Polemik Vaksin MR dan Kontroversial Keputusan MUI: Analisis Hukum Perspektif Teori Fiqih

Polemik Vaksin MR dan Kontroversial Keputusan MUI: Analisis Hukum Perspektif Teori Fiqih

Oleh: Dr. Lalu Wathan

Vaksin MR disimpulkan MUI ngandung lemak Babi didalamnya. Namun MUI memperbolehkan penggunaan vaksin MR untuk program imunisasi massal di Indonesia. Bahkan Indonesia sebagai negara terbaik dalam mengimplementasikan vaksin tersebut di Asia Tenggara. Kenapa bukan Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei dan negara tetangga lainnya?

Bagi MUI 1 teori yang kuat mendasari pembolehan penggunaan vaksin tersebut yaitu “keterpaksaan” (teori darurat syar’iyyah), karena belum ditemukan vaksin MR yang halal dan bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi vaksin MR.

Bagi pandangan teori Fiqih yang komprehensif, seperti apa menghukumi vaksin MR? Baik, saya akan menganalisis menggunakan teori Fiqih melalui deskriptif yang sederhana.

Sebenarnya, bukan hanya teori “darurat” saja yang bisa menjadi dasar hukum kasus ini. Setidaknya ada 3 teori Fiqih yang dapat dijadikan “pisau analisis” yaitu: istihâlah, istihlak dan darurat.

Pertama, teori istihâlah yaitu perubahan hukum suatu hal ke hal lain. Contoh dari aplikasi istihâlah: khamar (haram/na’jis) didiamkan beberapa waktu, kemudian berubah menjadi cuka secara alami, maka berubah pula status hukumnya karena zatnya sudah berubah pula. Demikian juga sebaliknya dengan anggur (halal), tetapi ketika perasan anggur diolah menjadi khamar maka hukumnya haram. Tetapi yang menjadi syarat dasarnya adalah perubahan zat itu melalui proses alami, tanpa melibatkan unsur manusia dan bahan kimiawi lain, barulah teori istihâlah bisa diterapkan. Akan tetapi, kalau perubahan zat itu terjadi karena unsur rekayasa kimiawi dan teknologi pangan, maka teori istihâlah tidak berlaku. Bagaimana mana dengan lemak Babi yang ada didalamnya vaksin MR tersebut, apakah proses perubahan lemak Babi menjadi GLATIN hasil alamiah atau rekayasa manusia (melalui kimia-teknologi)? kalau proses perubahannya alamiah tentu vaksin tsb HALAL, kalau diolah oleh manusia maka HARAM.

Kedua, istihlak adalah bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lain yang suci dan halal yang jumlahnya lebih banyak, sehingga menghilangkan sifat najis dan keharaman benda yang sebelumnya najis, baik rasa, warna, maupun baunya. Contoh aplikasi istihlak: Ketika khamar atau alkohol dimasukkan dalam suatu materi, lalu dimasukkan ke dalamnya berbagai materi yang lain sehingga sifat khamar yang memabukkan itu hilang dan tidak bersisa sama sekali, maka materi tersebut dianggap berstatus halal. Contoh lainnya, air dua kullah (dimana kotoran kecil menjadi tidak najis karena sudah bercampur dengan air yang jumlahnya lebih banyak). Namun teori ini, diterima oleh imam Syafi’i hanya membatasi pada bahasan jenis-jenis air (mutlak dan mutaghayir). Sehingga teori tidak bisa digunakan pada materi yang lain. Sehingga konteksnya dengan vaksin MR teori tersebut tidak relevan digunakan. Alias hukumnya HARAM.

Ketiga, teori darurat adalah suatu keadaan yang memaksa untuk mengomsumsi sesuatu yang telah dilarang namun dilakukan juga dalam rangka mempertahankan nyawa, atau khawatir akan kehilangan harta atau karena kebutuhan daruri (pokok) seseorang terancam jika dia tidak mempertahankannya kecuali dengan melakukan sesuatu yang dilarang tanpa mengganggu hak orang lain. Contoh praktis: seseorang berada di tengah hutan dan berhari-hari tidak makan, lantas menemui babi atau bangkai, maka sekadar untuk mempertahankan hidup, boleh mengonsumsinya. Konteksnya dengan penggunaan vaksin apakah sudah mencapai kondisi darurat atau tidak? Setidaknya ada beberapa ukuran; ada data medis yang aktual bahwa banyak korban terkena campak dan rubella di Indonesia bukan di negara lain. Karena yang namanya darurat haruslah bersifat temporer, datanya harus kekinian, akurat dan bukan data spekulasi. Namun, sampai saat ini yang hanya menggunakan secara masif vaksin MR adalah Indonesia, ada apa dengan negara yang lain? Apakah daruratnya hanya di Indonesia?. Maka, pemerintah yang memiliki program ini harus menjelaskan data itu secara lengkap, biar masyarakat bisa mengukur apakah benar-benar sudah mencapai kondisi darurat atau tidak, sehingga tidak terjadi was-was. Dengan begitu, akan meminimalisir komplik penggunaan vaksin MR dari enzim babi dan dapat menghilangkan kontroversi fatwa MUI.

Melalui fenomena ini, MUI seharusnya mengevaluasi lembaganya sebagai pengawal ummat bukan hanya (selama ini) sebagai lembaga verifikator hukum atau memprodak hukum (fikih) saja, namun seharusnya bertranformasi sebagai lembaga produksi solusi hukum. Seperti kasus vaksin haram, seharusnya MUI dapat memberikan solusi dengan membuat vaksin baru yang tentunya halal sebagai pengganti vaksin MR. Memang sangat sulit, karena keterbatasan keilmuan yang dimiliki. Sebenarnya, itu tidak bisa dijadikan alasan, karena dalam Islam juga mengenal istilah pengobatan “tibbun nabawi”, tapi sayang beribu sayang, pengembangan keilmuan kedokteran tidak dikembangkan berdasarkan ke-Islam-an. Ilmu yang dipelajari dari generasi ke generasi adalah ilmu sekuler yang miskin dari nilai, ilmu yang terdikotomi (tercerai) antara agama, alam dan manusia. Tidak lagi merelasikan ketiganya (agama-alam-manusia). Dampaknya seorang Kiyai hanya memahami sebatas agama (ulumuddin), seorang sosiolog, pengacara, politisi, dll sebatas memahami kemanusiaan (sosial humaniora) yang bebas dari agama, demikian seorang dokter, saintis lainnya (natural sains) hanya memahami satu keilmuan yang terbebas juga dari agama, sehingga masing-masing memproduksi tanpa saling mempertimbangkan keilmuan baik agama, sosial dan kealaman.

MUI diharapkan bisa menjadi lokomotif keilmuan terintegrasi, sehingga MUI bukan hanya sebagai lembaga produk hukum saja. Oleh sebab itu, MUI seharusnya meminta support dari pemerintah dalam rangka pengembangan keilmuan sains berbasis agama. Sehingga di Perguruan tinggi bisa mempelajari tibbun nabawi secara komprehensif, dan melahirkan mata kuliah baru di ilmu kedokteran seperti ilmu ru’yah, berbekam, obat herbal dll. Ini dalam rangka mengimbangi ilmu sekuler yang terbebas dari nilai-nilai (agama, etika, moral dan norma). Jujur saja, sampai saat ini generasi kita dijejali terus menerus oleh ilmu pengetahuan sekuler.

Kita menyadari Ilmu sekuler sudah melompat tinggi dengan melakukan eksperimentasi tiada henti, sedangkan ilmu ke-Islam-an terintegrasi berjalan ditempat dan tidak mampu melompat ini karena gairah perkembangan tidak ada, karena tidak terdukungnya oleh pemikiran dan tidak terdukungnya oleh pendanaan. Dan akibatnya kita rasakan saat ini, ketika produk haram tidak bisa terbendung karena kendala keilmuan.

“Apakah kita masih mau mau bertahan dengan keterbelakangan ini?”

Wallahu a’lam bish showab

Share this post

One thought on “Polemik Vaksin MR dan Kontroversial Keputusan MUI: Analisis Hukum Perspektif Teori Fiqih