Birokrasi Berbelit Realisasi Bantuan Gempa Sulit Didapat

Birokrasi Berbelit Realisasi Bantuan Gempa Sulit Didapat

Lombok Barat SR – Menunggu pencairan dana bantuan gempa, nampaknya masih berproses lama, meski kian hari harus dengan aneka prasyarat, namun lagi-lagi yang ditunggu tidak kunjung realisasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah menyelesaikan Pentunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklat dan Juknis) namun bantuan tersebut tidak langsung segera bisa dicairkan, lantaran masih banyak proses administrasi dan birokrasi yang herus melalu lalui oleh para korban untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut.
Salah satunya, setelah bantuan sudah masuk ke rekening korban, dana bantuan tidak langsung bisa dicairkan melainkan para korban harus membuat Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terdiri dari Ketua, Sekertaris dan Bendahara degan jumlah anggota bisa 10 orang. Setelah itu nanti uang akan dicairkan melalui rekening kelompok yang sudah di SK kan oleh pemerintah.
Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal kondisi di lapangan para korban sudah tidak tahan tinggal di tenda pengungisian, sehingga mereka memilih untuk pulang dan membangun rumah sendiri.
Untuk membangun rumah, wargapun rela berhutang sampai jutaan rupiah, untuk bisa mendirikan rumah sementara mereka yang dibuat dari sisa bekas reruntuhan rumah dan menggunakan rangka baja.
Seperti yang dilakukan oleh H.Faizul Bayani, warga Dusun Wadon Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari, terpaksa meminjam uang jutaaan rupiah untuk bisa membangun rumah sementara. Alasannya karena ia dan keluarganya tidak tahan tinggal ditenda, sebab istrinya sedang menyusui anaknya yang saat ini berusia 2 bulan.’
“Saya tidak tega lihat anak saya usia 2 bulan tinggal ditenda sampai berbulan-bulan,” tuturnya.
Dengan sangat terpaksa, ia meminjam uang untuk membangun rumah, untuk sementara rumah yang ia bangun berukuran 6×5 centimeter dengan bahan utama, atap baja dan kalsibord. “Biaya rumah saya habis sekitar 8 juta,” tuturnya.
Sementara jumlah uang yang ia pinjam mencapai belasan juta, hal itu dimanfaatkan untuk bertahan hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, karena selama bencana gempa, total dirinya tidak pernah bekerja dan tidak ada pemasukan untuk keluarga.
“Saya tidak ada pemasukan lagi, makanya saya berhutang dulu,” ungkapnya.
Sebelum musibah gempa, setiap hari Faizul bekerja sebagai driver travel dengan penghasilan dari 400 ribu sampai 1 juta perhari. Sekarang walaupun katanya Lombok sudah bangkit, namun kondisi pariwisata di Lombok Barat belum pulih, buktinya sampai saat ini kondisi kunjungan wisatawan masi sepi, sehingga dirinya tidak ada aktivitas.
“Wisatawan masih sepi, belum ada tamu yang datang ke Lombok,” tuturnya.
Fauzan dan warga lainnya berharap, pemerintah bisa segera memberikan kejelasan terhadap bantuan yang akan diberikan tersebut, dimana nilainya ada yang Rp 50 juta untuk ruumh rusak berat, 25 juta untuk rumah rusak sedang dan 10 juta untuk rumah rusak ringan. Hal ini dibutuhkan agar mereka bisa segera ada aktivitas membangun rumah mereka kembali.
“Kalau sampai tinggal ditenda sampai 6 bulan jelas warga tidak akan sanggup,” ujarnya.
Soal sosialisasi akan mekanisme pencairan dana bantuan tersebut warga Dusun Wadon mengaku belum pernah diberikan sosialisasi terhadap mekanisme pencairan bantuan, apalagi sampai harus membuat kelompok lagi untuk bisa dicairkan.
“Kita tidak tahu kalau harus buat kelompok, tidak pernah disosialisasikan,” akunya.
Warga tahunya hanya dana bantuan akan diberikan oleh pemerintah melalui rekening tabungan, saat Presiden Joko Widodo datang ke Desa Kekait, tetapi itupun belum jelas kepastiannya sampai saat ini. Karena dirinya belum mendapatkan rekening bantuan itu.
“Dana yang 50 juta saja belum, sampai saat ini kami belum terima rekening,” aku Sahril. (W@N)

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or