Rekapitulasi Pleno KPU Lobar, Pasangan Zaitun Unggul

Rekapitulasi Pleno KPU Lobar, Pasangan Zaitun Unggul

Lombok Barat SR – KPU Lombok Barat menetapkan hasil pilkada serentak, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Lombok Barat. Penetapan hasil pilkada ini melalui proses pleno yang cukup alot hingga, Selasa (3/7) tengah malam. Berdasarkan hasil pleno tersebut, ditetapkan pasangan calon Bupati H Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Hj Sumiatun (Zaitun) sebagai pemenang di pilkada Lobar. Perolehan suara Zaitun unggul cukup jauh dari dua paslon lainnya. 
Dirincikan dari hasil pleno tersebut, peroleh suara paslon Zaitun sebanyak 160.441 suara. Paslon ini unggul sekitar 44 ribu lebih suara dari paslon paslon 2 Nauvar F Farinduan-TGH Muammar Arafat (Farin-KTM) dengan 116.075 suara. Perolehan Suara paslon 2 ini selisih sekitar 42 lebih dari paslon nomor 3  H. M. Izzul Islam-TGH Khudari. Perolehan suara paslon 1 paling sedikit sekitar 73.823 suara. 
Total suara sah sebanyak 350.339, sedangkan suara tidak sah sebanyak 17.305 suara sehingga total suara sah dan tidak sah sebanyak 367.644 suara. Jika Dirincikan per kecmaatan, paslon 3 unggul cukup telak di 8 kecamatan, dimana kecamatan sekotong, narmada dan lingsar unggul telak. Sedangkan paslon 2, Farin-KTM unggul di dua kecamatan yakni Gerung dan Kuripan.
Sementara hasil pleno KPU Lobar untuk pilgub NTB, paslon Gubernur dan Wagub nomor urut 2 TGH Ahyar Abduh-Mori Hanafi mendapatkan suara tertinggi, 122.919 suara disusul paslon nomor 3 H. Zulkieflimansyah – Hj. Siti Rohmi Djalilah dengan suara 114.868. Di posisi ketiga paslon 1 Suhaili-Amin dengan 56.562 suara dan diurutan buncit paslon 4 Ali-Sakti dengan 52.466 suara. Jumlah suara sah sebanyak 346.815, sedangkan seluruh suara tidak sah sebanyak 21.071 sehingga totalnya mencapai 367.886 suara. 
Divisi Hukum KPU Lobar, Suhardi menyatakan, sesuai mekanisme rapat pleno yakni PKPU nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman rekapitulasi tingkat TPS sampai ke tingkat provinsi bahwa masing-masing pihak punya hak dan kewajiban termasuk mendatangani hasil pleno bisa ditandatangani atau tidak namun tidak mendelegitimasi hasil pleno KPU. 
“Itu (hasil pleno red) tetap menjadi rujukan KPU untuk nanti menetapkan paslon terpilih dan sudah ditetapkan, “ jelas Suhardi. 
Pasca pleno ini, pihaknya langsung mengumumkan ke publik terkait perolehan suara masing-masing paslon. Atas dasar itulah pihaknya menetapkan hasil pleno. Sejak Kamis (5/7) hingga Senin (diluar Sabtu – Mminggu) adalah batas akhir bagi paslon untuk mengajukan gugatan ke MK. Terkait adanya, tim paslon yang tidak mau tandatangan hasil pleno, menurutnya tidak masalah. Alasanya, karena menganggap banyak pelanggaran di beberapa tempat. Namun komplain ini sudah diklarifikasi. Komplain semacam ini jelasnya, harus ada basis dokumen dan argumentasi. 
“Ketika komplain banyak pelanggaran terkait perselisihan hasil bisa dicek bareng, dan kami harus pastikan kalau kesalahan tulisan bisa dikoreksi tapi kalau protesnya hanya argumen maka kita jawab argumen saja,” tegasnya. (W@N) 

Share this post