SUARA SUMBAWA 

Diduga Belum Ada Legalitas, LPD Sumbawa Desak Tower Telkomsel Dinonaktifkan

Sumbawa Besar, SR – Puluhan masa Lembaga Pemerhati Desa (LPD) Sumbawa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor PT Telkomsel Sumbawa pada Rabu, (05/01), mendesak Bupati Sumbawa melalui Diskominfotik sebagai pengawas kontrol dari pihak perusahaan PT Telkomsel segera nonaktifkan tower yang berada di Dusun Kelungkung, Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, karena legalitas lahan berdirinya tower tersebut milik Nasir dan tidak ada surat kuasa diberikan kepada pihak Telkomsel untuk mendirikan tower tersebut.

“Kami minta kepada Bupati melalui Diskominfotik sebagai pengawas kontrol dari pihak perusahaan PT Telkomsel ini agar menjawab apa yang menjadi tuntutan persoalan masyarakat kami,” kata Ketua LPD, Aji Rusdianto alias Raja, dalam orasinya.

Raja menambahkan, kami meminta kepada pihak Diskominfotik untuk hearing bersama Telkomsel. “Kita sudah meminta, mana yang menjadi dasar berdirinya tower Telkomsel ini Desa Kelungkung di tanahnya M. Nasir,” tandasnya.

Begitu diperlihatkan, kata dia, secara administrasi kami menyakini bahwa tidak ada surat kuasa yang diberikan M. Nasir kepada pihak Telkomsel untuk mendirikan tower di tanah miliknya tersebut.

“Setalah kami melihat langsung administrasinya ternyata ada surat kuasa yang diberikan oleh pihak lain tapi bukan dari Nasir pemilik lahan resminya,”ungkapnya.

Setelah kami melihat administrasinya, lanjutnya, ternyata ada surat kuasa yang diberikan oleh pihak lain, bukan dari Nasir pemilik lahan resminya. Kami juga meminta satu dari Telkomsel untuk dinonaktifkan dulu kegiatan operasional tower di Kelungkung itu sampai ada titik terang yang bisa kita komunikasikan.

“Kalau itu tidak ada, kami sita itu tower dan ganti rugi selama 15 tahun sudah berdiri setelah itu dibubarkan atau dibongkar tower itu, agar Pak Nasir bisa menggunakan lahannya untuk aktivitas bertani menghidupkan anak istrinya,” imbuhnya.

Diakuinya, sebelumnya, kita sudah hearing di kantor camat namun tidak ada titik temunya. Pertama, kita mengadakan pertemuan secara pribadi. Kedua, kita mengadakan pertemuan secara kekeluargaan di telkomsel ini dan terakhir melalui via telpon tapi tidak ada titik terang yang diberikan oleh pihak telkomsel melalui perwakilannya, kalau tidak salah pak Nyoman.

“Karena sampai saat ini tidak ada titik temunya, makanya kami turun aksi bersama dengan sekitar 30 orang. Ada yang sebagian di dalam dan di luar dan kita tetap satu komando,” paparnya.

Dijelaskannya, dulu M Nasir pernah diberikan uang Rp. 3,5 juta oleh Kepala Desa Kelungkung, tapi mereka tidak menyebutnya untuk apa. “Ndak dia mengatakan kalau ini duit, tandatangan kuitansi dan untuk sewa lahan Pak Nasir dari Telkomsel. Kecuali ada pernyataan seperti itu mungkin dia mengaku pernah menerima dan ini diberikan tanpa ada alasan apa-apa,” tuturnya.

Kalau dari pihak Telkomsel belum ada komunikasi dalam waktu dekat ini, maka untuk hari ini Telkomsel itu harus dinonaktifkan. “Kalau tidak, kami akan duduki ruangan ini untuk kami segel tidak boleh ada aktifitas sampai ada jalan keluarnya,” pungkas Raja.

Sementara itu, M. Nasir selaku pemilik lahan mengatakan, kami ingin mencari jalan keluar dan meminta kepada Telkomsel untuk bertanggung jawab terhadap persoalan ini. “Karena dari dulu itu tidak ada kesepakatan dan mencari jalan keluar, bagaimana baik untuk ke depannya,” katanya.

Ia mengaku, pada tahun 2019 kemarin menunggu berita panggilan dari Telkomsel, tapi tidak ada. Kemudian  mencoba pergi ke notaris untuk mempertanyakan persoalan ini. “Di sana diminta surat perjanjian, tapi saya tidak mengetahui itu, ini. Maklum orang gunung dan uang yang diberikan kades waktu itu saya anggap DP,” terangnya. “Setelah diminta mencari suratnya, kata dia, saya pergi langsung ke kepala desa. Setelah saya ke kepala desa, saya langsung diberikan surat perjanjian kontraknya dan saya langsung bawa ke Telkomsel,” sambungNasir.

Dan tanah ini, diungkapkannya, sudah dalam bentuk sertifikat. Surat jual belinya ada dan kwitansinya juga ada. “Jadi inilah pemegang hak mutlak menjadi milik saya yang luasnya 1 ha, 68 are dan untuk tempat tower itu 4 are, dan kebun semua itu,” urainya.

Jadi, kami hidup, kata dia, makan dari hasil kemiri. Karena kemiri itu panennya setahun sekali. Kita  mau mencari kejujuran dari pihak Telkomsel sendiri. “Mau lanjut, mau sampai di situ juga boleh dan itu tergantung dari Telkomsel cuma saya itu bagaimana dalam kontraknya ini berjalan. Apakah saya diberi satu sen atau dua sen sesuai dengan dasar kontrak Telkomsel,” tukas Nasir.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Suara Rinjani, Edy Sastrawan selaku Supervisor Telkomsel yang mewakili kantor Cabang Telkomsel Sumbawa, tidak bersedia berbicara. “Langsung aja hubungi Pak Ganes berada di Denpasar,” kata Edy singkat diruang kerjanya.

Selain itu, Kasat Intelkam Polres Sumbawa Iptu Dozer Trisatria Armada, S.I.K, saat dikonfirmasi di sela-sela aksi demo mengungkapkan, dari pihak pengamanan yang diturunkan ada sekitar 40 personil dan dibagi menjadi 2.

“Tadi 1 pleton khusus pengamanan di Pemda dan pleton di kantor telkomsel. Selain itu juga ada 1 pleton lagi yang mobiel. Jadi dari sahbara dalmasnya ini mengamankan baik di Pemda maupun di kantor Telkomesel,” ujar Dozer. (bgs)

Related posts

Leave a Comment

Or

%d blogger menyukai ini: