PEMILIH MILENIAL DAN PEMILU TAHUN 2019

PEMILIH MILENIAL DAN PEMILU TAHUN 2019

Oleh: Lalu Usman Ali
(Dosen IAIH NW Lotim/UNW Mataram)

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negera yang berkedaulatan rakyat.Pemerintahan Negara terbentuk melalui pemilu itu sebagaiman konsepsi yang lumrah yaitu berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat yang diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.
Pemilu Serentak 2019 adalah penyelenggaraan pemilu legislatif dengan eksekutif yang dilakukan secara bersamaan.Keputusan ini dikeluarkan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 14/PUU-11/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak. Keputusan Hukum ini dihasilkan dari proses pengabulan usulan menguji materi Undang-Undang No. 42 Tahum 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia Dr. Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pada putusan tersebut, MK berdasarkan pertimbangan, bahwa penyelenggaraan Pemilu dua kali, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang diselenggarakan secara terpisah bertentangan dengan UUD 1945, dimana pasal 22E menyebutkan bahwa pemilu secara berkala, 5 tahun sekali dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.
Pemilu memiliki fungsi utama dalam hal sirkulasi elit yang teratur dan berkesinambungan.Sebuah kepemimpinan yang lama tanpa dibatasi periode tertentu, dapat menjurus pada pada kepemimpinan yang korup dan sewenang – wenang.Banyak contoh dalam sejarah dunia yang memperlihatkan betapa kekuasaan yang absolut, tanpa pergantian elit yang teratur dan berkesinambungan, mengakibatkan daya kontrol melemah dan kekuasaan menjadi korup dan sewenang-wenang.
Pemilu serentak 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dengan memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, serta memilih Presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan secara bersama di waktu yang sama.
Pemilih dalam pemilu tersebut akan membawa 5 surat suara yaitu surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya hal ini memerlukan pemahaman lebih awal dan matang kepada pemilih supaya tidak keliru dalam menetukan pilihannya.

Pemilih milenial atau pemula
Pemilih mileneal merupakan pemilih yang rentangan 17 – 35 tahun.Generasi sering disebut generasi Z, generasi yang sangat melek teknologi informasi.Generasi pemilih milenial memiliki persepsi politik yang berbeda dengan generasi di atasnya (tua), lebih-lebih dalam mensikapi dan adaptasi politiknya.Berdasarkan data dari KPU dan Mendagri bahwa dalam DP4 terdapat pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun yang terhitung tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 17 April 2019 sebanyak 5.035.887 jiwa. Jumlah ini didapat dari hasil pengurangan total Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dan data penduduk wajib KTP elektronik.DP4 berjumlah 196.545.636, sedangkan jumlah data wajib KTP sejumlah 191.509.749.dilain pihak Ketua DPR RI Bambang Sosatyo menyatakan jumlah pemilih pemula dan muda pada pemilu 2019 mencapai kisaran 14 juta. Artinya dari jumlah itu 7,4 persen diantaranya atau sekitar 14 juta pemilih merupakan generasi muda yang memiliki hak pilih untuk pertama kalinya. namun, jika pemilih pemula ini dikategorikan 17 – 35 tahun jumlahnya mencapai 79 juta, tetapi jika sampai 40 tahun maka jumlahnya mencapai 100 juta. Lalu Aksar Ansori Ketua KPU NTB menyampaikan bahwa pemilih pemula di Provinsi NTB sekitar 374.000 untuk rentangan usia 17 tahun, jika pemilih usia muda (usia 17 – 40 tahun) bisa mencapai 60% lebih dari 3,5 juta pemilih NTB (Data KPU NTB).
Pemilih milenial merupakan generasi harapan untuk keberlanjutan demokrasi yang lebih baik kedepannya. Oleh sebab itu, pemerintah yang diwakilkan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu kebawahnya) dan peserta pemilu seperti Partai Politik serta calon-calon legislator atau ekskutif wajib memberikan pengetahuan dan contoh yang baik dalam proses-proses pemilu tahun 2019. Hendaknya mereka melakukan adu gagasan/ide konstruktif kepada rakyat/konstituen/pemilih dan jangan menyulutkan kebencian-kebencian kepada masyarakat dan/atau melakukan transaksi politik, karena hal ini akan menjadikan pola fikir pemilih pemula/mileneal yang diharapkan akan menjadi rusak karakter dan tujuannya berdemokrasi.

Menjanjikan Masa Depan dan Kemenangan
Pemilih mileneal berdasarkan data di atas memiliki jumlah sangat besar, jangan sampai suara mereka tersia-siakan karena ketidakmengertian mereka terhadap penggunaan hak pilih.Kesempatan besar bagi para calon-calon untuk memikat generasi milenial supaya mereka simpatis dan didukung serta dipilih ketika pencoblosan. Namun, yang perlu diingat oleh peserta pemilu ataupun calon legislatif serta eksekutif bahwa pemilih mileneal memerlukan ide/gagasan masa depan karena mereka hidup demi masa depan. “Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya.Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok” (Al-Hadis). Atrinya bahwa pilihan dan hasil pemilu merupakan bagian dari menentukan masa depan pemuda-pemuda yang notabenenya dianggap harapan hidup mereka lebih panjang. Masa depan bagi pemula- pemula muda sebagai pemilih pemula dalam pemilu juga sangat penting karena mereka kebanyakan masih pelajar, sehingga masa depan bagi mereka salah satunya juga tergantung pada pemimpin yang berhasil dipilih oleh semua rakyat. Setiap warga Negara yang memenuhi syarat untuk memilih dalam penyelenggaraan pemilu mempunyai hak pilih aktif, sehingga suara yang diberikan mereka untuk menjadikan pemimpin yang dapat dipercaya, sangat menentukan baik dan tidaknya masa depan yang akan ditempuh rakyat terutama pemula- pemula muda. Oleh sebab itu perlu semua komponen memberikan pendidikan politik kepada pemilih milenial tersebut seperti pemerintah, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), dan peserta pemilu seperti Partai Politik dan caleg-caleg.
KPU dan Bawaslu harus berupaya maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan khususnya pemilih pemula untuk diberikan pendidikan politik yang baik kepada mereka. Hal tersebut, bisa dijalankan dengan banyak cara-cara efektif dan ampuh contohnya KPU go to school, pemanfataan media sosial, sosialisasi pemilu ke OKP-OKP, perlombaan pemilu, dan lain-lain. Beberapa cara-cara dan strategi tersebut sudah mulai digalakkan oleh KPU dan Bawaslu, kegiatan teranyar KPU dalam penuntasan data pemilih yaitu Gerakan Melindungan Hak Pilih (GMHP) yang dilaksanakan secara massif sampai tingkat Desa dan Dusun. Namun, perlu dijadikan kesadaran bersama bahwa tidak bisa disandarkan tanggungjawab besar untuk mencerdaskan pemilih dan meningkatkan partisipasi pemilih kepada penyelenggara pemilu, hendaknya masyarakat juga memiliki peran keikutsertaan dalam membuat gerakan kesadaran dalam pemilu sehingga masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar.
Selain kerja-kerja efektif penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pendidikan politik kepada pemilih pemula, partai politik serta calon legislative dan ekskutifnya juga harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terutama pemilih pemula.Partai politik hendaknya kembali ke khitah perjuangan dan misi sucinya.Padahal partai politik memiliki empat peran dan fungsi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana kaderisasi, sebagai sarana sosialisasi politik, dan sebagai pengatur konflik.Peran dan fungsinya sering terlupa dalam gerakannya dan sering melakukan kepentingan sesaat untuk tujuannya. Sehingga dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada sangatlah gencar menggunakan money politic atau yang lebih dikenal di masyarakat yaitu NPWP (nomor piro,wani piro). Apabila partai politik melaksanakan empat peran tersebut, sebagai contoh dalam kaderisasi politik, belum ada partai politik yang memberdayakan anggotanya, misalnya yang memiliki basic pengusaha difasilitasi bagaimana dalam mengembangkan usahanya, yang memiliki basic peneliti/akademik difasilitasi dalam pengembangan riset dan penelitan, begitu juga yang memiliki ketrampilan difasilitasi dalam mengembangkan kreatifitasnya. Jika semua partai seperti itu semua, masyarakat dengan sendiri akan tergerak masuk menjadi bagian dari partai politik tersebut dan dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada sudah tidak ada istilah NPWP (nomor piro,wani piro) lagi. Maksimal dalam aktualisasi fungsi dan peran parpol maka ini akan menjadikan pemilih-pemilih khususnya pemilih pemula akan simpati dan tertarik dengan parpol dan calon-calon mereka karena yang dijalankan dan dijanjikan adalah masa depan untuk mereka serta masa depan untuk bangsa dan Negara bukan kepentinggan sesaat 501 (lima puluh kosong satu : lima puluh ribu per orang) kata masyarakat sekarang. Tentunya ketertarikan pemilih-pemilih pemula tersebut akan berbuah kemenangan bagi parpol ataupun calon-calon legislative dan eksekutif. Tidak ada makan siang gratis, hidup dan pilihan perlu perjuangkan.(*)

Share this post