Pemerintah Harus Serius Tuntaskan Masalah Ahmadiyah

Pemerintah  Harus Serius Tuntaskan Masalah Ahmadiyah

Pasca Insiden Pengusiran dan pengerusakan Rumah Jamaat Ahmadiyah

Lombok Timur SR – Pasca pengusiran dan perusakan sejumlah rumah milik jamaat Ahmadiyah di Desa Gereneng kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, oleh sekelompok warga setempat, sekitar pukul 12.00 Wita, Sabtu (19/5) lalu, semua pemangku jabatan di propinsi Nusa Tenggara Barat, turun gunung untuk menenangkan kondisi masyarakat. Aksi turun gunung para pejabat dimulai dari Pjs. Bupati Lotim, Kapolres Lotim, Dandim 1615, Kapolda NTB, Gubernur NTB dan sejumlah instansi terkait, dinilai cukup baik, namun yang penting sekarang ini adalah bagaimana para pemangku jabatan itu bisa menyelesaikan masalah ini secara tuntas.
“Tidak cukup hanya datang dan menenangkan saja. Itu sama saja memadamkan api yang sudah menyala. Tapi yang dibutuhkan sekarang bagaimana soal Ahmadiyah ini tuntas dan tidak terjadi dikemudian hari lagi, sebab kasus ini kerap kali terjadi dan belum ada penyelesaian yang jitu,” kata Ketua Jaringan Aktivis Peduli Daerah (JApda), Lalu Safarudin Aldi, kepada Suara Rinjani, via WA pribadinya, Rabu, (23/5).
Miq Apeng, panggilan akrabnya, menyatakan memang apa yang terjadi di Desa Gereneng ini cukup kita sesalkan, apalagi kondisi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Ini tidak baik, untuk itulah para pemimpin kita harus mampu menghadirkan solusi dan memberikan rasa nyaman kepada rakyatnya.
“Ini, di samping peran pemerintah, juga para tokoh agama kita harus hadir memberikan pemahaman agar warga yang menjadi pengikut Ahmadiyah ini kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, kalau ajaran Ahmadiyah ini kita anggap melenceng dari ajaran Islam,”pungkasnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda NW NTB, M Zainul Fahmi, menyatakan bahwa seharusnya hal ini tidak perlu terjadi jika pihak bisa menahan diri. Memang masalah Ahmadiyah ini bukan saja di Lombok Timur, di Lobar, Loteng dan Sumbawa juga ada.
“Ini kan, seperti bom waktu saja. Oleh sebab itu pemerintah dan aparat juga harus peka, dalam artian, di tempat-tempat jamaat Ahmadiyah itu harus terus dipantau untuk menghindari gesekan-gesekan,”tandasnya.
Fahmi menambahkan, peranan Kementerian Agama melalui penyuluh-penyuluhnya harus diberdayakan dan ditingkatkan. Selama ini kita lihat penyuluh agama belum maksimal menjalankan fungsinya.
“Kalau memang alasan kekurangan personil penyuluh, kan bisa para tuan guru dan ustaz digandeng dan menjalin kerjasama untuk memberikan pemahaman keagamaan yang baik secara berkala kepada masyarakat,”imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi, saat mengunjungi warga Desa Gereneng mengajak warga Dusun Grepek Tanak Eat, Kabupaten Lombok Timur, untuk menjaga semangat persaudaraan, kekeluargaan dan kekerabatan menyusul aksi perusakan terhadap rumah warga Ahmadiyah.
“Kalau kita tidak bisa menjaga persaudaraan dan kekeluargaan, maka yang muncul adalah kebencian,” kata Gubernur NTB didampingi Pjs Bupati Lombok Timur Lalu Ahsanul Khalik dan sejumlah pejabat saat berdialog dengan warga Dusun Grepek Tanak Eat, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Senin, (14/5) lalu. 
Kejadian itu mengundang keprihatinan gubenur. Apalagi peristiwa yang merusak delapan rumah dari tujuh kepala keluarga (KK) Ahmadiyah tersebut terjadi di bulan Ramadhan.
Ia menuturkan, kalau ada yang kurang pas, warga diminta untuk menempuh cara-cara baik untuk menyelesaikannya, seperti melakukan musyawarah atau saling menasihati. Sebab, apa yang terjadi dalam diri kita merupakan cerminan bagi orang lain. ”Kalau ada yang salah, nasihati dia karena dia adalah cerminan kita. Semua kita adalah cerminan satu sama lain,” katanya. 
Meskipun ini sudah terjadi, gubernur berharap masyarakat peristiwa serupa tidak terulang lagi. Sebab, kalau terjadi akan berdampak pada pembangunan serta nama baik daerah. ”Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi yang kita harapkan,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik untuk kasus tersebut, dengan mengundang sejumlah tokoh masyarakat untuk duduk bersama, bermusyawarah menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sementara, saat berdialog di Mapolres Lombok Timur, Gubernur NTB mengatakan akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Hanya saja perlu waktu karena masalah itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Artinya, tidak mungkin untuk segera mengembalikan warga Ahmadiyah ke Desa Greneng ataupun memperbaiki rumahnya.  “Kita tunggu situasi mendingin. Kepada Pemkab Lombok Timur agar anak-anak warga Ahmadiyah dipastikan sekolah serta dilakukan “trauma healing”. Anak-anak harus tetap sekolah,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama NTB, H Nasirudin menegaskan bahwa Ahmadiyah bukan agama yang diakui pemerintah Indoensia. Sehingga keberadaan mereka didaerah termasuk di NTB tentu terbatas, mereka tidak bisa bebas untuk melakukan kegiatannya secara terbuka. Ketika mereka berkegiatan dalam kontek agama di tempat – tempat umum maka daerah sudah pasti melarang.
Selama ini pemerintah sudah memberikan pembinaan, bimbingan berupa penyuluhan dan lainnya agar mereka bisa memahami dan mau menerima kosep ajaran Islam yang sesungguhnya. Namun diakuinya memang sulit untuk mereka terima bimbingan walaupun berbagai cara dan pendekatan dilakukan pihaknya selama ini. Untuk tetap melakukan pembinaan pihaknya mengkau tidak akan putus asa.
“Jumlah mereka tidak banyak makanya kita tempatkan di wisam transito Mataram. Di sana mereka terima penyuluhan,” ujar H Nasrudin dikonfirmasi via ponsel.
Untuk di NTB kata dia sampai saat ini pemerintah daerah menempatkan mereka di wisma Transito Mataram. Dia menjeskan hal itu bukti pemerintah menaruh perhatian kepada mereka dan juga untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan terjadi
Sementara kondisi di NTB masyarakat sangat menjunjung toleransi beragama sehingga semua ummat beragama hidup tenang dan aman di NTB terkecuali Ahmadiayah disebutnya bukan termasuk agama.
Kapolda NTB, Brigjenpol Achmat Juri meninjau langsung rumah warga Ahmadiyah di Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur yang dirusak massa.
Kepala Bidang Humas Polda NTB, AKBP Komang Suartana menyampaikan, usai berkunjung di TKP, Kapolda kemudian meninjau kondisi korban warga jemaat Ahmadiyah di Polres Lombok Timur. Warga jemaat Ahmadiyah selaku korban diamankan di polres berjumlah 23 orang, dengan rincian delapan wanita, tiga pria, dan anak 12 orang.
Komang menyampaikan, Polda saat ini tengah berupaya membuat rasa aman dan mengamankan masyarakat kepada pihak yang menjadi korban. Selain itu Polda juga melakukan pendekatan kepada tokoh tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk menenangkan warga yang terbawa emosi.
“Kita juga mengajak dan mengimbau warga untuk melaksanakan giat ramadan dengan tenang,” ujar Komang.
Sementara itu saat ini kondisi di lokasi kejadian dipastikan aman serta kondusif. Adapaun pelaku yang melakukan peruskan kata dia, masih dalam penyelidiakan kepolisian. Sehingga untuk sementara Polda belum bisa menyebutkan warga mana yang sebagai pelaku perusak rumah itu.
“Masih dalam proses pengumpulan informasi,” ujarnya.
Menurut Komang, jika dalam kejadian itu ditemukan ada unsur pidananya pasti akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang beralaku. Negara tidak memperbolehkan ada main hakim sendiri dengan melakukan intimidasi kepada siapapun juga. Justru kehadiran negara akan melindungi segenap warga negaranya. (tim)

Share this post