. Dari segi fairness, menurunkan passing grade menunjukkan inkonsistensi mengingat berubahnya standarisasi dalam satu model. Oleh karena itu menurunkan angka passing grade tidak dapat disebut sebagai alternatif melainkan perubahan core-system. Merubah core-system tentu tidak dapat dilakukan ketika penerapan sistem inti tersebut masih dan sedang berjalan. Selain itu, dapat menyebabkan instabilitas dan kerancuan pemahaman khususnya bagi peserta yang telah mengikuti tes, mengingat frame pemahaman publik telah terkunci pada angka passing grade yang semula. Singkatnya, menurunkan angka passing grade menunjukkan inkonsistensi dan dapat menyebabkan instabilitas, kecuali perubahan tersebut diterapkan secara formal konstitusional melalui peraturan baru dalam event rekrutmen selanjutnya di masa mendatang.

Lain halnya dengan alternatif pemeringkatan atau model ranking. Bila di suatu formasi tidak ada yang lulus passing grade, pemeringkatan adalah satu-satunya model terbaik saat ini. Di sini, nilai peserta secara kumulatif di-ranking untuk mengikuti tes kompetensi bidang atau tes tahapan berikutnya, misalnya diambil dari urutan tertinggi dengan ketentuan tiga kali jumlah formasi. Pola ini tentu tidak menunjukkan inkonsistensi namun justru memperlihatkan kebijaksanaan pemerintah dalam menyiapkan pola alternatif dengan tidak merusak core-system yang telah ditentukan. Selain merupakan budaya atau kultur penilaian masyarakat sejak awal, model pemeringkatan juga ideal jika melihat karakteristik permasalahan yang muncul dalam dinamika rekrutmen ASN saat ini.

Akhir kata, secara umum masyarakat sangat mengapresiasi ikhtiar pemerintah dalam upaya objektivitas dan transparansi rekturmen yang semakin inovatif. Penerapan model penilaian seleksi dengan sistem CAT tentunya telah dipertimbangkan secara matang oleh para pakar administrasi dan manajemen kepegawaian. Tinggal bagaimana menyikapi secara tegas dan bijaksana berbagai persoalan yang muncul dalam penerapannya. Apapun model yang diterapkan, pemerintah tentu tidak bermaksud menjaring kaum jenius yang terlahir istimewa satu di antara jutaan, melainkan model tersebut diterapkan untuk memastikan kapasitas dan kapabilitas intelektual serta mengukur integritas kerja seseorang sebelum diangkat menjadi ASN. Oleh karena itu masyarakat harus tetap mendorong dan mendukung pemerintah untuk tetap fokus pada persoalan agenda kerja pemerintahan yang hingga saat ini masih kekurangan sumber daya, bukan fokus dan kaku pada teknis rekrutmen yang justru mempersulit rakyat dan melemahkan citra pelayanan. Mari terus dukung reformasi birokrasi sebagai esensi dan aktualisasi memajukan negeri. Wallahu a’lam.

Share this post