Pengembangan Infrastruktur Olahraga NTB

Pengembangan Infrastruktur Olahraga NTB

Oleh : Harliantara *)

Dunia terus mengalami euforia positif terkaitan perhelatan akbar olahraga. Seperti penyelenggaraan pesta Piala Dunia di Rusia yang tengah menjadi pusat perhatian warga dunia. Sekaligus ikut mengatrol perekonomian dan sektor pariwisata global. Sebentar lagi Indonesia juga akan menjadi perhatian warga Benua Asia karena penyelenggaraan Asian Games yang dibuka pada 18 Agustus 2018.
Olahraga telah menjadi faktor yaang ampuh untuk membangun karakter dan kepribadian bangsa. Olahraga juga menjadi alat pemersatu dan pembangkit harga diri. Saatnya bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperkuat sektor keolahragaan dengan mengembangkan infrastruktur dan cabang olahraga (cabor). Selain itu juga perlu mendorong tumbuhnya industri peralatan olahraga.
Kinerja olahraga NTB bisa dilihat dari peringkat ke 15 perolehan medali PON XIX yang diselenggarakan di Bandung yang lalu. NTB berhasil merebut medali cabang olahraga (cabor) 9 medali emas, 7 perak dan 17 perunggu. Hal diatas perlu ditingkatkan lagi kedepan secara progresif.
Agenda yang mendesak NTB perlu membangun stadion bertaraf dunia sehingga event olahraga bisa terselenggara. Selain itu di cabor sepakbola NTB sebaiknya memiliki klub sepakbola yang berlaga di Liga Satu. Hal itu bisa dilakukan dengan cara pemindahan klub sepakbola Liga satu yang status home base masih bermasalah untuk pindah ke NTB. Pemprov NTB perlu menggairahkan animo olahraga bagi masyarakat luas dengan rekayasa sosial dan kerjasama dengan praktisi penyiaran dan media massa dengan memperbanyak konten olahraga.
Kini pemerintah pusat dan daerah sedang berlomba-lomba membangun infrastruktur olahraga yang megah untuk mewujudkan prestasi olahraga yang bisa dibanggakan. NTB tidak boleh ketinggalan dan perlu cetak biru pengembangan cabor secara progresif. Pembangunan infrastruktur olahraga yang dilakukan harus terkait atau terhubung dengan infrastruktur publik yang lain.
Saatnya merehabilitasi dan melengkapi infrastruktur olahraga yang telah ada namun kurang optimal penggunaannya. Perlu debirokratisasi olahraga di NTB sehingga organisasi cabor tidak ruwet dan banyak bosnya. Lembaga olahraga perlu debirokratisasi agar prestasi atlet terdongkrak.
Kita patut menengok sejarah sebenarnya sejak PON yang pertama atau PON “Perjuangan” sebenarnya setiap cabor telah memiliki budaya organisasi yang kokoh. Budaya organisasi itu dalam arti sejumlah pemahaman bersama untuk mendapatkan landasan norma, nilai, sikap dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh segenap anggota organisasi.
Namun, pada saat ini budaya organisasi banyak yang terkoyak-koyak oleh penyakit struktural. Hingga jatuhnya modal sosial dan hilangnya kecerdasan organisasi. Tanpa dilandasi budaya organisasi dan pengelolaan yang berbasis Management By Obyectives atau manajemen berdasarkan sasaran ( MBS ) pengembangan olahraga akan gagal. Dalam konsep MBS setiap jabatan kepengurusan hendaknya menetapkan tujuan-tujuan yang spesifik yang harus dicapai pada masa datang serta mempertahankan vitalitas dan kreativitas organisasi yang berbasis disiplin yang tinggi. Entry point dari sistem MBS adalah menggariskan adanya Key Results Area (KRA) atau bidang tanggung jawab utama yang ditetapkan terhadap segenap pengurus, baik terhadap Ketua, Sekretaris, hingga struktur dibawahnya.
Konsep KRA sangat membantu kepengurusan cabang olahraga untuk menentukan pada bagian mana dari pekerjaannya, ia harus menanamkan waktu, energi, dan bakatnya. Lebih dari itu KRA pengurus cabang olahraga pada akhirnya harus menjadi faktor-faktor yang dapat diukur lewat sebuah indikator yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik.
Dalam dunia olahraga faktor ketidakpastian sangat besar sehingga perlu melibatkan Iptek untuk memperkecil ketidakpastian itu dengan usaha yang terukur. Serta mengetahui strategi para pesaing dengan sistem kepelatihan modern serta ilmu keolahragaan (sport science).
Pembangunan infrastruktur olahraga NTB sebaiknya menekankan aspek tata ruang untuk kegiatan olahraga outdoor bagi masyarakat luas. Perlu menata ruang terbuka hijau (RTH) di kota dan kabupaten di seluruh NTB terkait dengan pengembangan infrastruktur olahraga. Lebih tepat lagi jika infrastruktur tersebut juga terkait dengan pengembangan destinasi pariwisata.
Data menunjukkan bahwa negara-negara yang prestasi olahraganya bagus karena ditunjang oleh RTH yang sebagian untuk olahraga outdoor dengan rasio yang ideal. Seperti misalnya kota New York, Beijing, Tokyo dan lain-lain memiliki proporsi luasan RTH hingga mencapai 20 persen dari total luas kota.
Sebagai gambaran penerapan standar pelayanan fasilitas olahraga outdoor, rasio yang berlaku pada kota-kota di Jepang adalah 5 meter persegi per-penduduk, di Malaysia 2 meter persegi per-penduduk sementara di Jakarta 0,55 meter persegi per-penduduk dan di Bandung hanya 0,45 meter persegi per-penduduk. Dengan fakta diatas mestinya pembangunan infrastruktur olahraga harus terkait dengan kebutuhan masyarakat luas.
Infrastruktur olahraga di NTB jangan terlalu sering digunakan untuk kegiatan non olahraga. Pemerintah daerah mestinya bersikap adil dalam hal infrastruktur olahraga. Alangkah baiknya penggunaan dana APBD murni dipergunakan untuk membangun atau merehabilitasi infrastruktur olahraga di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian setiap kecamatan memiliki infrastruktur olahraga yang layak.
Keniscayaan, pemerintah daerah memiliki strategi dan cetak biru yang realistis untuk memfasilitasi masyarakat dalam berolahraga. Sebaiknya pemerintah daerah tidak perlu menanggung seluruhnya biaya pembangunan infrastruktur olahraga outdoor dalam kawasan RTH. Perlu ada alternatif pembiayaan infrastruktur olahraga outdoor yang lebih efektif dan menguntungkan. Baik dalam bentuk kerjasama dengan pihak swasta dengan skema joint ventures maupun build operate and transfer (BOT) agreement.
Pembentukan RTH mengacu pada ketentuan bahwa ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk areal/kawasan maupun dalam bentuk areal memanjang/jalur dimana di dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
Cetak biru diatas juga sekaligus mengembangkan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Program ini adalah kegiatan terkait pemenuhan luasan RTH perkotaan, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim di Indonesia.

*) Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya. Aktif sebagai fasilitator komunikasi Encourage Training Centre Bandung.

Share this post