KSP dan Kemenag Turun Tangan Selesaikan Kasus Jemaat Ahmadiyah Lotim

KSP dan Kemenag Turun Tangan Selesaikan  Kasus  Jemaat Ahmadiyah Lotim

Lombok Timur SR – Bertempat di ruang rapat Bupati Lombok Timur, Kamis (24/5), Pjs. Bupati Lombok Timur, bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Agama RI menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus Jemaat Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Lombok Timur beberapa waktu lalu. Kehadiran dua lembaga yang punya kapasitas bisa menyelesaikan soal kasus Ahmadiyah ini diharapakan mampu menelurkan rumusan yang bisa menyelesaikan konflik soal keyakinan dalam agama Islam ini dengan baik dan tuntas.
Pjs. Bupati Lombok Timur, H. Ahsanul Halik, S. Sos, MH., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menampung 7 KK/ 23 jiwa para jemaat Ahmadiyah di Loka Latihan Kerja (LLK) Lotim tempat yang layak serta memberikan rasa nyaman dengan layanan kesehatan, sosial.
“Apabila ada informasi pembiaran/pelantaran oleh aparat terkait, hal tersebut tidak benar, pada saat itu Pemerintah Lombok Timur bersama unsur TNI-POLRI, melakukan pengamanan terhadap penganut paham ahmadiyah dan telah melakukan langkah-langkah penyelesaian bersama Kapolda, Danrem 162/WB dan pihak terkait,” tandasnya.
Lanjut Ahsan, Pemda Lotim akan mencoba melakukan opsi seperti,pengungsi akan diberikan hak sepenuhnya, nantinya akan memberikan ruangan khusus bagi para tamu yang mengunjungi, melakukan pendekatan sehingga mereka dapat kembali ke ajaran yang memang diyakini masyarakat Lombok Timur. Kemudian melakukan pendekatan kepada masyarakat tempat terjadinya konflik agar masyarakat Ahmadiyah dapat diterima dan kembali berbaur di lingkungan masyarakat.
“Kita coba bangun komitmen agar tidak melakukan penyebaran sesuai SKB 3 Menteri. Apabila semua tersebut tidak bisa terlaksana, maka rencana akan melakukan lokalisir dalam jangka panjang, namun perlu kajian yang mendalam. Pemerintah Daerah akan mengeluarkan penetapan konflik sesuai UU No 22 tahun 2012,”pungkasnya.
Sementara itu, Kapolres Lombok Timur, AKBP M. Eka Faturrahman, S.I.K menyampaikan bahwa pihak Kepolisian yang muncul adalah perusakan dan intimidasi yang dikategorikan pelanggaran hukum, namun kami prioritas pada pengamanan jiwa sehingga hal tersebut tidak terjadi.
“Polres Lombok Timur juga telah melakukan pemeriksaan/gelar perkara terkait permasalahan tersebut dan melakukan pendekatan sehingga tidak menimbulkan kontra antara aparat dan masyarakat,”ungkapnya.
Hal yang sama disampaikan Dandim 1615/Lotim yang diwakili Pasi Intel Kodim 1615/Lotim, Kapten Inf. Ngh. Senang, sangat mendukung dan memback up pihak Pemda dan kepolisian dalam permasalahan penanganan konflik yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur.
Dari pihak Kejaksaan Negeri Selong mendukung penegakan hukum dan akan mengindentifikasi anggota-anggota Ahmadiyah yang belum teridentifikasi (belum terdata).
Kepala Kantor Kemenag. Lombok Timur, H. Azharuddin, M.Sy., juga telah menyiapkan dan menindaklanjuti, antisipasi secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Lombok Timur untuk kerukunan umat.
Kemenag akan melakukan pendekatan secara psikologis agama dengan bekerja sama dengan para tokoh agama serta akan melakukan pemutusan mata rantai dengan tokoh Ahmadiyah sehingga masyarakat Lotim dapat kembali memeluk Agama Islam sesuai syariatnya.
Kepala Desa Gereneng, Budi Harlin, SH juga menyampaikan bahwa intinya SKB 3 menteri oleh masyarakat penganut Ahmadiyah masih dilanggar.
Diharapkan masukan dan saran dari pihak terkait untuk langkah apa yang harus diambil guna melakukan pembinaan penganut Ahmadiyah yang merupakan warga kami yang menyebarluaskan secara terang-terangan dalam hal ini membagikan kalender.
Sementara itu dari Staf Kepresidenan (KSP) urusan Hukum, HAM, Politik dan Hankam, Ifdal Kasim, yang juga Mantan Komnasham RI menjelaskan bahwa telah melakukan peninjauan lokasi terjadinya konflik dan telah melakukan kunjungan di tempat pengungsian di LLK Lotim. “Ibu-ibu dan anak-anak kondisinya sudah cukup baik, pelayanan kesehatan sudah cukup baik termasuk kebutuhan dasar terpenuhi, kebebasan terima tamu diberikan, penanganan cepat dengan gelar pertemuan, mediasi,”tandasnya.
Ifdal Kasim menambahkan beberapa hal yang menjadi masalah penanganan pasca konflik bagaimana Pemda dan Pemerintah Pusat memberikan pengamanan yang layak kepada para korban termasuk memilih opsi terbaik. Beberapa opsi dari bupati cukup baik namun perlu pendalaman. Suasana pasca konflik diperlukan kehati-hatian dalam menangani masalahnya. “Proses hukum dijalankan dengan hati-hati sehingga tidak merusak suasana yang sudah kondusif. Penanganan konflik bagaimana memberikan perlindungan tanpa melihat RAS merupakan misi negara,”jelasnya.
Lanjutnya, Negara hadir memberikan perlindungan saat-saat kritis sehingga harus dapat memberikan perlindungan yang benar sesuai konstitusi, jangan sampai menyudutkan pemerintah bila sudah mengambil tindakan yang tepat. Proses rekonstruksi dan relokasi memerlukan pemikiran sehingga akan ada kepuasan antar kedua belah pihak.
Misi utama Negara adalah memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara sesuai dengan konstitusi sehingga tidak ada sorotan dunia kepada negara indonesia. Proses rekonstruksi dan relokasi memerlukan pemikiran sehingga akan ada kepuasan antar kedua belah pihak.
“Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini sudah cukup baik,” tegasnya.
Munazat (Staf KSP) juga menambahkan agar semua elemen dapat menyelesaikan permasalahan bersama, jangan tampil sendiri-sendiri, tapi bersinergi. Bila tidak mensikapi dengan tepat maka kasus yang sama akan berulang. Harus mengambil dan melakukan pendampingan untuk pemulihan psikologi korban.
“Temuan di lapangan, korban masih trauma karena rumahnya rusak, harta bendanya hilang, sehingga perlu perhatian. Pihak terkait harus mengambil dan melakukan pendampingan untuk pemulihan psikologi korban. Pemulangan merupakan sebuah solusi yang memerlukan sebuah proses yang sangat rumit dan perlunya pra kondisi,”sebutnya.
Selanjutnya Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Kementerian Agama RI, Siti Nur Azizah menyampaikan bahwa sejak jauh sebelumnya Ahmadiyah memang sudah ada dan tidak bisa dihilangkan namun bagaimana kita bisa kelola dengan melakukan pendekatan sosial.
“Ini persoalan yang paling mendasar, dalami pemicu lain terkait apa yang terjadi, dan berharap kepada Kemenag untuk melakukan pendekatan emosional sehingga mempercepat rekonstruksi dan lakukan pra kondisi secara maksimal,” ungkapnya.
Persoalan utama upaya koordinasi. Menyoroti pasca konflik, yang paling penting upaya rehabilitasi, pendekatan-pendekatan kultural dalam upaya proses pemulihan kembali ke tempatnya, tapi perlu dicermati lebih jauh apa faktor-faktor lain yang jadi pemicu.
Pendekatan kultural dengan cara melibatkan tokoh-tokoh agama untuk proses pembauran kembali. “Tugas Pemerintah adalah melakukan perlindungan terhadap warga negara,”pungkasnya.
Rapat tersebut dihadiri sekitar 40 orang terdiri dari Forkopimda, Ketua PN Selong, Asisten I Pemerintahan Setda Lotim, Kepala Bakesbangpoldagri Lotim, Ketua PA, Ketua FKUB Lotim, Danramil Sakra, Kapolsek Sakra Timur, Kasat Pol PP Lotim, undangan lainnya. (vin)

Share this post